Rabu, 26 Agustus 2009

Indonesia Belum Merdeka Sepenuhnya


Pada tanggal 17 Agutus 2009 lalu, Indonesia telah menikmati kemerdekaan selama 64 tahun. Ketika itu, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan republik Indonesia dari tangan penjajah. Yang sekaligus mengahantarkan Indonesia masuk dalam gerbang perubahan besar pasca proklamasi. Hal itulah yang tergambar 64 tahun yang lalu.

Namun, saat ini ditengah gejolak ekonomi, sosial, dan politik; Apakah Indonesia telah merdeka seutuhnya? Memang secara De Jure Indonesia telah di akui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Keadaan itu berbeda jika di pandang secara De Facto, Indonesia tidak sepenuhnya merdeka. Pasalnya, belenggu kemiskinan, pengangguran, terorisme, dan kesenjangan sosial masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Kondisi ini secara jelas mengungkapkan bahwa secara kenyataan Indonesia masih jauh dari kata merdeka.

Data dari BPS menyebutkan bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia per Januari 2009 sebesar 9,4 juta jiwa. Dengan tingkat kemiskinan per maret 2009 sebesar 34,98 juta jiwa. Hal itu menggambarkan bahwa kondisi rakyat Indonesia masih memprihatinkan dan jauh dari sejahtera. Selain itu, aksi terorisme kian mengancam Indonesia mengingat pada bulan Juli lalu, terjadi bom bunuh diri di dua hotel yang berbeda. Keadaan ini diperparah dengan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin melebar, dimana perbedaan antara yang kaya dan miskin semakin meluas.

Dengan mencermati realita yang terjadi di negeri ini, maka secara jelas bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat masih jauh dari merdeka sepenuhnya. Kendati bangsa ini masih jauh dari kata merdeka yang sesungguhnya, tapi upaya menciptakan cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD’45 alinea keempat harus tetap di wujudkan, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk ini, amanah ini menjadi tanggung jawab pemeritahan yang berkuasa saat ini.

Perjuangan dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia harus sebanding dengan perjuangan para pahlawan ketika merebut kekuasaan dari tangan penjajah. Namun, yang membedakan ialah cara perjuangan yang dilakukan. Pada zaman dahulu perjuangan dilakukan dengan pertumpahan darah, tetapi perjuangan saat ini harus lebih mengedepankan intelektualitas, integritas, dan moral sebagai bangsa yang berdaulat. Semuanya itu merupakan wujud menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Untuk menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya, banyak hal yang perlu dilakukan oleh penguasa (pemerintah). Pertama, menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan berusaha, sekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Kedua, perlu adanya revitalisasi pemerintahan agar tercipta pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien dengan mengedepankan keadilan sosial. Hal ini mengandung arti bahwa pelayanan kepada masyarakat harus adil tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya.

Ketiga, perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan unit kegiatan yang mampu melibatkan seluruh rakyat Indonesia dengan mengedepankan kekayaan intelektualitas. Cara ini dapat memberikan kesempatan kerja yang besar bagi rakyat Indonesia. Selain itu, pengembangan ini sifatnya terbarukan karena mengandalkan kekayaan sumber daya insani. Untuk itu, upaya menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya nampaknya akan semakin mendekati realitas apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Upaya menciptakan kemerdekaan yang seutuhnya memang harus diupayakan dengan mengedepankan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, guna menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya peran serta seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan. Kita ingat bahwa para pahlawan bersatu untuk mengusir penjajah, maka kita pun harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.


Sabtu, 22 Agustus 2009

Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan Nasional

Seputar Indonesia
Saturday, 22 August 2009

PEMUDA merupakan tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Pemudalah yang akan menentukan maju atau tidaknya sebuah bangsa dalam merintis perekonomian dan pembangunan.

Pemuda biasanya diidentikkan dengan perubahan,pembaharuan,dan pergerakan. Pada masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan,peran pemuda sangat luar biasa. Maka, tidak berlebihan apabila pemudalah jiwa dan raga suatu bangsa dalam meniti kejayaan di masa kini dan mendatang. Kini Indonesia telah merdeka, peran pemuda tidak lagi sebagai pahlawan perang melawan penjajah.

Melainkan membuat perubahan, pembaruan, dan pergerakan yang mendukung kemajuan perekonomian dan pembangunan nasional.Hal ini menunjukkan perjuangan kaum muda saat ini tidak lagi mengandalkan kekuatan otot, tetapi menjunjung kekayaan intelektualitas dan integritas sebuah bangsa.

Melalui keterlibatannya dalam pembangunan nasional dengan mengandalkan keahliannya masing-masing. Menciptakan pembangunan dan perekonomian yang berkelanjutan memang memerlukan peran pemuda.Pasalnya, kekayaan yang dimiliki sumber daya insani (pemuda) bersifat terbarukan dan akan terus mengalami regenerasi.

Memahami betapa besarnya peran pemuda sudah selayaknya pengembangan dan pemberdayaan kaum muda harus terus dilakukan. Melalui program-program yang tepat dan terarah, sehingga menghasilkan bibit yang unggul, guna kemajuan bangsa di masa mendatang. Peran pemuda yang dirasa penting perlu mendapat apresiasi lebih dari pemerintah.

Di masa peringatan HUT Ke-64 RI ini, sudah waktunya pemerintah mulai memberikan perhatian khusus bagi tulang punggung bangsa di masa mendatang dengan memberikan beasiswa, pelatihan, penghargaan, dan hal lain yang mampu memotivasi perkembangan pemuda Indonesia. Itu semua akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa.

Kontribusi anak muda dalam pembangunan nasional memang tidak harus tampak dari segi fisik,tetapi bisa dari segala hal.Mulai dari prestasi akademik hingga yang bersifat olahraga. Pemuda harus memberikan usaha terbaiknya sebagai bentuk bakti pada bangsa. Selain itu,pemuda harus mampu menciptakan pengaruh yang besar dalam pembaharuan dan kemajuan ekonomi.

Selanjutnya, mengarahkan pengertian bahwa kontribusi pemuda dalam pembangunan nasional merupakan sebagai sebuah sumbangsih kaum muda dengan melibatkan keahlian dan bakatnya di bidang masingmasing demi kemajuan bangsa.

Maka, pada ulang tahun yang ke-64 ini perhatian bangsa terhadap pemuda harus terus ditingkatkan, yang kemudian menuntut kaum muda untuk lebih berusaha demi kemajuan bangsanya. Hidup kaum muda Indonesia! Berjuanglah demi tumpah darahmu.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
UGM Yogyakarta

Sabtu, 08 Agustus 2009

Implementasi Program Kesejahteraan

Dimuat Seputar Indonesia
Sabtu, 8 Agustus 2009

PADA beberapa waktu lalu, presiden telah menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR terkait RAPBN 2010. Dalam pidato, yang diwarnai tepuk tangan tersebut presiden menyampaikan lima prioritas pembangunan dan anggaran.

Di mana salah satu yang menjadi prioritasnya ialah pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial sebesar Rp36,1 triliun. Peningkatan kesejahteraan rakyat memang merupakan tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD’45,yakni meningkatkan kesejahteraan umum.

Maka, upaya peningkatan kesejahteraan memang seharusnya menjadi prioritas. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS menyebutkan angka kemiskinan per maret 2009 mencapai 34,98 juta jiwa. Hal itu menandakan masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam keadaan jauh dari sejahtera.

Selain itu, BPS juga menyebutkan, per Januari 2009 terdapat pengangguran terbuka sebesar 9.427.590 jiwa. Dengan tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi berarti tantangan pemerintah akan semakin berat.Maka, dibutuhkan program peningkatan kesejahteraan yang efektif sehingga dapat sesuai dan cita-cita bangsa dalam menyejahterakan rakyatnya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada beberapa program yang dapat direalisasikan. Pertama,program pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif. Kendati tahun ini ditetapkan sebagai tahun industri kreatif,pembinaan terhadap industri tersebut masih belum menunjukkan per-tumbuhan yang signifikan. Padahal Industri kreatif sendiri mampu menyerap rata-rata 5,4 juta pekerja pada periode 2002- 2006,dengan sumbangsih terhadap PDB mencapai Rp104,6 triliun.

Dengan angka sebesar itu berarti industri kreatif memiliki potensi untuk menekan pengangguran, angka kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, program pemerataan kesempatan berusaha bagi setiap warga negara.Kemiskinan yang terjadi di Indonesia sering disebabkan oleh keterbatasan akses penunjang.

Program ini dapat direalisasikan dengan meningkatkan pembangunan sarana publik di setiap daerah di Indonesia.Yang memudahkan setiap warga negara untuk mengaksesnya. Ketiga, program pemberdayaan dan pengembangan UKM, yang hingga saat ini nasibnya tak menentu.

Padahal UKM merupakan entitas bisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.Yang memungkinkan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pada dasarnya,ketiga program di atas hanya segelintir program yang seharusnya menjadi senjata utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, yang dibutuhkan saat ini ialah implementasi program yang efektif dan efisien, bukan penggelembungan terhadap anggaran kesejahteraan.(*)

Kamis, 06 Agustus 2009

Kriteria Pemilihan Menteri dalam Kabinet

Dimuat Seputar Indonesia
Sabtu, 1 Agustus 2009

Tantangan besar akan menghadang perjalanan pemerintahan baru. Pasalnya, banyak permasalahan yang harus diatasi dan ditangani. Mulai dari masalah ekonomi, politik hingga persoalan mengenai pertahanan dan keamanan. Maka, pembentukan kabinet yang professional dan ramping wajib dilakukan guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada.


Kebiasaan membagi-bagi kursi kabinet kepada patai politik pendukung nampaknya harus segera dihilangkan. Pasalnya, dengan zaman yang semakin kompetitif diperlukan pemerintahan yang tangguh. Dimana pemerintahan yang tangguh membutuhkan orang-orang prefesional bukan mereka yang bekerja atas kepentingan kelompok. Maka, presiden terpilih harus benar-benar cermat dalam memilih menteri yang akan mengisi jabatan dalam pemerintahannya.


Hal itu dipertegas dengan pendapat sejumlah ekonom yang mengatakan bahwa tantangan perekonomian lima tahun mendatang akan semakin berat. Maka, dibutuhkan orang-orang professional untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan mendatang.


Menurut Kritiadi dari Centre for Strategic and Internasional Studies bahwa setidaknya akan ada tiga permasalahan yang akan dihadapi pemerintah ke depan. Pertama, dibidang ekonomi yang masih menyangkut masalah krisis global. Kedua, membangun pemerintahan yang lebih bersih. Ketiga, mengenai pertahanan dan keamanan, yang menyangkut alutsista (alat utama sistem persenjataan).


Dengan melihat permasalahan yang dihadapi pemerintah ke depan, maka pembentukan kabinet yang professional wajib menjadi fokus pemerintahan mendatang. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini, bagaimana menilai dan membangun kabinet yang professional? Untuk menjawab hal tersebut ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Pertama, presiden harus mampu mengetahui track record menteri yang akan mengisi jabatan di kabinetnya. Langkah semacam ini bisa dikatakan hal yang lumrah dilakukan oleh presiden dalam membentuk kabinet. Namun, yang perlu diperhatikan lebih dalam ialah mengenai pengalaman, prestasi dan sejumlah hal lainnya yang dibutuhkan presiden sesuai kualifikasi yang diinginkannya.


Kedua, presiden perlu membagi porsi yang tepat yang mengisi jabatan dalam kabinetnya. Porsi yang dimaksud ialah komposisi antara penjatahan dari partai politik pendukung dengan mereka yang benar-benar berasal dari kaum professional, seperti akademisi. Hal itu dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dalam cabinet sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik.


Ketiga, presiden perlu mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh menteri yang dipilihnya. Langkah ini dimaksudkan agar pemilihan menteri yang mengisi kursi dalam kabinet benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kompentensi yang dimiliki. Pemilihan menteri sesuai kapasitanya akan menentukan kefektivitasan kabinet dan kebijakan yang dikeluarkannya.


Dengan adanya proses demikian, diharapkan komposisi kabinet yang dipilih dapat membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang mampu membawa Indonesia keranah yang lebih tinggi sehingga mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.


Rabu, 29 Juli 2009

Indonesia Kembali Terguncang

Wajah Indonesia harus kembali tercoreng, setelah dua bom meledak di dua hotel yang berbeda di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Menjelang kunjungan MU ke Jakarta, dua bom bunuh diri meluluhlantahkan dua hotel, J.W Marriott dan Ritz Carlton. Sedikitnya 9 orang tewas dalam tragedi berdarah tersebut. Menyusul kejadian itupun pihak MU membatalkan kunjungannya ke Jakarta dan sedikitnya panitia penyelenggara merugi hingga 30 milliar rupiah.

Selain itu, kekecewaan mendalam pun dirasakan oleh pecinta MU di tanah air. Pasalnya, banyak dari mereka telah menantikan kedatangan tim kesayangannya ke Jakarta. Dengan segala pernak-pernik dan perlengkapan yang telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Meskipun demikian, para penggemar setan merah pun menyadari bahwa kegagalan MU ke Jakarta bukan karena ke kesalahan panitia, tetapi merupakan sebuah faktor kecelakaan yang dapat dimaklumi.
Terorisme masih menjadi ancaman serius bagi bangsa ini, kendati dalam beberapa tahun terakhir kejadian peledakan tidak terjadi. Pemerintah harus terus bekerja keras dalam memberantas pergerakan teroris di tanah air. Pasalnya, hal ini tidak hanya menyangkut nama baik bangsa, tetapi juga mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Gangguan keamanan yang terjadi memang sangat sensitive dengan laju perekonomian suatu bangsa. Bisa kita bayangkan kerugian financial yang harus ditanggung panitia penyelenggara akibat terjadi pembatalan MU ke Jakarta. Dalam konteks yang lebih luas gangguan keamanan bisa membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Jelas hal ini akan membuat perekonomian Indonesia terganggu akibat investasi yang tersendat.

Adanya korelasi yang erat antara keamanan dan perekonomian mengharuskan pemerintah melakukan tindakan yang lebih represif dalam mengatasi masalah keamanan ditanah air, termasuk terorisme. Pasalnya, jika terlambat akan berdampak sistemik yang tidak hanya akan mempengaruhi perekonomian melainkan sektor-sektor lainnya. Yang memungkinkan Indonesia terpuruk lebih dalam.

Sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, Indonesia seharusnya tidak kompromi dengan aksi-aksi yang memecah persatuan bangsa, termasuk aksi teorisme. Dengan kembali terjadinya aksi bom bunuh diri seharusnya bisa menjadi pelajaran pemerintah Indonesia dalam memerangi para teroris. Bahwa peningkatan standar keamanan harus terus dilakukan dan penyelidikan mengenai pergerakan teroris harus terus dipantau dan diberantas.

Bom bunuh diri yang terjadi pada Jumat (17/7) akan menjadi catatan kelam yang tidak akan terhapuskan dalam sejarah ibukota. Yang akan terus terkenang terutama bagi mereka yang menjadi korban. Trauma kian membayangi wajah korban yang selamat dalam aksi yang mengerikan tersebut. Untuk itu, dukungan dari segenap pihak dalam memberantas para teroris harus terus dilakukan.

Memberantas teroris ditanah air memang bukan pekerjaan yang ringan. Pasalnya, dengan wilayah yang begitu luas Indonesia belum mampu memantau setiap gerak-gerik warganya yang mencurigakan. Selain itu, masih banyak area kosong di tanah air yang memungkinkan dijadikan tempat bersembunyi para teroris. Dengan keterbatasan yang ada maka dukungan dari segenap masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam mengungkap aksi terror yang selama ini menghantui negeri ini.