Dibalik Anarkis Demonstrasi

Banyak spekulasi merebak ditengah tragedi unjuk rasa yang berujung pada meninggalnya Ketua DPRD Sumut. Kelalaian pihak kepolisian dalam melakukan penjagaan demonstran disebut-sebut menjadi biang keladi penganiayayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, aksi demonstrasi ini diduga ditengarai oleh kelompok tertentu yang berkedok demokrasi. Sungguh ironi demokrasi di Indonesia harus kembali tercoreng.

Meninggalnya Ketua DPRD Abdul Azis Angkat tidak hanya menyisakan duka yang mendalam tetapi juga menjadi gambaran demokrasi di Indonesia. Kejadian yang bermula dari aksi unjuk rasa demonstran yang menuntut pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap). Kemudian demonstran yang berjumlah hampir 2000 orang tersebut mendesak masuk gedung DPRD yang dijaga oleh sekitar 250 personel kepolisian. Dengan perbandingan yang tidak cukup imbang akhirnya demontran berhasil masuk ke gedung DPRD. Yang akhirnya, berbuntut pada penganiayayaan Ketua DPRD Sumut yang berujung pada kematian.

Kelalaian dalam pengamanan terhadap anggota dewan disebut-sebut menjadi penyebab meninggalnya Abdul Azis Angkat. Dimana pengamanan yang minim membuat demonstran dapat leluasa masuk gedung dewan. Kondisi ini berbeda ketika pengamanan dilakukan terhadap presiden dan kepala daerah. Dimana personel kepolisian disiagakan dengan kekuatan penuh dan tampak berlebihan.
Kegagalan pihak kepolisian dalam mengamankan unjuk rasa sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang menyayangkan ialah Partai Golkar yang menaungi almarhum. Melalui Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Priyo Budi Santoso, Golkar meminta Kapolri memecat Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Nana Sukarna dari jabatannya. "Sikap kami tegas. Kami meminta kepada Kapolri, meminta pertanggungjawaban khusus dari Kapolda atas kejadian brutal tersebut.”

Partai Golkar juga mendesak Kapolri untuk meminta pertangggungjawaban aparatnya di daerah. Dimana partai berlambang pohon beringin tersebut juga meminta pengusutan secara tuntas otak dan pelaksana lapangan aksi brutal tersebut. Kegagalan demokrasi di Indonesia merupakan cermin ketidaksiapan berbagai komponen negeri ini. Tidak hanya pihak keamanan dan masyarakat, kedewasaan dari politisi juga ikut menyumbang demo yang berujung pada anarkis.

Jika diperhatikan kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya, dimana massa berunjuk rasa menuntut penolakan kenaikan BBM. Para demonstran mengamuk dan merusak pintu gerbang Gedung DPR/MPR serta membakar satu unit mobil dinas pemerintah. Meskipun tidak menelan korban jiwa, aksi tersebut merupakan bagian dari kegagalan penerapan demokrasi di Indonesia.

Aksi anarkis yang dilakukan para demontran akhir-akhir ini dalam menyalurkan aspirasinya tidak jarang di motori oleh elite politik. Dimana para pendemo dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif. Hal itu tidak terlepas dari kepentingan elite politik tertentu guna mencapai tujuan mereka. Politik kotor ditengarai menjadi aktor dibalik aksi anarkis para demonstran.

Pada demontrasi yang dilakukan para demontran beberapa bulan silam di Senayan menyeret sejumlah elite politik sebagai aktor dibalik kerusuhan tersebut. Dalam pemberitaan di sejumlah media massa menyebutkan bahwa para pendemo diberi imbalan uang untuk setiap aksinya. Hal serupa juga terjadi pada aksi unjuk rasa menuntut pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) di Sumut. Dalam penyelidikan Polri terungkap bahwa aksi tersebut di danai oleh elite politik. Dimana para demonstran diberikan imbalan uang sebesar 20-25 ribu rupiah. Sejumlah elite politik yang merupakan anggota DPRD Sumut disebut-sebut menjadi dalang demonstrasi yang berujung pada meninggalnya Ketua DPRD Sumut.

Kedewasaan elite politik di Indonesia memang masih dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah aksi unjuk rasa terus di kotori dengan politik uang yang dilakukan oleh sejumlah elite politik tertentu. Jika pola semacam ini terus terjadi maka perkembangan politik di Indonesia tidak akan pernah mencapai kematangan di masa mendatang. Yang akan memunculkan kekhawatiran bagi perkembangan perpolitikan dikemudian hari. Apalagi tahun ini akan digelar pesta demokrasi untuk memilih sejumlah wakil rakyat dan presiden untuk periode mendatang.

Usungan perubahan akan menjadi upaya terakhir bagi kehidupan perpolitikan di Indonesia. Dimana perubahan bisa dilakukan dengan mengubah perilaku dan cara berfikir oleh sejumlah elite politik di negeri ini. Seperti, yang diserukan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menjanjikan perubahan. Begitu pun Indonesia harus berubah dalam segala hal sehingga kehidupan demokrasi dapat berjalan dengan baik dan tragedi meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat tak perlu terulang kembali.


Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Ketakutan Kian Meradang

Ancaman PHK kian meradang seiring tren penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Kepala Bappenes Paskah Suzetta, PHK atas 200.000 orang itu bisa terjadi jika pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya hanya mencapai 4,5 persen.

Pemutusan hubungan kerja kian meresahkan seiring perekonomian yang kian lesu. Penurunan nilai ekspor, perlemahan nilai rupiah, dan IHSG yang terus tertekan menjadi gambaran perekonomian yang kian terpuruk. Kondisi ini akan terus memprihatinkan jika sentimen negatif terus terjadi dalam perekonomian Indonesia.

Keresahan akibat krisis keuangan global kian mencengkram pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia ke level yang cukup rendah. Akibatnya, permintaan akan sejumlah barang komoditas mengalami penurunan yang relatif cukup tajam.

Dimana komoditas ekspor merupakan salah satu komponen yang ikut merasakan dampaknya. Berdasarkan prediksi InterCAFE pertumbuhan ekspor nonmigas tidak termasuk batubara pada tahun 2009 minus 3 persen. Perlambatan nilai ekspor bisa menjadi indikator goncangan bagi perekonomian Indonesia. Dibutuhkan kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi hal tersebut, jika terlambat keterpurukan akan menghampiri negeri ini.

Stimulus dalam kebijakan fiskal bisa menjadi bagian dalam menggairahkan pasar ekspor Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak semata-mata dapat menjadi jalan keluar dari perlambatan nilai ekspor. Jika permintaan tidak ada berapa pun stimulus fiskal tidak akan berpengaruh signifikan terhadap ekpor Indonesia.
Keresahan akan PHK jelas tergambar jika tren penurunan nilai rupiah kian santer terdengar. Dimana perlemahan nilai rupaih diakibatkan banyak investor asing yang menarik dananya dari Indonesia. Yang artinya nilai saham sejumlah perusahaan akan mengalami penurunan drastis. Dampak langsungnya ialah perusahaan menjadi kolaps dan ancaman PHK pun tidak dapat dihindari.

Penurunan nilai ekspor dan perlemahan nilai tukar rupiah merupakan indikasi awal penurunan IHSG. Dimana kedua komponen sebelumnya merupakan pemicu dari penurunan nilai IHSG. Tren penurunan IHSG dalam beberapa hari ini juga disebabkan oleh faktor lain, seperti penurunan indeks regional dan sejumlah negara besar lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan para investor masih menunggu waktu yang tepat untuk berinvestasi.

Jika dana yang dimiliki oleh para investor tidak tersalurkan akan berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia. Dimana perlambatan ekonomi kian terasa, yang bisa menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan contoh tahun 2006 pertumbuhan ekonomi hanya 5,5 persen berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka dari 11,2 persen (2005) menjadi 10,3 persen (2006). Sedangkan, tahun 2007 pertumbuhan ekonomi 2007 sebesar 6,3 persen menurunkan pengangguran terbuka menjadi 9,1 persen. Kondisi tersebut menggambarkan pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan angka pengangguran serta kemikinan.

Untuk itu, berbagai macam cara harus dilakukan pemerintah agar para investor baik asing maupun domestik tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Karena kenaikan investasi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Dilema Politik Kian Membara

Kondisi politik Indonesia kian membara seiring pemilu yang semakin dekat. Perebutan mencari pasangan dalam menghadapi pemilihan presiden kian santer terdengar di media masa. Berbagai macam pola dan strategi mulai diterapkan guna menarik suara sebanyak-banyak.

Pertempuran sesungguhnya memang belum terjadi dalam perebutan kursi RI satu. Namun, saat ini masing-masing partai politik telah menyiapkan amunisi guna menghadapi pemilu mendatang. Persiapan tidak hanya dilakukan dalam menghadapi perebutan kursi diparlemen tetapi sudah merambah kepersiapan kursi kepresidenan. Dengan berbagai macam pola dan strategi yang jitu setiap parpol mulai mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan maju.

Dengan berbagai perhelatan dan perjalanan yang panjang PDIP telah mengusung Megawati sekaligus ketua partai menjadi capres. Kesiapan Megawati dalam mencalonkan diri sebagai presiden memang telah mendapat dukungan penuh dari anggota partai berlambang banteng tersebut. Latar belakangnya sebagai puteri presiden pertama Indonesia menjadi modal dalam menghadapi pemilu mendatang. Selain itu, Megawati juga pernah menjadi wakil presiden dan presiden pada periode pemerintahan yang sama. Dasar yang kuat tersebut menjadi kekuatan bagi ketua umum partai berlambang banteng untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.

Perhelatan pilpres semakin memanas seiring bermunculan calon presiden dari parpol lainnya. Salah satu calon presiden yang diusung dari parpol lain ialah Sultan Hamengku Bowono X. Dalam pernyataannya beberapa bulan yang lalu Sultan akan maju menjadi capres pada pemilu mendatang. Dengan penuh keyakinan Sultan menyatakan dirinya untuk maju sebagai capres. Selain itu, dalam beberapa waktu lalu Sultan mengatakan bahwa dirinya yakin dengan keputusannya untuk maju menjadi capres di salah satu stasiun televisi nasional. Dalam perbincangan tersebut beliau mengatakan bahwa keinginan untuk maju dalam pemilu mendatang merupakan amanah untuk terlibat lebih jauh dalam membangun bangsa. Pengalaman politik yang dimiliki Sultan memang tidak lebih baik dari Megawati. Namun, karisma yang dimilikinya mampu menghantarkan dirinya menjadi gubernur D.I.Yogyakarta selama 10 tahun. Pengalaman tersebut bisa menjadi modal bagi Sultan untuk terjun didunia politik yang lebih besar dengan mencalonkan dirinya sebagai capres.

Persaingan yang kian ketat mewarnai perhelatan pilpres mendatang. Dalam rumor terdengar Megawati dan Sultan Hamengku Buwono X yang akan menjadi pasangan candidat yang cukup kuat. Dalam beberapa survey yang dilakukan duet diantara keduanya mencapai nilai tertinggi dibandingkan jika Megawati berpasangan dengan tokoh yang lain.

Jika dipertanyakan idealnya siapa yang seharusnya menjadi capres dan cawapres ?
Pasangan Megawati dan Sultan Hamengku Buwono merupakan salah satu duet terkuat dalam pilpres mendatang. Melihat latar belakang dan sejarah perpolitikan diantara keduannya memang memiliki ciri khas masing-masing. Selain itu, kedua juga memiliki basis massa yang berbeda pula. Jika disatukan memang tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan yang dimiliki keduanya akan mampu menarik banyak suara. Namun, penyatuan diantaranya membutuhkan waktu untuk menentukan pencalonan capres dan cawapres diantara keduanya.

Memang bukan masalah yang mudah untuk menentukan posisi pencalonan yang akan diusung partai bagi kedua tokoh tersebut. Dengan karakter dan gaya kepemimpinan yang berbeda akan menambah rumit peletakan posisi diantaranya. Megawati dengan basis masa dari PDIP dirasa lebih ideal untuk menjadi capres dan Sultan mengisi posisi sebagai cawapres pada pilpres mendatang. Namun, pertimbangan lain karisma yang dimiliki Sultan tampak kental untuk mengisi kursi capres dan Megawati mengisi posisi cawapres. Terjadi dilemma yang kian meningkatkan suhu perpolitikan diantara keduanya.
Memandang siapa yang pantas mengambil posisi capres dan cawapres diantara keduanya akan menambah perhelatan yang kian ketat. Sebaliknya, akan menjadi babak baru bagi perpolitikan Indonesia. Kita tunggu saja posisi mana yang akan diemban kedua tokoh tersebut, biarlah waktu yang akan menjawab.


Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
UGM Yoyagkarta

Distorsi Akibat Kelangkaan Elpiji

Tuesday, 16 December 2008 (Seputar Indonesia)

MASYARAKATsaat ini telah dibingungkan oleh pasokan elpiji dari pertamina yang terhenti. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan program konversi minyak tanah ke elpiji.

Jika kondisi ini terus berlangsung bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk beralih ke gas akan sirna. Program konversi minyak tanah ke elpiji terus digalakkan. Bahkan, beberapa waktu lalu di Yogyakarta pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Migas telah menyelenggarakan seminar bertajuk ”Ayo Beralih ke LPG”.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Di saat masyarakat sudah mulai beralih ke elpiji, kelangkaan malah terjadi.Keadaan ini menggambarkan pemerintah belum siap menjalankan program.

Saat ini permintaan akan elpiji terus meningkat seiring pemerintah menggalakkan program konversinya.Masyarakat telah memberikan respons positif dengan beralih dari minyak tanah.

Namun,konversi malah menimbulkan masalah baru, seiring permintaan yang terus meningkat, pemerintah— dalam hal ini Pertamina—tidak mampu memenuhi permintaan elpiji yang berdampak pada kelangkaan di masyarakat. Kelangkaan elpiji yang terjadi telah berdampak negatif terhadap produktivitas masyarakat.

Pasalnya, elpiji menjadi bahan paling penting setelah minyak tanah ditarik dari masyarakat.Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kelangkaan elpiji yaitu penurunan order bagi pebisnis yang bergerak di sektor rumah makan,aktivitas masyarakat terganggu, terjadi spekulasi harga elpiji,dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kelangkaan gas memang mulai dirasakan oleh para pemilik rumah makan. Pasalnya, kegiatan produksi yang mereka jalankansangatbergantungpadaketersediaanpasokanelpiji. Kini para pemilik rumah makan mulai mengurangi kapasitas produksi.

Selain itu, banyak pesanan yang harus ditolak sehingga mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Dampak kedua yang ditimbulkan akibat kelangkaan ini adalah aktivitas masyarakat terganggu. Sebagai salah satu bahan bakar utama,elpiji menjadi primadona dalam rumah tangga.

Kegiatan masak-memasak sangat bergantung pada ketersediaan pasokan salah satu jenis gas ini. Jika elpiji mengalami kelangkaan, jelas akan mengganggu aktivitas masyarakat. Dampak lainnya,tumbuhnya spekulasi harga. Pasokan yang tersendat bisa menjadi kesempatan bagi para spekulan dalam menentukan harga.Yang dapat menyebabkan melambungnya harga elpiji di tengah masyarakat.

Dampak terakhir yang dapat ditimbulkan akibat kelangkaan elpiji yaitu hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.Bencana besar jika pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat. Hal itu bisa berakibat pada tidak tertariknya masyarakat pada program-program pemerintah selanjutnya.Untuk itu,perlu penanganan serius dalam mengatasi kelangkaan elpiji, sebelum dampak lebih buruk menimpa pemerintah dan masyarakat.(*)


Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta

Berkompetensi

Suara Merdeka
Sabtu, 7 Februari 2009

Berbagai harapan dan impian kian mewarnai penyelenggaraan masuk bersama yang diikuti oleh 27 PTS terkemuka di Indonesia. Dengan program studi yang ditawarkan sebanyak 361 prodi, meliputi 188 program studi (prodi) kelompok IPA dan 173 program studi kelompok IPS. Terobosan yang dilakukan PTS dalam melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru perlu mendapatkan apresiasi positif.

Penyelenggaraan ujian bersama yang dilakukan 27 PTS berpeluang menciptakan persaingan dengan PTN. Pasalnya, standar seleksi telah disetarakan dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN. Yang diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru.

Dengan terobosan yang dilakukan oleh sejumlah PTS terdapat pencapaian yang ingin diraih untuk menyaingi PTN. Hal yang pertama ialah kesadaran akan peningkatan kualitas pendidikan. Kesadaran ini merupakan bagian yang melatarbelankangi penyelenggaraan SPMB PTS.

Hal kedua ialah keinginan PTS untuk mencakup wilayah penerimaan mahasiswa. Dengan jaringan seleksi ini memungkinkan PTS untuk memiliki mahasiswa yang lebih beragam. Yang ketiga, PTS memiliki kesempatan untuk menkadi perguruan tinggi yang berkelas dunia. Pasalnya, salah satu syarat untuk menjadi PT berkelas dunia pernah menyelenggarakan ujian masuk bersama tingkat nasional.

Ketiga hal di atas merupakan awal dari kebangkitan PTS di Indonesia dalam meningkatkan persaingan dengan PTN. Diharapkan tahun-tahun mendatang muncul terobosan baru dari PTS. Yang akan menjadi kebangkitan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.


Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta