Mengatasi Kebocoran Bansos

Bisnis Indonesia, 2 Januari 2021

Harian Jogja, 8 Januari 2021 (jaringan Bisnis Indonesia)

oleh: Felix Wisnu Handoyo

Kebocoran sedikit saja dalam bantuan sosial memiliki dampak yang besar bagi kemanusiaan. Kendati hanya sekitar 3% (Rp.10.000/paket bansos) jika dikalikan dengan total nilai bantuan yang besar tentu akan memberikan nominal kebocoran tidak bisa dibilang kecil. Hal ini yang terjadi pada dugaan korupsi dana bansos di Jabodetabek yang menimpa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebesar Rp17 Miliar (Kompas.com, 2020).

Permasalahan penyaluran bansos di Indonesia memang masih menjadi isu yang belum memiliki solusi tepat. Ketidaktepatsasaran selalu terjadi di tengah penyaluran bansos di Indonesia, baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi.

Selain itu, penyimpangan dana bansos seperti korupsi pun menambah carut marut skema penyaluran bansos. Saat ini pemerintah mencanangkan bansos pada 2021 akan diberikan dalam bentuk bansos tunai di wilayah Jabodetabek. Kendati demikian skema ini masih berpotensi tidak tepat sasaran. Pasalnya, skema ini tidak membuka peluang bagi pemerintah mengontrol jenis pengeluaran yang bisa atau tidak bisa dibelanjakan.

Selain itu, potensi penyelewengan pun masih memungkinkan terjadi karena ada penyaluran bansos tunai melalui jasa pengiriman. Permasalahan yang mungkin muncul ialah sulitnya men-tracing penerima bansos tunai karena tidak adanya jejak digital.

Tentu permasalahan penyelewengan dana bansos ini baik dari penggunaan yang tidak seharusnya, ketidaktepatsasaran, atau aktivitas koruptif, akan menyebabkan dampak bansos menjadi tidak sebesar yang diharapkan. Hasil penelitian Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) menunjukkan bahwa rumah tangga penerima bansos 74,4% memiliki pendapatan di bawah Rp.4,8 juta/bulan.

Artinya, masih ada lebih dari 20% penerima bansos yang memiliki pendapatan di atas Rp.4,8 juta/bulan juga menerima bansos. Hasil kajian ini seolah mengonfirmasi bahwa ketidaktepatsasaran program bansos di Indonesia selama pandemi masih cukup besar, di luar masalah korupsi yang mungkin terjadi.

Lalu, apa yang seharusnya dilakukan?

Permasalahan bansos pada dasarnya ada dua hal besar, yaitu ketidaktepatsasaran penerima bansos dan perilaku koruptif dari penyelenggaran bansos. Ketidaktepatsasaran penerima bansos sangat erat kaitannya dengan data kependudukan yang karut marut.

Selain itu, perilaku koruptif dari penyelenggara negara pun menambah buruknya skema penyaluran bansos di Indonesia. Mengatasi permasalahan tersebut mau tidak mau pemerintah Indonesia perlu memperbaiki data kependudukan yang tepercaya, terbaru, dan terjamin kerahasiaannya.

Skema Adaptif

Strategi penyaluran bansos perlu memiliki skema yang berkelanjutan dan adaptif, karena program bansos tidak hanya diberikan pemerintah pada saat pandemi saja. Pada dasarnya pemerintah telah memiliki basis data terpadu (BDT), tetapi tantangan dari data tersebut ialah keterbaruan informasi, ketepatan informasi, dan kriteria masyarakat penerima bantuan dengan kondisi tertentu.

Di sisi lain, masyarakat yang berpotensi menerima bansos di tengah pandemi memungkinkan lebih luas dari data BDT. Pada jangka pendek pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran.

Pertama, perbaikan skema penyaluran yang transparan dan akuntabel. Permasalahan koruptif penyelenggara negara terhadap program bansos karena tidak adanya informasi yang detail terkait bantuan yang berikan. Pada kasus bantuan sosial nontunai (BNTP), tidak ada rilis terkait dengan tipe dan jenis bahan pangan yang diberikan, akibatnya kualitas BNTP dimainkan untuk mendapatkan selisih.

Kedua, perubahan skema BNTP ke bansos tunai di wilayah Jabodetabek, harus dengan verifikasi dan validasi yang ketat dan tepat. Ketiga, perlu adanya validasi tambahan data dan informasi terkait penerima bansos tunai. Keempat, konsolidasi data yang dimiliki pusat dan daerah untuk memastikan tidak ada penerima bansos yang ganda.

Sejak berlangsungnya program perlindungan sosial, maka keandalan data kependudukan menjadi hal yang utama. Mengingat program ini dilakukan secara regular dengan atau tanpa adanya pandemi.

Pada jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu membangun basis data kependudukan yang andal dengan membuat data base berupa nomor induk tunggal (NIT). Namun, untuk merealisasikan NIT perlu persiapan yang matang, mulai dari peraturan, infrastruktur (keamanan data) dan sumber daya manusia yang andal dan berintegritas. Keberadaan NIT akan mampu merekam data pribadi seseorang secara menyeluruh.

Dengan data itu, pemerintah bisa mengetahui identitas personal pekerjaan, pendapatan dan hal lainnya, yang bisa menjadi dasar untuk melakukan intervensi berupa bansos baik tunai maupun nontunai.

Selain itu, berbagai program perlindungan sosial, seperti penundaan cicilan kredit, bantuan modal UMKM, dan program prakerja dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Maka, kebeberadaan NIT penting sehingga kebocoran bansos, baik data yang salah maupun penyelewengan bansos, pun dapat makin diminimalisasi bahkan dihilangkan.

Untuk cek sumber asli, klik link dibawah ini.

BisnisIndonesia, 2 Januari 2021

Harian Jogja, 8 Januari 2021

Gama Leading Economic Indicator FEB UGM

Laporan Gama Leading Economic Indicator dari Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM. Tema kali ini: 'Perekonomian Tersandera Subsidi BBM'. Ulasan selengkapnya dapat didownload gratis di website berikut: http://macroeconomicdashboard.com/download/2013/IERO2013Q2.pdf

To be informed to all stakeholders such as students, researchers, policy makers, and people of Indonesia, are about research of hiking oil price. Hopefully it can be reference to stakeholders real understand behind and historical process why oil price have to rise.  

Dynamic Urban Life in Jakarta

Since 2007 in the past, and I’m back to Jakarta for first time after completed my study in Yogyakarta, jakarta still likes common metropolitan with its social problem. Crime, poverty, traffic jam, chaotic, hardness, and other always be face Jakarta city. With almost 10 million people in 2010, Jakarta likes timing Boom, we only wait blow up at the time. People always ready anytime to prepare safely physics and mind to fight with the hardness jakarta’s condition. The condition drive jakarta’s people be hard before bet hitting back from others. “Kill to kill, destroyed to destroyed , and greediness” like drawing jakarta’s life. Who’s stronger and easy adopted will survive? I guess its right designation our city (Jakarta).

The big question is why the people interestly coming and fighting in Jakarta? What’s wrong with Indonesia development? In the remains of Jakarta glory, i think Jakarta is not already comfortable city for live. What’s the people only pursue money and glory of modernity from jakarta offer? Actually, may be jakarta not comfotable city, but its still be better than others city in Indonesia. i think it’s make sence short reason for new comers and incumbent still lliving in Jakarta. And, it will be one of the reason for people still stay in Jakarta.

When looks jakarta and Indonesia’s problem, we can devide in two part, first, about Planning Economic Development in Indonesia and second, life style in modern people’s live in city offer satisfaction of the world (changing from convensional to modern life style). First, Planning Economic Development Indonesia still in partial development, at the end create inequality from island by island, province by province, and district by district. The policy maker has been always focused for high growth, and usually besides equality of development. It make sense and there is in Masterplan Development for Acceleration and Expansion Indonesia for 2011-2025, we know budget share for infrastructure still much in Java corridors with IDR 844 Trillion, the biggest besides other corridors. Despite of budget share for infrastructure development still there in other corridors, but portion for every corridor especially for east Indonesia too little, by considering of high inflation. By masterplan, Government just pursue high growth, create job opportunity, and welfare. But government has forgot inequality between island, province, and district. At the end, transmigration from village to urban wil absolutely be happened. It’s been problem for Jakarta, as the biggest city with high activity in Indonesia.

Every years population in Jakarta increase around 1,4 % or 135.000 people, it’s mixed from natality, and urbanisation. Amount of people migration to jakarta around 40.000 people in 2012. it’s realize from bad planning development in Indonesia. Goverment just think about growth and forgotten of inequality. Phenomenon of Jakarta people show scary about population density, in high Jakarta’s density population there’s in Johar Baru (sub district) with 48.952 people per square kilometres. And average population density in Jakarta around 14.476 people per square kilometres. By data Statistics 2010, population density Jakarta consist of four district such as Central Jakarta with 18.675 people, West Jakarta with 14.562 people, East Jakarta with 14.290 people, and North Jakarta with 11.218 people. It’s showed strategic issues about population density fearness and will be big social problem for Jakarta.

Second, modern lifestyle in Jakarta has reasoned for people move to Jakarta. Many people from other province or district moved to jakarta cause lifestyle offer and many entertainment place for vacation. Likes metropolitan’s city, Jakarta offer glamor of lifestyle signed from many buliding shopping mall, entertainment place likes Ancol, and others. And, modern lifestyle offer new education likes center of technology, high speed internet access, and offer high quality of modern lifestyle. Jakarta likes high level life in Indonesia, not strange people every years are moved to jakarta to get everything. It almost absolutely they’ve never gotten from the their origin province or district.

Magnetic Jakarta will be gone, when the city can’t  accommodate the people living standard. It will be come if migration and population growth in Jakarta can’t be restrained by Government’s province. The dynamic urban is happened in biggest city in Indonesia. Now, the signed is seen already, end of jakarta glory. But, in bad condition Jakarta still be better than others city in Indonesia. It’s interesting dynamics life from metropolist. Jakarta is still interesting destinastion city to find money and anything what you want to. The city offer everything starts from pleasure, working chance, carrier, competition, and others. So, fighting spirit and good mental will be prepared if you want to stay in Jakarta. Everybody has to be familiar with hard life in the city likes traffic jam, polution, chaotic, inequality, and other social problem. It’s dynamic urban people with all pleasure and painful life in The Biggest City in Indonesia. Do you still dare live in Jakarta or it’s challange yourself to fight in Jakarta?              

Sosialisasi Penggunaan Kondom Dalam Industri Seks Komersial

Hubungan intim yang dilakukan sepasang kekasih dalam memenuhi hasrat biologisnya merupakan hal wajar. Sebagai makhluk individu dan sosial manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan, baik yang sifatnya spiritual hingga biologis. Kebutuhan yang beraneka ragam tersebut menuntut pemenuhan untuk mencapai kepuasan tertentu. Salah satunya ialah kebutuhan biologis sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di mana kebutuhan ini menyangkut hubungan antar sepasang kekasih yang tidak hanya melibatkan hasrat seksual tetapi juga melibatkan seluruh perasaan, dan bentuk cinta terhadap pasangannya.

Bagi sebagian besar orang hubungan intim merupakan tindakan yang sakral, dengan melibatkan campur tangan sang pencipta terutama dalam penciptaan keturunan. Namun, bagi sebagian orang lainnya, hubungan intim merupakan tindakan yang biasa dilakukan antara pria dan wanita dalam upaya melampiskan hasrat seksualnya. Pandangan yang berbeda atas pemaknaan hubungan intim memunculkan pro dan kontra atas hubungan intim.

Pengertian yang berbeda atas hubungan intim memberikan nuansa bagi perkembangan dan pemikiran masyarakat. Yang mana penerapan atas pengertian hubungan intim diserahkan kepada masing-masing individu. Seiring perkembangan zaman yang serba modern dan masuk budaya barat ke Indonesia ikut memberikan sumbangsi atas perkembangan budaya seksual. Yang membawa Indonesia ke arah perubahan struktur sosial yang serba bebas dan terbuka sehingga memiliki kecenderungan memahami hubungan intim sebagai pelampiasan hasrat seksual, terutama bagi kaum muda.

Pergeseran struktur sosial yang serba bebas dan terbuka mengarahkan Indonesia dalam jurang masalah yang cukup luas. Di mana seiring berkembangnya budaya kebebasan mengarahkan masyarakat Indonesia, khususnya remaja kepada hubungan seks bebas. Yang ditunjang dengan peredaran video mesum di masyarakat yang semakin merajalela. Akhirnya, perilaku sosial yang semakin berubah mengarahkan seks bebas pada bisnis penjaja seks yang terkadang melibatkan remaja sebagai pelaku.

Pergeseran nilai budaya membuat tindakan menjajakan seks sebagai suatu bentuk sensasi, mencari kepuasaan hingga yang bermotif ekonomi. Yang artinya akan berkembang pesat seiring pengaruh perubahan struktur sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini pada level yang lebih tinggi akan mengarah pada tindakan prostitusi, yang melibatkan pelanggan, penjual, dan perantara. Di mana pola semacam ini akan membentuk lokalisasi prostitusi, yang tidak hanya sebagai lahan pemuas hasrat seksual juga menjadi lahan bisnis.

Munculnya lokalisasi prostitusi sebagai akibat dari munculnya modernisasi, yang menitikberatkan pada permasalahan sosial lainnya. Dengan mulai bermunculan lokalisasi prostitusi menggambarkan bahwa pemenuhan atas nafsu seksual semakin tinggi. Di mana permintaan akan pelayanan dari penjaja seks terus mengalami peningkatan. Yang didasari atas berbagai kesenangan, gengsi hingga kemewahan ditawarkan dalam bisnis prostitusi.

Keuntungan sesaat seakan menjadi magnet yang kuat sehingga mampu melibatkan banyak orang dalam praktik kegiatan prostitusi. Mulai dari mucikari, penjaja seks, hingga pelanggan yang menikmati layanan seksual. Perkembangan yang pesat dalam dunia prostitusi juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang menjerat penjaja seks. Dengan dibantu oleh mucikari sebagai perantara memudahkan penjaja seks mendapatkan pelanggan. Atas dasar saling menguntungkan satu sama lain menjadi dasar berkembangnya secara pesat dunia prostitusi.

Perkembangan yang pesat pada dunia prostitusi diimbangi pula oleh peningkatan penularan penyakit menular seksual. Dimana pengaruh gonta-ganti pasangan inilah yang menjadi pangkal masalah munculnya penyakit menular seksual. Salah satu penyakit yang mengerikan dan sangat mematikan ialah HIV merupakan virus yang menyebabkan Aids. Dimana Aids sendiri merupakan sindroma menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan HIV, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Tren itulah yang kini merebak dalam lingkup lokalisasi prostitusi akibat dari gonta-ganti pasangan ketika melakukan hubungan seksual.

Memerangai PMS pada lokasisasi Prostitusi

Penyakit menular seksual yang terjadi dalam lokalisasi prostitusi merupakan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas seksual yang serba bebas. Ditandai dengan sedikitnya pelaku seks yang penggunaan alat pengaman seksual yang aman (kondom). Minimnya penggunaan kondom dalam industri prostitusi dinilai sebagai penyebab penyebaran penyakit menular seksual secara cepat. Berdasarkan buku yang berjudul “10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik: Mencegah Penularan HIV/AIDS di Lingkungan Seks Komersial”, menyebutkan bahwa diperkirakan ada 190-270 ribu pekerja seks dengan 7-10 juta lelaki menjadi pelanggannya. Yang mana lebih dari 50% pelanggan lelaki memliki pasangan tetap atau berstatus kawin. Ironinya, penggunaan alat pengaman seksual seperti kondom tidak mencapai 10%. Artinya penyebaran penyakit menular seksual sangat mudah berkembang dan menjangkit setiap pelaku seks komersial.

Kesadaran para pelaku seks komersial yang sangat rendah dalam penggunaan kondom disinyalir menjadi penyebab penularan penyakit seksual merebak dengan cepat. Bisa dibayangkan apabila seorang penjaja seks yang mengidap PMS (Penyakit Menular Seksual) melayani pelanggannya tanpa kondom, maka penularan penyakit akan terjadi. Dalam kondisi yang berbeda penularan penyakit kembali terjadi apabila pelanggan tersebut melakukan hubungan intim dengan istrinya di rumah. Akibatnya, penularan penyakit seksual akan terus meminta korban saat berhubungan seksual atau adanya hubungan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh dengan penderita.

Penyakit menular seksual akan semakin merebak apabila kesadaran dari pelaku seks komersial yang rendah atas penggunaan kondom. Untuk memerangi PMS dalam industri prostitusi penggunaan kondom sebagai alat pengaman seksual menjadi hal yang mutlak. Pasalnya, kondom merupakan alat pengaman seksual yang berbahan lateks tidak berpori dapat mencegah terjadinya pertukaran cairan ketika berhubungan seksual. Selain sebagai alat pengaman, penggunaan kondom juga bisa memberikan kenikmatan lebih saat berhubungan intim, dengan pelicin, serta aroma dan bentuk yang beragam. Untuk itu, sosialisasi dalam penggunaan kondom dalam industri seks komersial harus terus dan gencar dilakukan agar penyebaran PMS yang lebih meluas dapat dicegah.

Sosialisasi Penggunaan Kondom

Pada dasarnya penularan penyakit seksual merupakan sisi negatif dari berkembangnya seks komersial. Hal itu disebabkan oleh minimnya penggunaan kondom saat berhubungan seksual antara penjaja seks dengan pelanggannya. Berdasarkan data yang dihimpun dari komisi penanggulangan AIDS Nasional 2002, mencatat jumlah rawan tertular HIV/AIDS di Indonesia diperkirakan 13-20 Juta orang, dengan 90.000-130.000 orang positif terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, dengan sumber yang sama dari survei perilaku di beberapa kota di Indonesia menunjukkan lebih dari separuh lelaki dengan mobilitas tinggi membeli jasa seks setahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan betapa mengerikan penyebaran penyakit menular seksual, terutama HIV/AIDS dalam industri seks komersial.

Untuk mengatasi penyebaran PMS dalam industri seks komersil diperlukan sosialisasi untuk menyadarkan pelaku seks komersil dalam penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Hal itu tidaknya bertujuan sebagai pelindung diri, yang juga dapat mengurangi laju penularan penyakit seksual. Dalam melakukan sosialisasi penggunaan kondom pada industri seks komersil diperlukan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tabel dibawah ini menggambarkan pola sosialisasi penggunaan kondom dalam seks komersil dengan tujuan akhir penggunaan 100% kondom pada lokalisasi prostitusi / seks komersial.

Target dan Sasaran

Riset dan Pengolahan Data

Penentuan Strategi

Menggali Dukungan

Media Massa

Masyarakat

Pemerintah

Penggunaan Kondom 100% Pada Lokalisasai Prostitusi

Sumber: Penulis

Penentuan strategi dalam sosialisasi penggunaan kondom merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Dimana penentuan strategi terbagi menjadi dua hal, yaitu penentuan target dan sasaran, dan melakukan riset dan pengolahan data. Keduanya menjadi dasar dari pengembangan sosialisasi pengunaan kondom pada lokalisasi prostitusi. Selanjutnya, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan target maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti media, pemerintah, dan masyarakat. Peran media dalam upaya sosialisasi ini ialah memberitakan hal-hal yang terkait dengan manfaat dan kelebihan menggunakan kondom saat berhubungan intim.

Sedangkan, pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam menyadarkan pelaku seks komersial akan pentingnya penggunaan kondom saat berhubungan intim dengan pelanggannya. Peran pemerintah lainnya yang dirasa perlu, yaitu menyediakan kondom gratis, pemeriksaan kesehatan rutin kepada penjaja seks, dan melakukan pemetaan atas perkembangan industri seks komersial agar penyebaran PMS dapat dikontrol. Melalui program ini diharapkan penggunaan 100% kondom dalam industri seks komersial dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

Upaya pencegahan atas penyebaran PMS dalam seks komersial melalui sosialisasi penggunaan kondom dirasa sebagai tindakan yang tepat. Pasalnya, perkembangan industri seks komersil telah mampu memberikan penghidupan bagi mereka yang terjun di dalamnya. Sangat tidak bijak apabila penanganan atas masalah tersebut dilakukan dengan memberantas peredaran industri seks komersial. Untuk itu, penggiatan atas sosialisasi penggunaan kondom dalam seks komersil harus terus dilakukan guna mencegah laju penyebaran penyakit seksual.

Felix Wisnu Handoyo

Mahasiswa Ilmu Ekonomi

FEB, UGM

Yang Melatarbelakangi Kekerasan

Kekerasaan seakan telah menjadi budaya, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Institut Titian Perdamaian, selama tahun 2008 terjadi 1.136 insiden kekerasan di Indonesia. Yang artinya setiap hari rata-rata terjadi 3 insiden kekerasan di Indonesia. Sungguh sangat memprihatinkan Indonesia yang kaya akan keberagaman juga tidak terlepas dari kaya akan kekerasan.

Berbagai macam kekerasan kian mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Dimana Institut Titian Perdamaian mencatat beberapa kekerasan yang menonjol selama tahun 2008, yaitu penghakiman massa sebanyak 30% atau 338 insiden, tawuran dengan 21% atau 240 insiden, konflik politik dengan 16% atau 180 insiden. Kemudian menyusul konflik sumber daya ekonomi sebanyak 11% atau 123 insiden, konflik sumber daya alam sebanyak 10% atau 109 insiden. Pengeroyokan menempati urutan selanjutnya dengan 4 % atau sebanyak 47 insiden. Disusul oleh Konflik etnis/agama sebanyak 2% atau 28 insiden, dan lain-lain sebanyak 5% atau 56 insiden.

Data di atas menggambarkan betapa mudahnya konflik yang berujung pada kekerasan terjadi di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat negeri ini belum dewasa dalam menanggapi suatu permasalahan. Dimana penyelesaian dengan kekerasan dianggap sebagai jalan keluar yang mudah. Pemikirin semacam ini jelas akan berdampak negatif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa di masa mendatang.

Menelusuri kekerasan yang terjadi di nergeri ini, ada beberapa hal yang diduga melatarbelakangi terjadinya kekerasan di masyarakat, yaitu kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, adanya politik kepentingan, sikap kurang dewasanya masyarakat dalam memandang perbedaan, dan adanya budaya kekerasan yang turun- temurun.

Dalam memandang kekerasan yang terjadi, unsur kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum jelas berdampak negatif. Misalkan saja, adanya sikap main hakim sendiri di masyarakat dan tawuran antar kelompok masayarakat. Kejadian tersebut menggambarkan masyarakat sudah tidak lagi percaya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, adanya politik kepentingan menambah daftar catatan buram kekerasan di masyarakat. Dimana konflik ini biasanya di motori oleh elite politik yang sedang berebut kekuasaan.

Hal ketiga, kedewasaan masyarakat yang masih dipertanyaakan. Maksudnya, masyarakat belum mampu menerima dan berjiwa besar ketika adanya perbedaan yang terjadi dalam kehidupannya. Dimana masing-masing kelompok bertahan dengan keinginannya sehingga benturan pun tidak terelakkan.

Keempat, adanya budaya kekerasan yang turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Memprihatinkan jika kekerasan sudah menjadi budaya, yang artinya telah menjadi kebiasaan. Kondisi tersebut tercermin dalam beberapa kasus kekerasan, seperti kekerasan dalam keluarga dan dalam instansi pendidikan. Dimana kedua contoh kasus tersebut memiliki sifat turun menurun dari orang tua turun ke anak dan senior ke junior. Akibatnya rantai tersebut membentuk budaya kekerasan yang tidak terputus. Kondisi tersebut mengindikasikan akan ada ancaman besar bagi kemajuan dan perkembangan bangsa di masa mendatang. Sebab kekerasan hanya akan menimbulkan kesengsaraan.


Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
UGM, Yogyakarta

Fenomena Dukun Cilik

Ponari kian terkenal karena kemampuannya yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan batu ajaibnya. Media massa juga semakin gencar akhir-akhir ini memberitakan ketabjuban yang dimiliki bocah SD tersebut.

Kemampuan yang dimiliki Ponari membuat ribuan warga setiap harinya mengantri untuk disembuhkan. Dengan beberkal batu ajaib Ponari dipercaya mampu menymbuhkan berbagai jenis penyakit. Pengobatan yang hanya dengan mecelupkan batu ke dalam air kemudian diminum oleh pasiennya memang diluar akal sehat. Pasalnya, secara medis dan logika hal tersebut jelas tidak mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Namun, semakin membludaknya warga yang mengantri di rumah Ponari menjadi bukti pengobatannya terbilang ampuh.

Berdasarkan fakta di lapangan praktik dukun cilik ini telah menelan korban jiwa akibat berdesak-desakan. Meskipun demikian, tidak menyurutkan ribuan warga untuk berobat menanti keajaiban dari Ponari. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari sejahtera. Dengan segala keterbatasannya mereka menanti penyembuhan dari dukun cilik tersebut. Sebab pengobatan medis masih terbilang mahal dan tidak pasti kesembuhannya.

Kehidupan yang jauh dari sejahtera memang telah membuat masyarakat Indonesia selalu bertindak di luar akal sehat. Kasus meninggalnya pasien akibat berdesak-desakan merupakan salah satu buktinya. Akal sehat sudah tidak menaungi pemikiran mereka yang percaya dengan sesuatu yang tidak logis. Yang perlu diketahui fenomena sosial ini gambaran masih terpuruknya kehidupan dan pelayanan kesehatan di negeri tercinta ini.

Beberapa yang bisa dibaca dari fenomena si dukun cilik, ialah kemiskinan, krisis moral, dan krisis kepercayaan kian merajai kehidupan masyarakat. Bayangkan saja mereka rela berdesak-desakan dan mengantri berjam-jam untuk menanti pengobatan Ponari. Hal ini tidak terlepas dari kemiskinan yang telah menjerat masyarakat. Dengan segala keterbatasannya mereka berusaha mendapatkan kesembuhan dengan keajaiban dari batu yang dimiliki duku cilik.

Krisis moral juga ikut melanda masyarakat, dimana mereka sudah tidak lagi memiliki akal sehat. Tanpa mempedulikan kehidupan Ponari para pasien terus berdatangan ke rumah Ponari. Padahal sudah sebulan dukun cilik ini membolos dari sekolahnya. Praktik pengobatannya memang telah mengubah kehidupannya secara ekonomi tetapi malah mengobankan pendidikan untuk masa depan si dukun cilik tersebut.

Krisis kepercayaan juga melanda, dalam fenomena ini menggambarkan masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan dunia medis. Selain biaya yang mahal, jaminan untuk sembuh yang tidak ada dan seringnya terjadi mal praktik membuat masyarakat kian menghindari pengobatan medis. Sungguh ironi negara yang besar harus mengalami masalah sosial yang kian memprihatinkan.

Fenomena yang terjadi pada kasus Ponari seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik terutama dibidang kesehatan. Sehingga kejadian semacam ini tidak perlu terjadi lagi pada masyarakat Indonesia.