Pada hari Selasa (20/10) lalu, Indonesia resmi memiliki presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2009/2014. Berbagai harapan kian membubung tinggi bagi pemerintahan yang baru. Maka, sudah waktunya kita lepas landas, dengan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terlepas dari latar belakang menteri yang dipilih dalam kabinet Indonesia Bersatu II, pemerintahan yang baru seharusnya lebih tangguh dari yang sebelumnya. Mengingat berbagai indikator, baik dalam perekonomian maupun sosial politik menunjukkan gejala yang cukup baik. Jika kita lihat dari ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan IHSG dalam pasar modal terus menunjukkan gairah perekonomian Indonesia. Sedangkan, jika dilihat dari kacamata sosial politik, Indonesia cukup kondusif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya. Dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia mencatatkan perbaikan sosial politik yang cukup signifikan. Kedua hal ini merupakan modal yang cukup baik bagi pemerintahan yang baru untuk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan fundamental ekonomi dan sosial politik yang cukup kuat, maka sudah waktunya Indonesia bertumbuh dan berkembang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa sudah seharusnya Indonesia lepas landas menuju ranah yang lebih tinggi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan danpengangguran; peningkatan pertumbuhan ekonomi; menciptakan pemerataan; dan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memadai harus terus dilakukan guna menopang kemajuan yang terjadi.
Kendati didukung dengan fundamental baik, pemerintahan baru memiliki beban berat untuk membawa Indonesia keranah yang lebih tinggi. Pasalnya, untuk meluncurkan perekonomian dibutuhkan infrastruktur yang menunjang. Di mana infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan investasi, sehingga perekonomian Indonesia menjadi lebih bergairah.
Dalam lima tahun ke depan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus menjadi focus utama. Pasalnya, dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai investor akan banyak masuk dalam sektor riil. Artinya, akan ada penyerapan tenaga kerja, yang mendorong penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, masuknya investor dalam sektor riil akan mengurangi hot money yang masuk ke Indonesia. Kondisi ini jelas akan semakin menguatkan pondasi perekonomian Indonesia.
Peningkatan gairah perekonomian Indonesia memang menjadi tugas pemerintahan yang baru. Namun, peningkatan atau kemajuan yang dicapai harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pasalnya, peningkatan kualitas SDM ikut menentukan keberhasilan dalam mengembangan perekonomian di masa mendatang. Maka, dukungan bagi sektor pendidikan menjadi focus selanjutnya yang tidak bisa ditawar lagi.
Sudah saatnya pemerintah yang baru focus ke dalam sektor riil, melalui pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Pasalnya, kekuatan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan sektor riil akan lebih kuat dan tumbuh lebih cepat. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka jaminan akan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia hanya menunggu waktu saja. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berpengaruh di dunia. Maka, beban berat menanti kabinet Indonesia Bersatu II untuk meluncurkan perekonomian Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan besar berada dalam pundak pemerintahku, maka majulah dan terus maju demi Indonesia tercinta.
Dimuat oleh Seputar Indonesia Kamis, 1 Oktober 2009
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.
Dengan tugas yang berat, tidak jarang KPK harus menghadapi berbagai masalah.Keadaan semakin berat setelah Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Tidak lama berselang, beberapa petinggi KPK juga kembali diperiksa oleh polisi. Hingga saat ini dari lima petinggi KPK,hanya dua petinggi saja yang masih menjalankan tugas.Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat KPK merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberangus aksi korupsi di negeri ini.Wajar jika KPK memiliki banyak “musuh”yang akan terus merongrong di tengah semakin memudarnya kejujuran masyarakat Indonesia.
Tugas yang mulia KPK harus terus mendapat dukungan oleh masyarakat Indonesia.Pasalnya,tanpa KPK korupsi jelas akan kembali merajalela. Jika kita ingat, prestasi KPK dalam beberapa tahun belakangan merupakan sebuah kerja keras yang patut mendapat apresiasi.Dengan segala kewenangan dan kemampuan itu KPK berhasil menjaring koruptor yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, KPK berhasil mengembalikan kekayaan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Sungguh sebuah prestasi yang luar biasa,mengingat tanggung jawab dan tantangan yang besar selalu menanti mereka. Saat ini KPK sedang dirundung “kesedihan”, hal itu tampak dari berbagai masalah yang melibatkan dan menggoyahkan eksistensi dan konsistensi KPK. Mulai dari keterlibatan pimpinan KPK dalam kasus pembunuhan hingga adanya dugaan aksi suap. Di tengah terpaan badai yang begitu besar,pemerintah bertanggung jawab mengokohkan kembali KPK demi menjaga moral bangsa. Tanpa KPK, korupsi jelas akan kembali menjamur di Indonesia.
Mengembalikan konsistensi dan eksistensi KPK memang bukan pekerjaan mudah.Meski Presiden,melalui perppu,akan menentukan pelaksana tugas pimpinan KPK yang jadi tersangka,masih saja ada masalah yang menghampirinya. Mulai perppu yang tidak jelas hingga ketakutan sementara kalangan bahwa rahasia lembaga negara tersebut tidak terjaga dengan baik bila yang jadi pelaksana tugas pimpinan KPK diambil dari luar KPK. Pemulihan KPK merupakan harga mati bagi pemerintah, mengingat kekokohan KPK dalam menjalankan tugas akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.
Kekokohan bukan berarti kekuasaan tanpa batas, melainkan penegakan kembali nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan KPK dalam mengemban tugas. Dengan proses pemulihan ini diharapkan suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi negara yang bebas dari korupsi. Yang akan mencerminkan moral bangsa sebagai negara yang besar dan kaya. Reinkarnasi KPK untuk menjadi lebih baik merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Pasalnya, dukungan yang besar dari berbagai pihak akan mampu membawa KPK pada puncak prestasi dengan mampu mengungkap kasus korupsi,baik yang melibatkan aparatur negara maupun pejabat tinggi negara.
Untuk itu, bangunlah, dukunglah, dan bantulah KPK agar kembali menjadi kokoh, agar moral bangsa ini tetap terjaga kebersihan dan kesuciannya.(*)
Felix Wisnu Handoyo Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Dimuat Seputar Indonesia Wednesday, 16 September 2009
MAHASISWA merupakan bagian dari perubahan dalam suatu bangsa untuk mencapai citacita bersama. Dalam beberapa generasi terdahulu mahasiswa selalu mengambil bagian dalam pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa, terutama bagi Indonesia.
Ketika zaman penjajahan, mahasiswa merupakan penggerak kebangkitan nasional. Selain itu, pada 1997/1998 mahasiswa menjadi penggerak reformasi yang diawali dengan kejatuhan Orde Baru. Peranannya yang begitu besar memang perlu diperjuangkan terusmenerus. Pasalnya, mahasiswa dianggap sebagai kaum akademis yang belum tercampur berbagai kepentingan politik dan kelompok. Maka,sudah sewajarnya mengambil peran yang lebih penting dalam mengawasi pemerintahan,terutama untuk pemerintahan mendatang.
Dengan tetap memperjuangkan idealisme,sikap kritis,dan kepedulian terhadap kemajuan bangsa ini. Mahasiswa dan pergerakan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah di mana pergerakan merupakan upaya perhatian,pengawasan, dan kepedulian mahasiswa bagi bangsa dan negaranya.Pergerakan juga dapat dikatakan sebagai jiwa mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kendati pergerakan mengalami transformasi dari masa ke masa.
Arah pergerakan semacam ini yang perlu diperjuangkan mahasiswa untuk mengawasi pemerintahan di masa sekarang dengan menjunjung tinggi etika, intelektualitas, dan semangat reformasi tanpa melakukan perbuatan anarki. Pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan mahasiswa dengan mengedepankan solusi atas permasalahan sehingga pergerakan diartikan sebagai sebuah tindakan yang konstruktif. Adapun beberapa pergerakan mahasiswa yang dapat dilakukan dalam rangka mengawasi pemerintah di masa sekarang adalah sebagai berikut.
Pertama, pergerakan ekonomi, merupakan sebuah sikap atas kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Pergerakan ini harus didukung dengan analisis yang mendalam atas dampak dan permasalahan, kemudian memberikan jalan tengah. Kedua,pergerakan politik,merupakan sebuah sikap atas keberadaan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.Apakah sesuai dengan amanah konstitusi,undangundang, dan Pancasila?
Jangan sampai politik yang berkembang dan muncul merupakan politik dagang sapi yang hanya mengumbar atau berbagi kursi tanpa pelaksanaan dan tujuan yang jelas. Ketiga,pergerakan sosial,merupakan sikap kritis yang perlu dibangun mahasiswa dalam menciptakan kepedulian kepada sesama melalui perjuangan atas hak, pendampingan terhadap masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya.
Hal ini bertujuan agar pergerakan dalam pengawasan pemerintah tetap terjadi dengan memperhatikan ketiga aspek di atas. Diharapkan hal itu memunculkan sebuah pergerakan, perubahan,dan pembaharuan yang berkualitas sehingga mampu membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.(*)
Felix Wisnu Handoyo Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta
PRESIDEN terpilih telah ditetapkan dan mulai menyusun kabinet untuk lima tahun mendatang. Berbagai pertimbangan dilakukan guna memperoleh susunan kabinet terbaik untuk menunjang pemerintahan yang lebih baik.
Hal itulah yang menjadi momok ketika parpol pendukung meminta jatah menteri dalam kabinet. Keadaan dilematis dihadapi SBY sebagai presiden terpilih untuk lima tahun mendatang. Pada dasarnya perolehan suara SBY dalam pilpres lalu memang bukan mutlak dukungan parpol.Pasalnya, dukungan parpol tidak terlalu signifikan memengaruhi SBY dalam menuai suara.
Hal itu terbukti dari pemilihan anggota legislatif yang lalu di mana Demokrat sebagai partai pendukung SBY tetap perkasa dengan suara yang cukup besar. Dalam pilpres pun terbukti bahwa raihan suara dari Demokrat sepenuhnya disebabkan peran SBY,bukan dukungan partai.Meski demikian,tetap ada dilema yang menyelimuti presiden terpilih dalam menyusun kabinetnya.
Kemelut dalam pemilihan kabinet bukan merupakan hal yang aneh. Dengan konsep demokrasi yang ada saat ini, memang hal itu memungkinkan untuk berbagi kursi dalam pemerintahan.Keadaan itu menjadi bahaya apabila pembagian kursi menteri tidak memperhatikan kualitas dan profesionalitas dalam mengemban amanah rakyat.
Hal itulah yang perlu dihindari dan disikapi secara bijak agar tidak mengakibatkan instabilitas politik dalam negeri. Menghindari munculnya utang politik dalam kursi kabinet bukan perkara mudah.Kendati dukungan parpol dalam mendulang suara tidak terlalu signifikan,wakil parpol sangat berpengaruh di DPR (legislatif).
Artinya, parpol bisa menjadi batu sandungan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya apabila tidak ada persetujuan dari wakil rakyat di parlemen (yang dikuasai parpol). Untuk itu, dalam menyusun kabinet mendatang presiden terpilih (SBY) harus mampu memasukkan komposisi yang tepat dalam kabinet agar pemerintahannya kuat secara eksekutif dan legislatif.
Dalam mengatasi kondisi tersebut, menghindari utang politik dalam kursi kabinet bukan merupakan langkah yang bijak.Namun, yang perlu dilakukan dalam penyusunan kabinet mendatang, pertama, presiden terpilih harus mendata calon menteri yang akan masuk dalam kabinetnya. Cara ini digunakan untuk melakukan seleksi tahap awal dengan melihat track record dari calon menteri yang bersangkutan.Kedua, dalam memilih menteri faktor profesionalitas tetap harus dijunjung tinggi.
Hal ini bertujuan menciptakan kabinet terbaik dalam pemerintahan. Proses ini dapat memasukkan wakil parpol dengan tetap mengacu pada kualitas dan profesionalitas. Kendati dari parpol, tetap dimungkinkan ada wakilnya yang benar-benar berkualitas. Ketiga,membuat kontrak politik dengan parpol dan wakilnya dalam pemerintahan.
Tujuannya untuk mengikat parpol dan wakilnya agar tetap mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan kelompoknya. Proses semacam ini bisa menjadi saringan agar pembentukan kabinet di masa mendatang benar-benar memiliki dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa.
Komposisi yang tepat dalam kabinet dapat menunjang pemerintahan yang kuat dan berkualitas. Sebab kekuatan sebuah pemerintahan sangat menentukan keberhasilannya dalam membangun bangsa. Untuk itu, konsep diversifikasi menteri bisa menjadi alternatif di tengah kegalauan terhadap utang politik dalam kursi kabinet.
Felix Wisnu Handoyo Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM Yogyakarta
Hubungan intim yang dilakukan sepasang kekasih dalam memenuhi hasrat biologisnya merupakan hal wajar. Sebagai makhluk individu dan sosial manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan, baik yang sifatnya spiritual hingga biologis. Kebutuhan yang beraneka ragam tersebut menuntut pemenuhan untuk mencapai kepuasan tertentu. Salah satunya ialah kebutuhan biologis sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di mana kebutuhan ini menyangkut hubungan antar sepasang kekasih yang tidak hanya melibatkan hasrat seksual tetapi juga melibatkan seluruh perasaan, dan bentuk cinta terhadap pasangannya.
Bagi sebagian besar orang hubungan intim merupakan tindakan yang sakral, dengan melibatkan campur tangan sang pencipta terutama dalam penciptaan keturunan. Namun, bagi sebagian orang lainnya, hubungan intim merupakan tindakan yang biasa dilakukan antara pria dan wanita dalam upaya melampiskan hasrat seksualnya. Pandangan yang berbeda atas pemaknaan hubungan intim memunculkan pro dan kontra atas hubungan intim.
Pengertian yang berbeda atas hubungan intim memberikan nuansa bagi perkembangan dan pemikiran masyarakat. Yang mana penerapan atas pengertian hubungan intim diserahkan kepada masing-masing individu. Seiring perkembangan zaman yang serba modern dan masuk budaya barat ke Indonesia ikut memberikan sumbangsi atas perkembangan budaya seksual. Yang membawa Indonesia ke arah perubahan struktur sosial yang serba bebas dan terbuka sehingga memiliki kecenderungan memahami hubungan intim sebagai pelampiasan hasrat seksual, terutama bagi kaum muda.
Pergeseran struktur sosial yang serba bebas dan terbuka mengarahkan Indonesia dalam jurang masalah yang cukup luas. Di mana seiring berkembangnya budaya kebebasan mengarahkan masyarakat Indonesia, khususnya remaja kepada hubungan seks bebas. Yang ditunjang dengan peredaran video mesum di masyarakat yang semakin merajalela. Akhirnya, perilaku sosial yang semakin berubah mengarahkan seks bebas pada bisnis penjaja seks yang terkadang melibatkan remaja sebagai pelaku.
Pergeseran nilai budaya membuat tindakan menjajakan seks sebagai suatu bentuk sensasi, mencari kepuasaan hingga yang bermotif ekonomi. Yang artinya akan berkembang pesat seiring pengaruh perubahan struktur sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini pada level yang lebih tinggi akan mengarah pada tindakan prostitusi, yang melibatkan pelanggan, penjual, dan perantara. Di mana pola semacam ini akan membentuk lokalisasi prostitusi, yang tidak hanya sebagai lahan pemuas hasrat seksual juga menjadi lahan bisnis.
Munculnya lokalisasi prostitusi sebagai akibat dari munculnya modernisasi, yang menitikberatkan pada permasalahan sosial lainnya. Dengan mulai bermunculan lokalisasi prostitusi menggambarkan bahwa pemenuhan atas nafsu seksual semakin tinggi. Di mana permintaan akan pelayanan dari penjaja seks terus mengalami peningkatan. Yang didasari atas berbagai kesenangan, gengsi hingga kemewahan ditawarkan dalam bisnis prostitusi.
Keuntungan sesaat seakan menjadi magnet yang kuat sehingga mampu melibatkan banyak orang dalam praktik kegiatan prostitusi. Mulai dari mucikari, penjaja seks, hingga pelanggan yang menikmati layanan seksual. Perkembangan yang pesat dalam dunia prostitusi juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang menjerat penjaja seks. Dengan dibantu oleh mucikari sebagai perantara memudahkan penjaja seks mendapatkan pelanggan. Atas dasar saling menguntungkan satu sama lain menjadi dasar berkembangnya secara pesat dunia prostitusi.
Perkembangan yang pesat pada dunia prostitusi diimbangi pula oleh peningkatan penularan penyakit menular seksual. Dimana pengaruh gonta-ganti pasangan inilah yang menjadi pangkal masalah munculnya penyakit menular seksual. Salah satu penyakit yang mengerikan dan sangat mematikan ialah HIV merupakan virus yang menyebabkan Aids. Dimana Aids sendiri merupakan sindroma menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan HIV, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Tren itulah yang kini merebak dalam lingkup lokalisasi prostitusi akibat dari gonta-ganti pasangan ketika melakukan hubungan seksual.
Memerangai PMS pada lokasisasi Prostitusi
Penyakit menular seksual yang terjadi dalam lokalisasi prostitusi merupakan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas seksual yang serba bebas. Ditandai dengan sedikitnya pelaku seks yang penggunaan alat pengaman seksual yang aman (kondom). Minimnya penggunaan kondom dalam industri prostitusi dinilai sebagai penyebab penyebaran penyakit menular seksual secara cepat.Berdasarkan buku yang berjudul “10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik: Mencegah Penularan HIV/AIDS di Lingkungan Seks Komersial”, menyebutkan bahwa diperkirakan ada 190-270 ribu pekerja seks dengan 7-10 juta lelaki menjadi pelanggannya. Yang mana lebih dari 50% pelanggan lelaki memliki pasangan tetap atau berstatus kawin. Ironinya, penggunaan alat pengaman seksual seperti kondom tidak mencapai 10%. Artinya penyebaran penyakit menular seksual sangat mudah berkembang dan menjangkit setiap pelaku seks komersial.
Kesadaran para pelaku seks komersial yang sangat rendah dalam penggunaan kondom disinyalir menjadi penyebab penularan penyakit seksual merebak dengan cepat. Bisa dibayangkan apabila seorang penjaja seks yang mengidap PMS (Penyakit Menular Seksual) melayani pelanggannya tanpa kondom, maka penularan penyakit akan terjadi. Dalam kondisi yang berbeda penularan penyakit kembali terjadi apabila pelanggan tersebut melakukan hubungan intim dengan istrinya di rumah. Akibatnya, penularan penyakit seksual akan terus meminta korban saat berhubungan seksual atau adanya hubungan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh dengan penderita.
Penyakit menular seksual akan semakin merebak apabila kesadaran dari pelaku seks komersial yang rendah atas penggunaan kondom. Untuk memerangi PMS dalam industri prostitusi penggunaan kondom sebagai alat pengaman seksual menjadi hal yang mutlak. Pasalnya, kondom merupakan alat pengaman seksual yang berbahan lateks tidak berpori dapat mencegah terjadinya pertukaran cairan ketika berhubungan seksual. Selain sebagai alat pengaman, penggunaan kondom juga bisa memberikan kenikmatan lebih saat berhubungan intim, dengan pelicin, serta aroma dan bentuk yang beragam. Untuk itu, sosialisasi dalam penggunaan kondom dalam industri seks komersial harus terus dan gencar dilakukan agar penyebaran PMS yang lebih meluas dapat dicegah.
Sosialisasi Penggunaan Kondom
Pada dasarnya penularan penyakit seksual merupakan sisi negatif dari berkembangnya seks komersial. Hal itu disebabkan oleh minimnya penggunaan kondom saat berhubungan seksual antara penjaja seks dengan pelanggannya. Berdasarkan data yang dihimpun darikomisi penanggulangan AIDS Nasional 2002, mencatatjumlah rawan tertular HIV/AIDS di Indonesia diperkirakan 13-20 Juta orang, dengan 90.000-130.000 orang positif terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, dengan sumber yang sama dari survei perilaku di beberapa kota di Indonesia menunjukkan lebih dari separuh lelaki dengan mobilitas tinggi membeli jasa seks setahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan betapa mengerikan penyebaran penyakit menular seksual, terutama HIV/AIDS dalam industri seks komersial.
Untuk mengatasi penyebaran PMS dalam industri seks komersil diperlukan sosialisasi untuk menyadarkan pelaku seks komersil dalam penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Hal itu tidaknya bertujuan sebagai pelindung diri, yang juga dapat mengurangi laju penularan penyakit seksual. Dalam melakukan sosialisasi penggunaan kondom pada industri seks komersil diperlukan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tabel dibawah ini menggambarkan pola sosialisasi penggunaan kondom dalam seks komersil dengan tujuan akhir penggunaan 100% kondom pada lokalisasi prostitusi / seks komersial.
Target dan Sasaran
Riset dan Pengolahan Data
Penentuan Strategi
Menggali Dukungan
Media Massa
Masyarakat
Pemerintah
Penggunaan Kondom 100% Pada Lokalisasai Prostitusi
Sumber: Penulis
Penentuan strategi dalam sosialisasi penggunaan kondom merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Dimana penentuan strategi terbagi menjadi dua hal, yaitu penentuan target dan sasaran, dan melakukan riset dan pengolahan data. Keduanya menjadi dasar dari pengembangan sosialisasi pengunaan kondom pada lokalisasi prostitusi. Selanjutnya, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan target maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti media, pemerintah, dan masyarakat. Peran media dalam upaya sosialisasi ini ialah memberitakan hal-hal yang terkait dengan manfaat dan kelebihan menggunakan kondom saat berhubungan intim.
Sedangkan, pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam menyadarkan pelaku seks komersial akan pentingnya penggunaan kondom saat berhubungan intim dengan pelanggannya. Peran pemerintah lainnya yang dirasa perlu, yaitu menyediakan kondom gratis, pemeriksaan kesehatan rutin kepada penjaja seks, dan melakukan pemetaan atas perkembangan industri seks komersial agar penyebaran PMS dapat dikontrol. Melalui program ini diharapkan penggunaan 100% kondom dalam industri seks komersial dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran.
Upaya pencegahan atas penyebaran PMS dalam seks komersial melalui sosialisasi penggunaan kondom dirasa sebagai tindakan yang tepat. Pasalnya, perkembangan industri seks komersil telah mampu memberikan penghidupan bagi mereka yang terjun di dalamnya. Sangat tidak bijak apabila penanganan atas masalah tersebut dilakukan dengan memberantas peredaran industri seks komersial. Untuk itu, penggiatan atas sosialisasi penggunaan kondom dalam seks komersil harus terus dilakukan guna mencegah laju penyebaran penyakit seksual.
