LIPI: Pinjaman Australia, Hambatan Penyerapan Anggaran, dan Social Security Number

 Peneliti Ekonomi LIPI menilai pinjaman Australia merupakan bentuk kepercayaan terhadap Indonesia dalam mengelola utang. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan peraturan yang lebih fleksibel dalam hal penyerapan anggaran.

Pandemi COVID-19 memberikan beban berat bagi perekonomian seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Namun sejumlah negara saling membantu menangani dampak dari pandemi, seperti yang dilakukan pemerintah Australia yang baru saja memberikan pinjaman sebesar 1,5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 15,4 triliun kepada Indonesia. Dana pinjaman ini diberikan untuk program respons aktif dan penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Bank Pembangunan Asia (ADB).

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg menyatakan bahwa pinjaman tersebut mencerminkan masa-masa krisis kesehatan yang harus dihadapi bersama, sehingga pemulihan dapat terjadi di kedua negara.

Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Felix Wisnu Handoyo melihat pinjaman yang diberikan Australia merupakan bukti bahwa pemerintah negeri kanguru itu memiliki kepercayaan terhadap Indonesia yang mempunyai track record baik dalam mengelola utang. Di sisi lain, market Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga sangat memungkinkan hubungan Indonesia dan Australia ke depannya akan semakin erat.

baca selengkapnya dilink ini: LIPI: Pinjaman Australia

Anomali Kebijakan di Bidang Kesehatan Saat Pandemi

Publikasi di Kompas.com 

Rabu, 5 Agustus 2020

Editor : Erlangga Djumena

Oleh: Felix Wisnu Handoyo 

KENAIKAN iuran BPJS Kesehatan pada bulan Juli 2020 yang tertuang dalam Perpres No.64 Tahun 2020 merupakan pengulangan dari kebijakan pemerintah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Meski, kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini lebih rendah Rp 10.000 dibandingkan rencana awal yang tertuang pada Perpres No 75 Tahun 2019, untuk kelas 1 dan kelas 2, kecuali kelas 3 memiliki kenaikan iuran yang sama.

Di tengah pandemi Covid-19 kenaikan iuran BPJS Kesehatan memiliki makna beban ganda, karena tidak sedikit masyarakat yang kehilangan atau menurunnya pendapatan. Bahkan, tidak sedikit yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Namun demikian, pemerintah menyiapkan buffer bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) dengan memberikan subsidi sebesar Rp 16.500 hingga akhir 2020 dan Rp 7.000 pada tahun 2021, apabila teregistrasi pada peserta kelas 3.

Skema kenaikan iuran di tahun 2020, pada dasarnya lebih membebani peserta yang menjadi peserta BPJS Kesehatan untuk kelas 1 dan 2. Artinya, masyarakat kelas menengah ke atas yang dianggap memiliki kemampuan finansial yang lebih baik.

Meskipun demikian, lamanya periode pandemi pun tidak luput menghantam masyarakat kelas menengah terutama menengah bawah. Akibatnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai sentiment negatif dari masyarakat secara keseluruhan, karena hampir semua level masyarakat ikut terdampak akibat pandemi ini.

Kendati kenaikan iuran BPJS-Kesehatan merupakan keniscayaan, tetapi kenaikan iuran saat ini bukan momentum yang tepat.

Artikel Lengkapnya dapat dibaca pada link di bawah ini:

https://money.kompas.com/read/2020/08/05/214000826/anomali-kebijakan-di-bidang-kesehatan-saat-pandemi?page=all

Urgensi Nomor Identitas Tunggal

Bisnis Indonesia

Selasa, 12 Mei 2020

Membangun dari Kawasan Perbatasan

Wilayah perbatasan Indonesia sering terlupakan dari pembangunan, baik ekonomi, sosial, budaya, dan manusia. Merasa terasing di negeri sendiri sering menjadi ungkapan hati masyarakat yang tinggal disana. Tidak jarang gemerlap pembangunan negeri sebelah lebih menyilaukan mata dan tidak jarang menawarkan masa depan yang lebih baik. Entah negeri ini lalai atau tidak nyata-nya kasus Sipadan dan Legitan menjadi contoh lepasnya masyarakat perbatasan ke negeri sebelah. Namun, tak tidak jarang kecintaan warga perbatasan kepada Nusantara membawa mereka bertahan dan Merah Putih tetap melekat di dada mereka.

Membangun perbatasan Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dan tuntas. Membangun ekonomi, sosial, dan budaya tidak-lah cukup, justru membangun manusia-lah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Membuka akses keterisolasian masyarakat terhadap pendidikan, komunikasi, dan informasi merupakan fondasi yang sering terlupakan. Keterbatasan infrastruktur yang memadai juga membawa mereka sulit untuk keluar dari keterisolasian. Selain itu, penyerobotan lahan (hutan adat) tidak jarang menyebabkan warga perbatasan kian terpinggirkan di negeri ini. Indonesia telah merayakan kemerdekaan yang ke-70 tahun seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk lebih intens dan inklusif membangun perbatasan. Pembangunan yang diharapkan ialah yang berkelanjutan dan menyentuh akar permasalahan, bukan hanya berdasarkan proyek saja.

Refleksi di wilayah perbatasan

Selama dua belas hari, Tim Peneliti Ketenagalistrikan – LIPI melakukan penelitian lapangan di wilayah perbatasan di Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat (Agustus, 2015). Memang kehadiran kami di wilayah perbatasan lebih fokus pada pembangunan sektor ketenagalistrikan perdesaan dan perbatasan serta Asean Power Grid (APG). Namun, kami juga menemukan sisi lain dari masyarakat perbatasan, tidak hanya infrastruktur yang minim, tetapi pembangunan manusia, seperti akses dan fasilitas pendidikan, serta pelatihan pun masih jauh dari harapan. Alhasil, hanya sedikit dari warga yang bisa mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah dan tinggi.

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting, namun jangan hanya fokus pada infrastrukur sebagai penopang kehidupan bangsa. Sesungguhya kualitas infrastruktur kehidupan sebuah bangsa semata-mata cermin kualitas manusianya (Anies Baswedan). Membangun perbatasan pun harus dilakukan dengan membangun manusianya melalui peningkatan askes pendidikan yang layak dan berkualitas.     

Pada dasarnya sudah banyak program pembangunan yang telah berdatangan dan tidak jarang yang silih berganti hilang tanpa bekas. Permasalahan keberlanjutan sering menjadi permasalahan fundamental dalam membangun wilayah perbatasan. Selain itu, pembangunan yang dilakukan masih bersifat fisik dan sektoral. Hal ini berimplikasi pada pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung sensitif dengan program bantuan dari pemerintah. Sedikit demi sedikit meluruhkan semangat kebersamaan yang telah tumbuh dalam komunitas masyarakat perbatasan. Alhasil, malah mempersulit pembangunan di wilayah itu sendiri.

Meretas “Keterisolasian Modern”

Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi atas berbagai program perbatasan berbasis sektoral dan fisik saja. Ada ketiga hal yang perlu mendapat evaluasi terkait dengan program perbatasan, yaitu apakah membuka akses keterisolasian (pendidikan, informasi, aktivitas ekonomi, dan komunikasi), apakah program tersebut benar-benar dibutuhkan, dan apakah program tersebut berkelanjutan? Ketiga hal tersebut perlu menjadi permenungan program-program pembangunan di wilayah perbatasan. Keberhasilan pembangunan sesungguhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan membuat mereka terangkap dalam lingkaran “keterisolasian modern”.

“Keterisolasian modern” merupakan jebakan atas variasi kehidupan modern yang tidak diikuti dengan kesiapan mental, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam. Akibatnya, masyarakat hanya terombang-ambing dalam pusaran kehidupan modern tanpa mengetahui tujuan yang sesungguhnya ingin dicapai. Dimana cita-cita sesungguhnya dari pembangunan ialah kesejahteran masyarakat tidak tercapai, melainkan hal sebaliknya terjadi “keterisolasian modern” yang mereka dapatkan.

“Keterisolasian modern” masyarakat perbatasan di Kab. Bengkayang tidak terlepas pula dari alih fungsi hutan menjadi ladang kelapa sawit. Akibatnya, akses jalan, jembatan, listrik, dan menara komunikasi kian menyuburkan “Keterisolasian modern”. Disisi lain, degradasi lingkungan menyebabkan pemenuhan  kebutuhan dasar seperti air bersih, udara bersih, dan pangan semakin sulit tercapai.

Untuk meretas “Keterisolasian Modern” harus dimulai dengan membangun manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Membuka dan menciptakan akses pendidikan dan pelatihan seluas-luasnya tidak berarti hanya membangun fasilitas fisik saja. Namun, keberadaan tenaga pengajar yang berkualitas sangat diperlukan untuk mendukung hal tersebut. Maka, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian untuk merealisasikan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan berkualitas, yaitu institusi, insentif, dan infrastruktur. Institusi pendidikan pusat dan daerah harus saling melengkapi untuk mendukung pembangunan manusia. Koordinasi mengenai aturan dan standar pelayanan pendidikan yang baik harus dilakukan, seperti jumlah sekolah, laboratorium, jumlah dan kualitas tenaga pengajar, dan kurikulum.

Kedua, pemberian insentif lebih bagi tenaga pengajar dan pendukung yang bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Insentif sebagai bentuk penghargaan atas kerelaan dan kesediaan bertugas di wilayah tersebut. Bentuk insentif dapat berupa kesempatan belajar lebih tinggi, ketersediaan fasilitas yang baik dan menjunjang, dan pemberian gaji dan tunjangan yang lebih tinggi dari guru yang bekerja di wilayah perkotaan.

Ketiga, infastruktur penunjang lainnya, seperti akses jalan, jembatan, komunikasi dan informasi pun harus tersedia dalam mendukung pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Hal ini pun harus melibatkan kementerian dan dinas terkait dalam merealisasikan pembangunan tersebut. Kebersamaan dan koordinasi antar kementerian dan dinas harus terjalin dengan baik menjadi kunci keberhasilan membangun infrastruktur penunjang.  

Dengan demikian, keberhasilan membangun manusia berkualitas akan diikuti dengan pembangunan fisik dan ekonomi yang berkelanjutan. Tak pelak diusia 70 tahun Indonesia merdeka, pemerintah harus mulai mengubah paradigma pembangunan dengan berbasis pada peningkatan kualitas manusia. Hal inilah yang perlu menjadi refleksi karena pembangunan manusia di wilayah terpencil dan perbatasan belum menyeluruh dan inklusif. Padahal daerah terpencil dan perbatasan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara membangun manusia dan menjaga kedaulatannya.

http://cakrawala-dispenal.org/

Publikasi di Majalah Cakrawala TNI AL edisi 430 Tahun 2016

Energi Terbarukan, Peluang, dan Tantangan Masa Depan

Publikasi di Majalah Cakrawala, TNI AL, http://cakrawala-dispenal.org/

Republik Indonesia,

Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat, Peluang atau Tantangan?

Jika sebagian besar ekonom dan politisi menganggap bahwa perlambatan ekonomi sebagai sebuah hal yang buruk bagi perekonomian Indonesia saat ini, saya berpendapat berbeda. Perlambatan ekonomi saat ini merupakan “anugerah” untuk mengerem perputaran ekonomi (hot economy) nasional yang tampak baik, namun rapuh. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi Indikator, yaitu subsidi bahan bakar yang besar di era pemerintahaan terdahulu, impor kebutuhan pokok yang besar, dan belanja infrastruktur relatif kecil.

Subsidi bahan bakar minyak yang mencapai Rp350,3 T (19,26% dari APBN 2014) pada APBN 2014 dari total subsidi energi yang mencapai Rp.453,3 T (24,9% dari APBN 2014). Impor bahan bakar minyak yang mencapai 850 ribu barel perhari atau nilai impor mencapai Rp.120-150 Triliun perhari. Pada kuartal ke-3 2013, Presiden RI ke-6 SBY sempat mengatakan bahwa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang ditandai defisit neraca perdagangan yang mencapai US$0,44 milyar per-Januari 2014 (Kemendag, Maret 2014), nilai kurs tengah per-18 Maret 2014 Rp.11.282/dolar dan sempat menyentuh titik tertinggi  Rp.12.270/dolar pada 20 Desember 2013, inflasi masih terbilang cukup tinggi 7,75% yoy per-Maret 2014 (Bank Indonesia, 18 Maret 2014) meski sudah mengalami tren penurunan dibandingkan akhir tahun 2013.

Pada tahun 2013 lalu, kelangkaan bahan pokok, seperti bawang merah, bawang putih, dan melonjaknya harga daging serta lonjakan harga menjelang puasa dan lebaran ketika itu kian menekan perekonomian nasional. Permintaan yang tinggi dan minimnya suplai menyebabkan harga barang merangkak naik. Opsi Kebijakan impor menjadi satu-satunya langkah strategis jangka pendek yang dilakukan untuk mengatasi situasi saat itu. Akibatnya,  defisit neraca perdagangan kian tidak terbendung lagi. Tren ditahun 2014 tidak jauh berbeda, defisit neraca perdagangan pun masih membayangi, harga minyak dunia masih tinggi (agustus 2014 USD100/barel) dan  subsidi BBM bertambah. Namun, pemerintah saat itu terbilang berhasil menahan laju inflasi, kendati pada saat itu APBN tertekan karena subsidi yang membengkak.

Besarnya lonjakan subsidi energi di tahun 2014 hingga Rp.453 T membuat ruang fiskal pemerintah untuk belanja infrastruktur terbilang cukup kecil hanya Rp. 264 T. Kondisi ini kontras dengan subsidi yang terus digelontorkan untuk dibakar dijalan (subsidi BBM). Akibatnya, pertambahan infrastruktur fisik tidak banyak mengalami peningkatan diperkirakan hanya 0,01 persen, sedangkan pertumbuhan kendaraan mencapai 12 persen pertahun (di Jakarta).

Saat ini, tren perlemahan perekonomian kian terasa, data BPS Triwulan pertama menunjukkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang melambat, ekonomi nasional hanya tumbuh 4,7%. Pada triwulan kedua kembali mengalami penurunan hanya sebesar 4,67%. Hal ini  imbas dari pengurangan subsidi BBM, kurs terdepresiasi tajam, impor BBM yang sangat tinggi, impor sejumlah barang jadi dan industri cukup tinggi, dan penguatan ekonomi Amerika Serikat. Jika, sebagian besar ekonom dan politisi menyalahkan pemerintah saat ini, saya melihat sebaliknya. Hal ini merupakan peluang perbaikan fundamental ekonomi nasional dengan penambahan infrastruktur, perbaikan sektor pertanian, dan pembenahan sektor energi nasional (minyak, gas, dan batubara).

Peluang atau tantangan?

Perbedaan mendasar antara pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan terdahulu, ialah saat ini subsidi BBM di pangkas habis hanya sebesar Rp.81 T, impor komoditas pertanian dibatasi (dihentikan), penguatan peran BUMN dalam pembangunan nasional, dan adanya prioritas pengembangan infrastruktur. Keempat hal ini yang menjadi pembeda kondisi perekonomian pada pemerintahan terdahulu dengan saat ini. Namun, tidak sedikit kritikan tajam mengalir kepada pemerintahan saat ini, hal ini jelas karena pertumbuhan ekonomi hanya sebesar (yoy) 4,7% dan (yoy) 4,67% pada kuartal pertama dan kedua 2015 dan depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika hingga kurs tengah menyentuh Rp.14.463/USD (18/9, Bank Indonesia). Dan, ancaman inflasi kian tampak dengan naiknya sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti daging dan beras. Secara politik kondisi ini akan sangat riskan dengan tekanan politik dan kritikan kepada pemerintah.  

Menanggapi kondisi ekonomi saat ini, saya ingin menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia memang dalam tekanan, tetapi akan memiliki fundamental ekonomi yang kuat dimasa mendatang. Hal ini tidak terlepas dari serangkaian kebijakan berani pemerintah  diberbagai sektor ekonomi utama. Pemerintahan Jokowi berani dan tegas untuk mengurangi subsidi BBM sehingga premium dan solar akan mengikuti harga kekinian. Tindakan berani ini perlu diapresiasi kendati membawa konsekuensi yang cukup besar terhadap inflasi, hal ini terbukti di bulan Desember 2014 inflasi nasional tembus 2,46 persen. Kendati demikian, kebijakan ini perlu diapresiasi, karena langkah maju ini merupakan upaya menyelamatkan APBN dari tekanan subsidi BBM yang sangat besar, ketika itu masih berada di kisaran USS 83,7 per barel pada Oktober 2014. Hal yang sulit dilakukan pemerintahan SBY dalam menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia yang hingga menyentuh USS 117,79 per barel (Maret 2012), tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan kebijakan tersebut, APBN 2015 sudah tidak lagi tersandra oleh subsidi BBM yang mengambil porsi APBN hingga 24,9% di tahun 2014. Hal ini berdampak positif terhadap belanja modal dan infrastruktur pemerintah yang meningkat. Disisi lain, masyarakat diajak untuk lebih rasional dalam menggunakan kendaraan, harga BBM berbasis harga kekinian akan mengikuti pola kenaikan atau penurunan harga minyak dunia.

Kedua, kebijakan menekan bahkan menghentikan sejumlah impor untuk barang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, dan produk pertanian lainnya. Data Kementerian Perdagangan, menunjukkan bahwa impor Indonesia periode bulan Januari, J pada 2015 untuk barang konsumsi dan bahan mentah pembantu mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode bulan yang sama di tahun 2014, besar selisihnya masing-masing US$1,8 Milyar; US$18,6 Milyar; US$2,01 Milyar. Namun, untuk barang modal impor mengalami kenaikan hingga US$ 103 Juta pada bulan Maret 2015 jika dibandingan impor atas barang modal pada periode sama ditahun 2014. Surplus perdagangan secara keseluruhan dari periode Januari hingga Maret 2015 sebesar US$ 2,4 Milyar masih lebih besar, jika dibandingkan pada periode yang sama di 2014 yang mencatat surplus hanya sebesar US$1,06 Milyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa neraca perdangan Indonesia hingga saat ini terpantau sangat baik, kendati harga sejumlah komoditas mengalami penurunan. Impor inflasi dari depresiasi nilai tukar tidak terlalu mengkhawatirkan karena kondisi neraca perdagangan masih dalam kondisi surplus.

Ketiga, pemerintah telah mendapatkan persetujuan DPR untuk melakukan penyertaan modal kepada 27 BUMN. Langkah ini tidak terlepas dari upaya penguatan usaha dari setiap badan usaha tersebut. Hal ini pun sejalan dengan langkah pemerintah dalam penguatan di sektor laut dan pertanian. Setidaknya ada enam BUMN yang bergerak dibidang konstruksi kapal dan bisnis pelabuhan yang mendapatkan kucuran dana pemerintah. Selain itu, tiga perusahaan besar dibidang konstruksi (pelabuhan, jalan, jembatan, dan lainnya) juga ikut mendapat kucuran dana pemerintah. Selain itu, BUMN yang bergerak di bidang pertanian pun mendapatkan dukungan anggaran pemerintah dalam upaya penguatan pertanian dan perkebunan.

Keempat, pemerintah pun telah menetapkan prioritas pengembangan infrastruktur disektor maritim, berupa pelabuhan, kapal, dan pengaturan lalu lintas laut. Hal ini sejalan tujuan pemerintah dalam mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Dimulai dari pengetatan kawasan laut perbatasan, perintah presiden melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengamankan sumber daya laut Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Saat ini, perlu pengembangan, perbaikan, dan penambahan pelabuhan serta kapal untuk mendukung program maritim nasional. Pengembangan infrastruktur laut pun dimaksudkan untuk menurunkan biaya logistik nasional yang terbilang cukup mahal mencapai 15% dari harga produk.

Berbagai kebijakan ekonomi nasional yang dilakukan pada pemerintahan saat ini, memang belum dirasakan manfaatnya. Justru berbagai kebijakan non-populer seperti menaikkan harga BBM, dan mengurangi atau menghentikan impor kebutuhan pokok, memicu inflasi nasional dan menekan daya beli masyarakat. Disisi lain, tekanan global bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar kian memprihatinkan. Namun, perlu dipahami bahwa perubahan pola ekonomi yang diusung pemerintahan saat ini sangat riil dimasa mendatang. Tentu hasilnya belum dapat dirasakan saat ini. Proses revolusi mental sedang berlangsung, dimana budaya impor mulai di reduksi (khususnya untuk produk pertanian) dan masyarakat diajak untuk rasional dalam menggunakan BBM. Maka, pertumbuhan ekonomi yang melambat merupakan sebuah peluang untuk menata ekonomi Indonesia yang lebih kuat dimasa mendatang, yang berdaya saing, bernilai tambah, dan merata.

Felix Wisnu Handoyo

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI 

Selamatkan Tanah dan Air Indonesia

Pemerintahan yang baru harus mampu menyelamatkan tanah dan air Indonesia dari ekploitasi besar-besaran, tetapi minim kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Amanat UUD’45 Pasal 33 jelas menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, pratiknya dilapangan hal demikian tidak terjadi.

lengkapnya.... 

klik link: http://www.ekon.go.id/ekliping/view/tinjauan-ekonomi-dan-keuangan.1100.html

Publikasi di Tinjauan Ekonomi dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Gama Leading Economic Indicator FEB UGM

Laporan Gama Leading Economic Indicator dari Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM. Tema kali ini: 'Perekonomian Tersandera Subsidi BBM'. Ulasan selengkapnya dapat didownload gratis di website berikut: http://macroeconomicdashboard.com/download/2013/IERO2013Q2.pdf

To be informed to all stakeholders such as students, researchers, policy makers, and people of Indonesia, are about research of hiking oil price. Hopefully it can be reference to stakeholders real understand behind and historical process why oil price have to rise.  

Indonesia Belum Merdeka Sepenuhnya

Pada tanggal 17 Agutus 2009 lalu, Indonesia telah menikmati kemerdekaan selama 64 tahun. Ketika itu, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan republik Indonesia dari tangan penjajah. Yang sekaligus mengahantarkan Indonesia masuk dalam gerbang perubahan besar pasca proklamasi. Hal itulah yang tergambar 64 tahun yang lalu.

Namun, saat ini ditengah gejolak ekonomi, sosial, dan politik; Apakah Indonesia telah merdeka seutuhnya? Memang secara De Jure Indonesia telah di akui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Keadaan itu berbeda jika di pandang secara De Facto, Indonesia tidak sepenuhnya merdeka. Pasalnya, belenggu kemiskinan, pengangguran, terorisme, dan kesenjangan sosial masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Kondisi ini secara jelas mengungkapkan bahwa secara kenyataan Indonesia masih jauh dari kata merdeka.

Data dari BPS menyebutkan bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia per Januari 2009 sebesar 9,4 juta jiwa. Dengan tingkat kemiskinan per maret 2009 sebesar 34,98 juta jiwa. Hal itu menggambarkan bahwa kondisi rakyat Indonesia masih memprihatinkan dan jauh dari sejahtera. Selain itu, aksi terorisme kian mengancam Indonesia mengingat pada bulan Juli lalu, terjadi bom bunuh diri di dua hotel yang berbeda. Keadaan ini diperparah dengan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin melebar, dimana perbedaan antara yang kaya dan miskin semakin meluas.

Dengan mencermati realita yang terjadi di negeri ini, maka secara jelas bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat masih jauh dari merdeka sepenuhnya. Kendati bangsa ini masih jauh dari kata merdeka yang sesungguhnya, tapi upaya menciptakan cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD’45 alinea keempat harus tetap di wujudkan, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk ini, amanah ini menjadi tanggung jawab pemeritahan yang berkuasa saat ini.

Perjuangan dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia harus sebanding dengan perjuangan para pahlawan ketika merebut kekuasaan dari tangan penjajah. Namun, yang membedakan ialah cara perjuangan yang dilakukan. Pada zaman dahulu perjuangan dilakukan dengan pertumpahan darah, tetapi perjuangan saat ini harus lebih mengedepankan intelektualitas, integritas, dan moral sebagai bangsa yang berdaulat. Semuanya itu merupakan wujud menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Untuk menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya, banyak hal yang perlu dilakukan oleh penguasa (pemerintah). Pertama, menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan berusaha, sekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Kedua, perlu adanya revitalisasi pemerintahan agar tercipta pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien dengan mengedepankan keadilan sosial. Hal ini mengandung arti bahwa pelayanan kepada masyarakat harus adil tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya.

Ketiga, perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan unit kegiatan yang mampu melibatkan seluruh rakyat Indonesia dengan mengedepankan kekayaan intelektualitas. Cara ini dapat memberikan kesempatan kerja yang besar bagi rakyat Indonesia. Selain itu, pengembangan ini sifatnya terbarukan karena mengandalkan kekayaan sumber daya insani. Untuk itu, upaya menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya nampaknya akan semakin mendekati realitas apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Upaya menciptakan kemerdekaan yang seutuhnya memang harus diupayakan dengan mengedepankan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, guna menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya peran serta seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan. Kita ingat bahwa para pahlawan bersatu untuk mengusir penjajah, maka kita pun harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perpaduan Politik dan Ekonomi Dalam Membangun Bangsa

Sentimen positif dari pelaku pasar yang kembali menanamkam investasinya di Indonesia tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu yang aman dan terkendali. Dimana investor menilai bahwa kondisi politik Indonesia masih kondusif dengan diimbangi pertumbuhan ekonomi yang positif.

Situasi politik dan ekonomi yang kondusif masih menjadi tolok ukur bagi invetaor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Pasalnya, kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Dimana iklim politik yang kondusif akan ikut mendorong perekonomian kearah yang lebih baik, dan sebaliknya kondisi ekonomi yang baik akan memberikan dampak positif bagi perpolitikan bangsa.

Dalam membangun perekonomian bangsa pasca pemilu, kedua komponen di atas harus terus mendapat perhatian yang serius. Pasalnya, kemajuan dan perkembangan bangsa dapat dicapai jika kedua komponen tersebut saling mendukung satu sama lain. Yang bisa membawa prospek masa depan bangsa yang cerah di masa mendatang.

Menciptakan iklim yang kondusif, baik dari segi ekonomi maupun politik merupakan upaya membangun bangsa yang kuat. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dalam menciptakan iklim yang kondusif. Pertama, dengan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, dan adil. Dimana keikutsertaan masyarakat dalam pemilu ikut menentukan arah kebijakan bangsa di masa mendatang.

Kedua, ikut menjaga situasi yang kondusif pasca pemilu, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sikap semacam ini perlu dimiliki oleh parpol, pemerintah, dan masyarakat agar tidak memicu terjadinya konflik horizontal. Pasalnya, kondisi pasca pemilu sangat rawan dengan gesekan-gesekan yang bisa berujung pada konflik.

Hal yang ketiga akan lebih kearah ekonomi, yaitu dengan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif. Penyelenggaraan pemilu sedikt banyak memang telah meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal itu tampak dari banyaknya order dari pengusaha pernak-pernik parpol selama pemilu. Yang berdampak pada pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi masih cukup terjag dengan baik.

Keempat, menjaga kesehatan perbankan Indonesia dengan meningkatkan pengawasan pada lembaga keuangan. Pasalnya, perbankan merupakan salah satu penggerak utama dalam transaksi ekonomi. Di negara yang semakin maju transaksi sudah tidak dilakukan secara tunai melainkan melalui bank. Yang artinya kesehatan perbankan, khususnya bank harus dijaga dengan baik.

Kelima, mengembangkan pola perekonomian yang memberdayakan masyarakat. Di tengah krisis global yang menlanda, pemberdayaan ekonomi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat harus ditingkatkan. Pasalnya, kondisi perekonomian yang ditopang oleh rakyat cederung tahan terhadap badai krisis global. Selain itu, pola semacam ini dapat menjaga daya beli serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Kelima hal di atas merupakan pola pengembangan perekonomian yang melibatkan perpaduan yang sinergis antara politik dan ekonomi. Yang artinya semua elemen masyarakat dilibatkan, baik parpol, ekonom, pemerintah, dan pelaku pasar dalam membangun perekonomian bangsa. Untuk itu, kesesuaian diantara keduanya akan perlu dijaga karena menentukan kemajuan bangsa di masa mendatang.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Tidak Ada Kata Terlambat

Pemerintah harus mulai menggali potensi diperbatasan dengan meningkatkan pembangunan dan memperketat penjagaan di wilayah perbatasan. Hal itu harus dimulai dari sekarang dan tidak ada kata terlambat untuk mulai menggali, mengelola, dan menjaga wilayah perbatasan NKRI.

Fenomena kemiskinan, pencurian, penyelundupan, dan perdagangan gelap kerap kali mewarnai perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kurangnya perhatian dari pemerintah Indonesia dalam menjaga perbatasan menjadi alasan utama sering terjadinya peristiwa tersebut. Dimana pemerintah hanya terfokus pada pembangunan kota dan melupakan daerah perbatasan. Padahal kemampuan suatu negara dalam menjaga perbatasan merupakan gambaran dari kedaulatan suatu negara.

Akibat kondisi tersebut setiap tahun pemerintah Indonesia harus dirugikan hingga milliaran rupiah. Sebagai contoh, penyelundupan kayu ke Malaysia, pencurian hasil laut Indonesia oleh kapal asing, dan maraknya sindikat perdagangan perempuan Indonesia ke negara tetangga. Selain itu, kemiskinan juga kerap kali menjadi gambaran warga perbatasan. Minimnya pembangunan infrastruktur membuat daerah mereka terisolir dan kesejahteraan pun kian menurun.

Dibutuhkan peran pemerintah dalam membangun daerah perbatasan dan meningkatkan pengamanan disetiap perbatasan. Hal itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai kasus Sipadan-Legitan kembali terulang. Dimana Indonesia harus merelakan wilayahnya diambil oleh Malaysia. Tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk mulai memperhatikan wilayah perbatasan, baik darat, laut maupun udaranya.
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu langkah bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan melakukan pembangunan jalan umum, transportasi, dan sarana komunikasi. Namun, dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang dalam merealisasikannya. Langkah ini hanya merupakan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan darat.

Sedangkan, dalam meningkatkan pengamanan perbatasan dapat dilakukan pada ketiga wilayah, yaitu darat, udara, dan laut. Dimana militer menjadi ujung tombak dalam menjaga keutuhan Indonesia. Peningkatan penjagaan perbatasan dapat dilakukan dengan menambah personel militer yang menjaga perbatasan, meningkatkan teknologi persenjataan, membeli dan memproduksi persenjataan, dan meningkatkan kualitas dari personel militer.

Peningkatan penjagaan wilayah perbatasan merupakan tugas pemerintah dalam menjaga keutuhan wilayah Nusantara. Agar kekayaan alam Indonesia dapat sepenuhnya dimanfaat bagi kepentingan rakyat Indonesia. Seperti kekayaan laut yang melimpah ruah, hutan yang membentang luas, dan kedaulatan RI dapat di jaga seiring penjagaan perbatasan yang kian meningkat. Yang akhirnya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dengan menggambungkan unsur pembangunan dan penjagaan perbatasan merupakan salah satu langkah memperhatikan wilayah perbatasan. Namun, yang perlu diperhatikan saat ini ialah realisasinya di lapangan. Untuk itu, dibutuhkan master plan yang bisa menggambarkan pencapaian yang harus dicapai pada periode tertentu. Periode waktu tersebut bisa dibagi ke dalam tiga sesi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan kemiskinan, penyelundupan, pencurian, dan perdagangan gelap tidak lagi mewarnai wilayah perbatasan Indonesia. Yang akhirnya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
UGM, Yogyakarta