Kriteria Pemilihan Menteri dalam Kabinet

Dimuat Seputar Indonesia
Sabtu, 1 Agustus 2009

Tantangan besar akan menghadang perjalanan pemerintahan baru. Pasalnya, banyak permasalahan yang harus diatasi dan ditangani. Mulai dari masalah ekonomi, politik hingga persoalan mengenai pertahanan dan keamanan. Maka, pembentukan kabinet yang professional dan ramping wajib dilakukan guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kebiasaan membagi-bagi kursi kabinet kepada patai politik pendukung nampaknya harus segera dihilangkan. Pasalnya, dengan zaman yang semakin kompetitif diperlukan pemerintahan yang tangguh. Dimana pemerintahan yang tangguh membutuhkan orang-orang prefesional bukan mereka yang bekerja atas kepentingan kelompok. Maka, presiden terpilih harus benar-benar cermat dalam memilih menteri yang akan mengisi jabatan dalam pemerintahannya.

Hal itu dipertegas dengan pendapat sejumlah ekonom yang mengatakan bahwa tantangan perekonomian lima tahun mendatang akan semakin berat. Maka, dibutuhkan orang-orang professional untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan mendatang.

Menurut Kritiadi dari Centre for Strategic and Internasional Studies bahwa setidaknya akan ada tiga permasalahan yang akan dihadapi pemerintah ke depan. Pertama, dibidang ekonomi yang masih menyangkut masalah krisis global. Kedua, membangun pemerintahan yang lebih bersih. Ketiga, mengenai pertahanan dan keamanan, yang menyangkut alutsista (alat utama sistem persenjataan).

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi pemerintah ke depan, maka pembentukan kabinet yang professional wajib menjadi fokus pemerintahan mendatang. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini, bagaimana menilai dan membangun kabinet yang professional? Untuk menjawab hal tersebut ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Pertama, presiden harus mampu mengetahui track record menteri yang akan mengisi jabatan di kabinetnya. Langkah semacam ini bisa dikatakan hal yang lumrah dilakukan oleh presiden dalam membentuk kabinet. Namun, yang perlu diperhatikan lebih dalam ialah mengenai pengalaman, prestasi dan sejumlah hal lainnya yang dibutuhkan presiden sesuai kualifikasi yang diinginkannya.

Kedua, presiden perlu membagi porsi yang tepat yang mengisi jabatan dalam kabinetnya. Porsi yang dimaksud ialah komposisi antara penjatahan dari partai politik pendukung dengan mereka yang benar-benar berasal dari kaum professional, seperti akademisi. Hal itu dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dalam cabinet sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Ketiga, presiden perlu mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh menteri yang dipilihnya. Langkah ini dimaksudkan agar pemilihan menteri yang mengisi kursi dalam kabinet benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kompentensi yang dimiliki. Pemilihan menteri sesuai kapasitanya akan menentukan kefektivitasan kabinet dan kebijakan yang dikeluarkannya.

Dengan adanya proses demikian, diharapkan komposisi kabinet yang dipilih dapat membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang mampu membawa Indonesia keranah yang lebih tinggi sehingga mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.