Melangkah Dengan Menulis

Negeriku tapi bukan Ekonomiku

2011-11-10T09:18:00.000+07:00

Tamu di negeri sendiri merupakan ungkapan yang saya kira tepat untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sejak perdagangan bebas didengungkan pada satu dasawarsa yang lalu. Dengan alasan efisiensi para ekonom berpendapat bahwa berdagangan bebas dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal ini ditinjau dari meningkatnya volume perdagangan antar negara anggota. Kondisi serupa dirasakan Indonesia sebagai negara anggota ASEAN+3, sejak tahun 2010 lalu penurunan tarif hingga nol persen mulai diberlakukan. Hingga saat baru lima negara di ASEAN, China, Korea, dan Jepang yang baru menurunkan tarif hingga nol persen. Sedangkan, negara anggota ASEAN lainnya baru akan menurunkan tarif hingga nol persen pada tahun 2015. Adanya penurunan tarif ini jelas membawa dampak bagi seluruh negara anggota. Kompetisi bebas melahirkan pemenang dan pecundang. Tak pelak peningkatan volume perdagangan hanya akan besar manfaatnya bagi para pemenang. Tentunya negara yang mampu menghasilkan produk se-efisien dan semurah mungkin. Bagi pecundang hanya akan menjadi pasar bagi pemenang, terlepas manfaat yang lebih sedikit dari ketidakmampuannya untuk berkompetisi.

Situasi inilah yang tepat menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia. Meski volume perdagangan meningkat. Namun, negeriku tidak merasakan keuntungan besar dari perdagangan. Kenyataan pahit harus dirasakan dengan masuknya produk china mulai elektronik hingga produk pertanian. Dalam jangka pendek konsumen atau masyarakat Indonesia senang karena harga produk yang murah. Tetapi, kenyataannya rakyat Indonesia hanya sebagai tamu di negerinya. Berbagai produk mulai elektronik hingga pertanian yang dahulu menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kini pun lenyap ditelan persaingan yang tidak seimbang. Indonesia hanya menjadi pasar komoditas barang-barang impor yang lebih murah. Maka, tak heran jika saya mengatakan bahwa negeriku tapi bukan ekonomiku. Pasalnya, perekonomian Indonesia memberikan kesejahteraan bagi negara asing, bukan untuk rakyat Indonesia.

Terdengar sangat miris memang, Indonesia dengan penduduk terbesar keempat di dunia hanya menjadi pasar bagi negara asing. Seolah-olah perekonomian Indonesia yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat kini hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, rakyat negeri ini dininabobokan oleh produk asing yang lebih murah. Tak pelak budaya konsumerisme semakin menjamur. Lalu, kemana ekonom Indonesia? Tak mampukah kita membuat sistem ekonomi sendiri? Hentakan pertama yang mungkin akan dikatakan ekonom Indonesia mengenai keterbatas, seperti anggaran, teknologi, dan kemampuan SDM yang terbatas. Setelah itu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia kan ekonomi kecil. Meski penduduknya besar, PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia hanya berkisar 5 ribu triliun rupiah. Angka tersebut terbilang sangat kecil dibandingkan negara dunia pertama, seperti Amerika dan Uni Eropa. Bagaimana mungkin ekonomi Indonesia mampu memengaruhi perekonomian dunia?

Mari belajar dari China dan Bangladesh

China dikenal dengan kemajuan ekonominya dalam satu dasawarsa terakhir. Ekspansi yang besar-besaran dalam berbagai aspek membuat negara ini sebagai kekuatan ekonomi baru di dunia. Bahkan, sebagai besar ekonom besar dunia memprediksi bahwa China akan menjadi negara adikuasa menggeser kekuatan ekonomi Amerika. Tidak hanya mengenai kekuatan ekonomi, revolusi diberbagai bidang juga terus dikembangkan. Kepastian hukum, kekuatan militer, dan jaminan investasi mampu disediakan China. Maka, tak heran banyak investasi asing masuk negara ini. Rekor pertumbuhan hingga dua digit pun sempat ditorehkan negeri tirai bambu. Tak hanya itu negara dengan penduduk terbesar di dunia ini tidak hanya menjadi tamu di negerinya, melainkan menjadi kekuatan absolute untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat China pun terus meningkat seiring pertumbuhan ekonominya yang kian kokoh.

Dibalik kesuksesan China tidak terlepas dari upaya radikal dari berbagai aspek kehidupan. Kepastian hukum, kestabilan politik, dan jaminan investasi menjadi pondasi yang kokoh bagi kemajuan China saat ini. Selain itu, negara yang menganut paham komunis dengan ekonomi liberal ini mampu menciptakan inovasi dan kretivitas guna meningkatkan daya saing produknya. Kemampuannya menciptakan produk murah pun sudah diakui dunia. Tak pelak permintaan produk China dari berbagai belahan dunia pun terus meningkat.

Sedangkan Bangladesh, mampu menciptakan sistem ekonomi baru yang dicetuskan oleh M. Yunus yang dikenal dengan Grameen Bank. M. Yunus mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu ekonomi di dunia. Idenya yang bermula dari pemberdayaan masyarakat miskin ini ditujukan bagi kelompok perempuan dengan status miskin. Tak pelak konsep Grameen Bank mampu meningkatkan produktivitas kelompok wanita guna meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini pula-lah menjadi kekuatan ekonomi Bangladesh. Konsep Grameen Bank pun telah diadopsi oleh hampir 130 negara di dunia. Berkat idenya tersebut, M. Yunus pun pada tahun 2006 mendapat penghargaan nobel perdamaian.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Tampaknya negeri ini belum mampu menemukan pola ekonominya sendiri. Memang perlu diakui bahwa ekonom Indonesia sebagian besar merupakan lulusan Eropa dan Amerika Serikat. Namun, konsep yang mereka pelajari tampak tidak sesuai dengan pola kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai asumsi seperti full employment, almost perfect information, dan public service yang tidak memadai masih menjadi kendala. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja dibidang sektor informal. Hal yang bertolak belakang dengan Eropa dan Amerika. Keadaan ini menunjukkan bahwa teori ekonomi yang ada belum mampu membangun ekonomi Indonesia dengan baik. Pasalnya, teori ekonomi tersebut dibangun berdasarkan konsep dan asumsi yang berbeda.

Maka, tugas besar bagi seluruh ekonom Indonesia untuk belajar dari China dan Bangladesh. Kedua negara tersebut berhasil membuat sistem ekonomi dan metodenya sendiri yang sesuai dengan negaranya. Dimana China berhasil dengan transformasi radikal diberbagai aspek. Sedangkan, Bangladesh dengan Grameen Bank yang dikemukakan oleh M. Yunus. Lalu, mampukah Indonesia membuat sistem ekonominya sendiri? Saya rasa suatu saat Indonesia akan mampu membuat sistem ekonominya sendiri. Namun, untuk membuat sistem ekonominya sendiri para ekonom Indonesia harus menyadari dahulu potensi yang dimiliki negerinya. Selain itu, indentifikasi permasalahan yang timbul pun perlu mendapat fokus yang mendalam. Dengan demikian, dapat Indonesia tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru yang fokus dalam pengentasan kemiskinan, kelaparan, pemerataan pembangunan, perbaikan sistem kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai dari hal yang terkecil

Pembentukan dan pengembangan ekonomi sendiri merupakan hal yang sangat mendesak. Pasalnya, rakyat Indonesia hingga saat ini hanya sebagai tamu di negerinya dan hanya sebagai pasar bagi penerapan perdagangan bebas. Keterdesakan itu semakin nyata, ketika saya ditanya oleh seorang Bapak yang berprofesi sebagai supir taksi. Bapak itu mengatakan, “mas, kenapa ya kok pemerintah terus mengimpor beras?” Padahal kan Indonesia memiliki lahan yang besar dan subur untuk ditanami padi. Sekilas saya mengatakan, “saat ini memang tidak memungkinkan Indonesia untuk tidak mengimpor beras karena produksi beras nasional tidak cukup untuk konsumsi nasional.” Lagipula banyak petani Indonesia yang hanya memiliki lahan kurang dari satu hektar. Akibatnya, biaya produksi dalam negeri merangkak naik, jika dibandingkan beras impor yang jauh lebih murah. Selain itu, banyak lahan pertanian yang sudah mengalami alih fungsi. Saya pun mencontohkan fenomena di Yogyakarta, saya mengatakan, “coba Bapak perhatikan saat ini masyarakat Yogya atau mereka yang punya lahan di Yogya, lebih memilih membuat kos-kosan dibandingkan untuk dibuat persawahan.” Memang prospek kos-kosan di Yogyakarta cukup menjanjikan. Pasalnya, sedikitnya setiap tahun 10 ribu mahasiswa baru masuk kota ini. Tak hayal permintaan akan kos-kosan pun masih cukup tinggi. Situasi ini jelas akan memberikan keuntungan bagi pemilik lahan apabila digunakan sebagai tempat kos-kosan dibandingkan dengan tetap mempertahankan untuk persawahan.

Perilaku membuat kos-kosan merupakan hal yang rasional, dimana kepuasan diperoleh dari berapa besar keuntungan yang diperoleh. Keadaan ini juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pertani. Sungguh ironi memang negara agraris tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Situasi yang tidak dapat terelakan lagi. Keterbatasan infrastruktur, pembangunan tidak merata, minimnya kualitas SDM, dan ketidakpastian hukum menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga kini. Coba bisa kita bayangkan minimnya infrastruktur menyebabkan biaya transportasi untuk mendatang jeruk Pontianak ke Jakarta lebih mahal dibandingkan impor dari China. Pembangunan tidak merata menyebabkan kontraksi ekonomi di daerah. Di sisi lain kejenuhan kota kian meningkat seiring urbanisasi yang terus terjadi. Inilah buah dari pembangunan yang tidak merata di negeri ini, disatu sisi mengalami kejenuhan di sisi mengalami kontraksi ekonomi.

Lalu, bagaimana membangkitkan ekonomi Indonesia menuju zona keemasan? Jawaban saya cukup sederhana “mulai-lah dari hal yang terkecil dan mendasar”. Maksudnya, kedaulatan dan kekuatan ekonomi suatu negara terletak kemampuan menciptakan ketahanan pangan nasional. Artinya, setiap hari jutaan masyarakat Indonesia membutuhkan makanan. Maka, ketersediaan kebutuhan dan ketahanan pangan nasional sangat dibutuhkan. Apa jadinya jika terjadi krisis pangan? Kerusuhan dan penjarahan menjadi hal yang paling mungkin terjadi. Jika kita ingat kerusuhan 1998, pemicunya ialah kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang tidak terkendali. Alhasil masyarakat menjadi tidak terkendali dan cenderung berbuat anarkis. Pemenuhan atas kebutuhan pokok memang menjadi hal yang sensitif. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa negara yang besar merupakan negara yang mampu memenuhi kebutuhan pokok penduduknya, khususnya pangan.

Hal inilah yang perlu dilakukan bangsa Indonesia. Memulai dengan menciptakan ketahanan pangan merupakan solusi jitu menghadapi perdagangan bebas. Setidaknya rakyat Indonesia tidak akan terombang-ambing dengan fluktuasi harga pangan dunia. Pemenuhan akan kebutuhan pokok akan meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inteligenitas masyarakat Indonesia. Secara perlahan ketergantungan akan produk impor dapat dikurangi sehingga Kita dapat menjadi Tuan Rumah di Negeriku sendiri. Dan, Ekonomiku milik Negeriku dan Bangsaku Indonesia.

Felix Wisnu Handoyo

SUARA MAHASISWA, Krisis Libya, Kepentingan atau Perdamaian?

2011-03-29T09:46:00.002+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Selasa, 29 Maret 2011

Berbagai negara memiliki pandangan sendiri mengenai perang di Libya, di satu sisi sepakat dengan sekutu dan lainnya menentang agresi yang dinilai berlebihan. Berbagai spekulasi pun merebak, mengingat Libya merupakan salah satu negara pengekspor minyak mentah terbesar di dunia.

Krisis Libya diawali dengan adanya aksi unjuk rasa menentang pemerintahan Muammar Khadafi yang selama puluhan tahun berkuasa. Kondisi yang sama sebelumnya terjadi di Tunisia dan Mesir. Aksi menuntut demokratisasi di Timur Tengah dan negara-negara Afrika menimbulkan gejolak politik yang mencekam. Badai unjuk rasa yang melanda Libya sebagai bentuk eskalasi politik yang terjadi selama puluhan tahun.Keinginan untuk menuntut kebebasan menjadi alasan masyarakat untuk melengserkan pemerintahan Khadafi.

Namun,badai unjuk rasa dibalas oleh Khadafi dengan hujan peluru yang menyebabkan puluhan hingga ratusan korban jiwa.Perang saudara pun tak terhindarkan. Kekejaman pasukan Khadafi yang terus membombardir pihak oposisi mendapat kecaman dari PBB. Selain itu, perang yang terjadi juga dapat dikatakan tidak seimbang, mengingat pihak oposisi hanya memiliki persenjataan seadanya. Geram dengan sikap Khadafi, PBB pun mengeluarkan surat larangan terbang bagi pasukan Khadafi.

Tidak hanya itu, pasukan sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat,Inggris,Prancis,dan UEA yang terakhir bergabung juga berniat melumpuhkan pusat persenjataan Libya. Serangan membabi-buta sekutu terhadap Khadafi pun tidak luput dari kecaman.Sejumlah negara yang tidak tergabung dalam sekutu menganggap serangan sekutu ke Libya terlalu berlebihan.

Para analis perang bahkan menilai serangan sekutu bertujuan untuk menguasai ladang minyak Libya dengan kualitas dan salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu, serangan sekutu pun melukai dan menewaskan sejumlah masyarakat sipil. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di Libya? Perdamaian yang diselimuti kepentingan atau kepentingan yang dilandasi perdamaian? Kita tunggu saja sampai perang berakhir.●

FELIX WISNU HANDOYO
Mahasiswa Fakultas
Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada

Lestarikan Lingkungan

2010-12-26T09:51:00.004+07:00

Dimuat Harian Media Indonesia

Opini Publik

Senin, 20 Desember 2010

PERMASALAHAN banjir di Indonesia merupakan masalah klasik yang tidak pernah dapat teratasi dengan tuntas. Terutama terjadi di kotakota besar yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Minimnya pengetahuan tentang perencanaan tata ruang dan rendahnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan menjadi akar permasalahan banjir tidak pernah tuntas teratasi.

Kendati telah mengetahui permasalahan tersebut, pemerintah masih saja mengambinghitamkan tingginya curah hujan. Padahal masalah fundamental terkait dengan kelestarian lingkungan dan keseimbang an alam tidak pernah menjadi fokus perhatian. Sebagai negara yang diapit dua benua dan dua samudra, Indonesia memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan.

Pada awalnya keseimbangan itu terjadi, dengan lahan terbuka hijau tumbuh subur di tanah Nusantara. Ketika kemarau tidak terjadi kekeringan dan ketika musim penghujan, daerah resapan air masih mampu menampung debit air yang turun ketika hujan.

Namun, fenomena itu kini telah musnah dan hanya kenangan. Pendirian gedung-gedung pencakar langit, pembangunan perumahan, perambahan hutan, tata ruang buruk, dan sanitasi yang tidak memadai menjadi alasan kuat banjir terus datang setiap tahunnya.

Data State of the World’s Forests 2007 dan The UN Food & Agriculture Organization (FAO) menyebut angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 mencapai 1,8 juta ha/tahun. Dengan laju deforestasi hutan tersebut, Guiness Book of The Record memberikan ‘gelar kehormatan’ bagi Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia.

Dari total luas hutan di Indonesia yang mencapai 180 juta ha, Kementerian Kehutanan (sebelumnya menyebutkan angka 135 juta ha) menyatakan sebanyak 21% atau setara dengan 26 juta ha telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi.

Hal itu menandakan bahwa jumlah hutan di Indonesia yang telah musnah mencapai 26 juta ha.

Rusaknya ekosistem dan keseimbangan lingkungan merupakan suatu bentuk minimnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Kepentingan jangka pendek selalu mendominasi setiap tindakan dan kebijakan yang dibuat.

Alhasil, kerugian jangka panjang pun hanya menunggu waktu. Kondisi ini semakin diperparah dengan buruknya sanitasi, baik karena sampah maupun sedimentasi yang menurunkan daya tampungnya. Akibatnya, banjir pun menjadi langganan di sejumlah daerah di Tanah Air, terutama di kota-kota besar.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM

Ibu, Kasihmu Tak Terselami

2010-12-20T14:39:00.003+07:00

http://kampus.okezone.com/read/2010/12/20/367/405236/ibu-kasihmu-tak-terselami
Dimuat Okezone.com
Senin, 20 Desember 2010

Begitu besar kasih seorang ibu kepada anaknya, memunculkan peringatan hari ibu yang jatuh pada 22 Desember setiap tahunnya. Berbagai ungkapan bertebaran sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada seorang ibu. Kasihmu tak terselami, merupakan salah satu ungkapan yang popular atas cintanya kepada anaknya dan keluarga. Yang mungkin tidak akan pernah terbalas sampai kapan pun.

Ibu yang tidak pernah lelah menjaga, mengasuh dan melindungi anaknya. Tidak jarang pula pengorbanan besar hingga mengabaikan keselamatannya pun, Ia lalukan untuk buah hati kecilnya. Sungguh cinta yang tak terselami sedalam apa pun samudra yang ada di dunia. Sejak dari kandungan bentuk cinta terus mengalir, tak jarang harus kelelahan karena beban yang cukup berat. Namun, cintanya menjadi kekuatan baginya untuk terus menjaga buah hatinya hingga sembilan bulan sepuluh hari.

Ketika, jiwa kecil pun lahir, tak henti-hentinya cintamu mengalir bagaikan “air surga” yang menjadi sumber kehidupan. Dijaga, disayang, dan dipeluknya buah hatinya dengan kelembutan yang tiada tara. Tidak jarang pun Ia menjadi khawatir ketika bayi mungilnya menangis, karena lapar atau haus. Tidak ada ratapan, dan keluh, meski engkau terus menjagaku dari hari-hari yang kulewati.

Kini, bayi mungilmu telah beranjak dewasa, mencari jadi dirinya demi masa depan. Namun, Engkau pun tetap selalu besertaku, dan terus menjaga ku dengan kasih mu yang mungkin tak pernah bisa ku balas. Ibu, Engkaulah pahlawan hidupku, tanpamu hidupku tidak akan pernah berarti. Teruslah, disisiku untuk “menemaniku” melawan kerasnya kehidupan, yang terkadang aku pun ragu menghadapinya. Cintamu akan menjadi kekuatan bagiku, dan doamu penyegar hidupku. Kau akan selalu terkenang dihatiku.

Ungkapan kasih ibu, memang sangat nyata. Sebab, tanpa sosoknya jutaan bayi kecil tidak akan pernah merasakan kelembutan dan kehangatan yang tak tergantikan. Perjuangannya sungguh tak pernah bisa terbalaskan dengan cara apapun. Pada peringatan hari ibu, 22 Desember nanti, jadikanlah hari yang special bagi-Nya, sebagai bentuk cintanya yang tulus dan tak terselami. Namun, peringatan ini bukan akhir untuk membalas cintanya, melainkan awal untuk semakin mencintai ibu, di hari-hari mendatang.

Selamat hari ibu, bagi seluruh ibu-ibu yang ada seluruh dunia. Cintamu memang tulus dan tak terbalaskan. Semoga melalui peringatan hari ibu, kami anak-anakmu semakin menyadari kebesaran cintamu. Bagi teman-teman yang telah “ditinggalkan” oleh ibu tercinta, kami pun percaya “disana” ibu akan terus mendoakan anaknya, sebab kasihnya tidak mengenal ruang dan waktu. Tetaplah tersenyum dan percayalah ibumu akan terus “menemanimu” kapan pun dan dimana pun kamu berada. Sekali lagi, Selamat Hari IBU, kami akan terus berjuang demi cintamu. Dedikasi bagi semua Ibu di seluruh dunia.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta

Putus "Corruption Vicious Cycle"

2010-12-13T17:48:00.001+07:00

http://kampus.okezone.com/read/2010/12/13/367/402769/putus-corruption-vicious-cycle
Dimuat okezone.com
Senin, 13 Desember 2010 - 12:42 wib

Beberapa waktu yang lalu Busyro Muqqodas, terpilih sebagai ketua KPK yang baru dengan memperoleh 34 suara menggungguli pesaingnya Bambang Widjojanto. Busyro akan menjabat sebagai pimpinan KPK untuk satu tahun mendatang guna mengisi lowongnya jabatan petinggi KPK, menggantikan Antasari Azhar yang telah diberhentikan karena terlibat pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin.

Dengan terpilihnya Busyro sebagai ketua KPK yang baru, akan menjadi tantangan yang berat baginya guna membongkar berbagai kasus korupsi di Indonesia. Terutama kasus mafia hukum yang saat ini kian marak dan menggerogoti negeri ini secara perlahan. Takhayal, tugas berat pun menanti Busyro dalam mengupas habis berbagai kasus korupsi yang ada. “Jebakan” Korupsi yang digadang-gadang menjadi pemicu korupsi di Indonesia harus segera dimusnahkan. Pasalnya, “Jebakan” Korupsi menciptakan corruption vicious cycle (lingkaran setan korupsi), yang secara jelas akan menciptakan zona nyaman bagi sang koruptor.

Mengacu pada kasus keluarnya Gayus dari rutan Mako Brimob beberapa minggu lalu. Menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran terjadi, seolah-olah telah direncanakan bahkan indikasi “persekongkolan” pun sangat tampak antara petugas dan tahanan. Terlepas dari masalah pribadi, munculnya suap ditengarai ada beberapa pelanggaran yang dilakukan kepala rutan Mako Brimob. Pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diembannya. Kedua, pembuat keputusan final untuk menerima atau tidak suap yang diberikan. Ketiga, melibatkan bawahannya yang langsung dibawah komandonya, sehingga delapan aparat lainnya pun terlibat (Seputar Indonesia, 17/11/2010).

“Jebakan” Korupsi pun kian menunjukkan taringnya dengan menciptakan corruption vicious cycle. Zona nyaman koruptor kian melebar yang ditandai dengan masih berkeliarannya mafia hukum. Lalu, sekarang apa yang bisa dilakukan Ketua KPK yang baru, Busyro? Pada dasarnya kasus korupsi di Indonesia memiliki modus operandi yang sama. Dimana bersekongkol, bekerja sama, dan membagi “jarahan” uang negara secara merata (semuanya kebagian). Maka, yang perlu dilakukan ialah memutus aliran corruption vicous cycle agar zona nyaman koruptor dapat dihapus.

Pertama, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konstitusional, melalui UU Tipikor. Kedua, melalui mekanisme teknis yang selama ini dilakukan oleh KPK. Langkah pemberantasan korupsi secara konstitusi dapat dilakukan dengan meng-Amandemen UU Tipikor. Kendati ranah ini mencakup kekuasaan DPR, tetapi KPK dapat memberikan masukan kepada presiden untuk melakukan usulan Amandemen. Dalam UU Tipikor No.31 Tahun 1999, menunjukkan lubang besar yang sangat memanjakan koruptor atau mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Situasi tersebut menjadi titik lemah dari keberadaan undang-undang yang tidak mampu menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Beberapa hal yang menjadi titik lemah dalam UU Tipikor di Indonesia. Pertama, dalam UU Tipikor hukuman yang dijatuhkan dalam pasal-pasal yang ada terbilang sangat ringan. Indikasinya, terlihat dari minimnya waktu hukuman yang harus dijalani oleh koruptor. Dalam beberapa putusan sidang, pelaku koruptor hanya dikenakan hukuman berkisar dua hingga lima tahun. Kedua, denda yang harus ditanggung oleh koruptor bisa dikatakan sangat ringan, atau memiliki kecenderungan semakin kecil. Ketiga, yang menjadi kelemahan dari undang-undang tersebut, terkait dengan perampasan harta hasil dari kejahatan korupsi. Dalam pasal tambahan maupun pasal lainnya, menyebutkan bahwa koruptor hanya diwajibkan mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsi. Padahal ada nilai waktu uang (value of money), yang tidak diperhitungkan dalam UU Tipikor.

Kedua, pemberantasan secara teknis dilakukan dengan menangkap dan memproses tersangka sesuai dengan ranah hukum. Hal itu akan berhasil menciptakan efek jera jika dukungan UU Tipikor mampu menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Salah satu usulan yang pernah mencuat ialah memiskinkan koruptor. Dengan cara tersebut, calon koruptor akan berfikir ulang untuk melakukan korupsi. Tugas berat pun menanti Busyro untuk memutus corruption vicious cycle di Indonesia.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM Yogyakarta

Pembunuhan Janin Buntut dari Seks Bebas

2010-12-01T23:22:00.005+07:00

Dimuat www.okezone.com
Rabu, 1 Desember 2010
http://kampus.okezone.com/read/2010/12/01/95/398928/pembunuhan-janin-buntut-dari-seks-bebas

MARAKNYA praktik aborsi merupakan tanda bahwa pergaulan remaja di Indonesia telah menyimpang. Pasalnya, banyak pelaku aborsi ialah remaja yang hamil di luar nikah. Praktik pembunuhan janin ini memang tidak terlepas dari pergaulan bebas remaja saat ini. Dimana pergaulan yang salah menuntun mereka kearah seks bebas yang dilakukan dengan tanpa ikatan pernikahan. Tanpa disadari perilaku yang menyimpang tersebut berujung pada hidupnya janin dalam rahim seorang wanita.

Ketika janin mulai tumbuh dan berkembang biasanya timbul keinginan untuk membunuhnya. Cara ini dianggap paling baik untuk menutupi aib yang harus diterima keduanya akibat dari hubungan tanpa ikatan ini. Fenomena inilah yang sering terjadi di masyarakat belakangan ini. Dimana pergaulan bebas mengarahkan pada pembunuhan janin yang tidak berdosa.

Mencari Kepuasan Seksual
Menyikapi maraknya fenomena aborsi, ada dua hal yang melatarbelakanginya, yaitu untuk mencari kepuasan seksual dan alasan ekonomi. Kedua hal tersebut merupakan latar belakang munculnya seks bebas yang berkembang di masyarakat. Bayangkan saja, kehidupan saat ini sudah sangat jauh dari norma-norma dan peraturan dalam kehidupan masyarakat. Dimana kebudayaan modern diterima dengan mentah-mentah tanpa adanya saringan terhadap kebudayaan lokal. Akibatnya, fenomena seks bebas yang berujung pada pembunuhan janin kian marak di negeri ini.

Mencari kepuasan seksual dianggap menjadi alasan sejumlah orang dalam melakukan seks bebas. Perilaku semacam ini juga di bagi ke dalam dua hal pokok berdasarkan pelakunya. Yang pertama, remaja yang masih dalam masa transisi menuju dewasa. Kebebasan yang disalahartikan sering berakibat pada pergaulan bebas yang menjurus ke seks bebas. Pada masa-masa ini biasanya bermula dari keinginan untuk coba-coba. Dimana video porno yang ikut membakar semangat mereka untuk mencobanya.

Yang akhirnya berujung pada hubungan seks bebas yang biasanya dilakukan dengan kekasihnya. Fenomena semacam ini yang terjadi di masyarakat. Dimana remaja yang masih sekolah sudah mengandung. Dalam mengatasi masalah tersebut aborsi menjadi solusi untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga. Di zaman yang serba modern kejadian semacam itu sering terjadi. Bahkan, dalam beberapa penelitian yang dilakukan di suatu daerah sekitar 90% remaja wanitanya sudah tidak perawan. Sungguh angka yang sangat fantastis dan memprihatinkan.

Jika saja dari penelitian tersebut diandaikan ada 5000 remaja wanita, dan 90% dari remaja yang tidak perawan terdapat 50% saja yang hamil. Jika dari 50% tersebut melakukan aborsi, berapa banyak janin yang tidak berdosa harus mati sebelum menghirup udara di dunia. Gambaran ini merupakan ancaman bagi kemajuan bangsa di masa mendatang, jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah.

Pergaulan bebas disebut-sebut menjadi akar masalah dari maraknya aborsi pada saat. Dimana pelaku yang terlibat tidak segan-segan membunuh janin yang tidak berdosa. Dalam kasus kedua, melibatkan masyarakat umum yang mencari kenikmatan seksual di lokalisasi. Biasanya dilakukan oleh laki-laki hidung belang yang ingin mencari suasana baru dalam berhubungan seksual. Tidak heran jika permintaan yang besar akan kebutuhan ini, membuat tren PSK semakin menanjak. Perilaku semacam ini biasa terjadi dalam masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.

Eksisnya sejumlah lokalisasi di seluruh wilayah negeri tidak terlepas dari permintaan akan jasa seksual yang semakin meningkat. Sering kita dengar dalam berita di televisi dimana polisi menangkap basah pasangan mesum yang berhubungan intim tanpa status disejumlah tempat hiburan malam. Hal ini menggambarkan budaya seks bebas telah menyebar keberbagai multidimensi. Yang melibatkan sejumlah komponen yang ada di masyarakat, tidak terkecuali para penegak hukum.

Sungguh ironi bangsa yang besar harus dirusak oleh perilaku menyimpang dari masyarakatnya. Dimana hubungan di luar nikah sering terjadi, bahkan tidak tanggung-tanggung melibatkan sejumlah pejabat negara. Hubungan intim di luar nikah yang sering terjadi jelas memiliki dampak negatif. Misalkan saja, penyakit menular seksual, dan kehamilan diluar nikah. Kedua hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima ketika budaya seks bebas mulai merajai masyarakat dewasa ini,

Ketika PMS (penyakit menular seksual) mulai menjangkit ketakutan akan seks bebas akan mengalami tren penurunan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, tidak menyurutkan untuk sebagian masyarakat tetap menggunakan PSK sebagai pemuas kebutuhan biologisnya. Kondisi berbeda jika kehamilan yang mendatangi PSK yang menjadi teman tidurnya. Tidak jarang jalan pintas pun ditempuh.

Tidak jarang PSK yang hamil membunuh kandungannya dengan berbagai cara, mulai dengan minum obat penggugur kandungan, pergi kedokter yang melayani praktik aborsi, dan minum jamu yang dapat meracuni janin tersebut. Praktik-praktik keji sering dilakukan ketika perbuatan intim yang menyimpang berbuah pada hamilnya pasangan tidurnya tersebut. Fenomena semacam ini jelas mendorong peningkatan tren pembunuhan janin. Yang semakin menjerumuskan masa depan bangsa kelubang yang sangat dalam.

Desakan untuk membunuh janin dari hubungan intim di luar nikah lebih mengarah pada upaya ketidakinginan untuk mengurusnya. Selain itu, bagi PSK mempunyai anak akan menurunkan daya tawar mereka kepada pelanggan maka aborsilah jalan pintas yang ditempuhnya.

Mencari kepuasaan seksual merupakan landasan utama bagi pelaku seks bebas. Dimana kejadian ini tidak memandang usia dari pelaku, baik pelajat maupun bagi mereka yang telah berumah tangga. Fenomena semacam ini yang menyumbangkan praktik aborsi yang dari tahun ke tahun mengalami tren peningkatan.

Motif Ekonomi
Selain kepuasan seksual yang dicari, maraknya seks bebas juga tidak terlepas dari alasan ekonomi. Biasanya tren semacam ini terjadi pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bayangkan saja angka kemiskinan di Indonesia cukup besar dan dunia pelacuran mampu menjamin kehidupan wanita-wanita belia. Melalui jalan ini pula rupiah demi rupiah dapat terkumpul dalam waktu singkat. Yang kemudian memberikan kesejahteraan bagi para pekerja seks, terutama bagi mereka yang masih perawan dan banyak peminatnya.

Dalam penelitian yang dilakukan Louise Brown di sejumlah negara di Asia tren perdagangan wanita yang dipekerjakan sebagai PSK relatif mengalami peningkatan. Dalam bukunya yang berjudul “Sex Slaves”, ia menjelaskan bahwa fenomena pelacuran tidak terlepas dari motif ekonomi. Dimana ia menganalogikan bahwa tren melacur dari seorang wanita muda berbentuk piramida.

Pada posisi puncak biasanya ditempati oleh wanita-wanita cantik, tenar, dan berkelas seperti artis. Motif pelacuran semacam ini merupakan upaya mencari sensasi dan keinginan untuk mendapat uang banyak dalam waktu singkat. Biasanya harga sekali berkencan dengan wanita semacam ini sangat mahal sehingga jumlah permintaan dan penawarannya juga relatif sedikit.

Pada fase di bawahnya dihuni oleh wanita dari kelas menengah dan hampir miskin. Bagian ini menggambarkan dua perilaku, ada yang bermotif cari sensasi dan ada yang berupaya mencari penghasilan. Jumlahnya relatif banyak ketimbang pelacur tipe pertama tadi.

Sedangkan, pada fase terbawah biasanya jumlah PSK-nya sangat besar karena sebagian besar dari mereka berlandasan pada kebutuhan ekonomi. Dimana kemiskinan yang menjerat memaksa mereka untuk menjual diri. Biasanya harga pelacur pada kelas ini relatif murah dan permintaannya pun sangat banyak. Fenomena ini jugalah yang terjadi di Indonesia. Dalam bukunya Louise Brown juga mengatakan munculnya lokalisasi tidak terlepas dari kemiskinan absolut yang terjadi.

Melihat fenomena semacam ini jelas kasus aborsi jelas akan tetap terjadi. Pasalnya, semua kriteria munculnya seks bebas yang berujung pada kehamilan di miliki oleh bangsa ini. Kemiskinan mendera, pergaulan bebas ada, keinginan menjaga gengsi pun terjadi, dan selingkuh masih banyak terjadi. Maka tidak heran jika gelora pembunuhan janin di masa mendatang mungkin masih akan terjadi, bahkan akan mengalami peningkatan tajam.

Ditengah peringatan hari HIV AIDS sedunia, diharapkan muncul kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat untuk “Safe Sex”, dengan menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, diharapkan pula muncul kesadaran akan bahaya free sex dikalangan remaja sehingga dapat terhindar dari berbagai penyakit kelamin dan kehamilanya yang tidak diinginkan. Yang ditakutkan dapat merambah pada tindak kejahatan yaitu “aborsi”. Semoga momentum ini menjadi ajang untuk saling mengingat bahaya dari free sex sehingga banyak jiwa dapat terselamatkan.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

"Jebakan" Korupsi Belenggu Birokrasi

2010-11-18T22:09:00.001+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Wednesday, 17 November 2010

SAAT ini, pemberantasan korupsi menjadi agenda terpenting bangsa Indonesia. Salah satu inisiator Reformasi,M Amien Rais,pernah mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi tema sentral reformasi Indonesia, selain demokrasi dan otonomi daerah.

Tak ayal, upaya untuk menjerat koruptor dengan berbagai cara pun dilakukan.Kerasnya gaung pemberantasan korupsi tidak terlepas dari dampak negatifnya bagi masyarakat. Salah satunya, distorsi perekonomian bangsa sehingga menurunkan daya saing pada tingkat global. Maka, tidaklah aneh bila korupsi dianggap sebagai common enemy bangsa Indonesia yang harus diberantas secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.

Kasus korupsi yang kian merajalela menyebabkan distorsi perekonomian bangsa,yang membuat sebuah bangsa tidak kompetitif di persaingan global.Menyadari hal tersebut,bangsa ini tidak tinggal diam,sejak empat dekade silam pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan. Namun, hasil yang didapat belum menggembirakan. Alhasil,korupsi terus merasuk dan meracuni setiap nadi kehidupan masyarakat Indonesia.

Tidaklah mencengangkan berbagai kasus korupsi yang mencederai institusi hukum di negeri ini semakin marak.Bahkan,sudah tidak mengenal malu dan mulai blak-blakan. Lalu, apa yang salah dari sistem dan mekanisme pemberantasan korupsi di Indonesia? Merujuk kasus korupsi pajak dan keluarnya Gayus dari tahanan Mako Brimob,hal ini menunjukkan tindakan suap-menyuap dalam lingkup pemerintahan semakin tidak pandang bulu.

Dari aksi tersebut, tidak kurang sembilan aparat kepolisian ditetapkan sebagai tersangka. Terlepas dari ada kepentingan pribadi Gayus,munculnya suap tersebut menunjukkan pelanggaran yang dilakukan Kepala Rutan Mako Brimob. Pertama,penyalahgunaan wewenang dan jabatan.Kedua,sebagai pembuat keputusan final untuk menerima atau tidaknya suap yang diberikan. Ketiga, melibatkan bawahannya yang langsung dibawah komandonya, sehingga delapan aparat lainnya pun terlibat.

Inilah yang penulis maksud dengan “jebakan korupsi”, jika atasan sudah setuju maka bawahan hanya menurut.Ketiga hal di atas pula yang sering terjadi dalam birokrasi di Indonesia.Artinya,keputusan menerima atau tidaknya suap ditentukan oleh pimpinan. Selanjutnya, dibagikan kepada bawahannya sebagai “eksekutor”, dengan membagi hasil yang diterima-nya. Lalu, aksi suap-menyuap pun berjalan dengan mulus tanpa kendala yang berarti.

Tentunya seorang anak buah tidak akan menolak apabila perintah tersebut datang langsung dari atasannya, apalagi dirinya dijanjikan akan mendapatkan bagian.Situasi inilah yang kerap terjadi dalam kasus korupsi di Indonesia.Penyalahgunaan wewenang menjadi pangkal mula terjadinya korupsi,sehingga dengan cepat menyebar ke seluruh lapisan dan golongan dalam instansi pemerintahan.

Selain itu, tersangka yang terlibat kasus korupsi, kemudian melakukan hal yang sama demi mendapatkan kebebasannya dengan cara melakukan suap seperti yang dilakukan Gayus. Inilah saat-saat di mana penegakan hukum di Indonesia benar-benar diuji.Akankah kasus ini akan dibongkar sampai ke akar-akarnya dan menyeret pihak-pihal lain atau malah instansi penegak hukum ikut “bermain mata”dalam kasus ini? Hanya waktu yang bisa menjawab.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada

Ada Hikmah di Tengah Bencana

2010-11-16T23:31:00.006+07:00

Dimuathttp://kampus.okezone.com/read/2010/11/16/367/393827/ada-hikmah-di-tengah-bencana
Selasa, 16 November 2010

PRAY for Indonesia diungkapkan oleh berbagai pihak, untuk menunjukkan kepeduliannya atas berbagai bencana yang terjadi. Banjir bandang di Wasior, Tsunami di Mentawai, dan meletusnya Gunung Merapi merupakan rentetan bencana yang membuat Ibu Pertiwi kian berduka. Namun, reaksi kemanusiaan yang luar biasa sungguh mewarnai negeri ini. Kendati sedang bersedih, kebersamaan dan kecintaan sebagai suatu bangsa ditunjukkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan berbagai cara dan bentuk yang mampu diberikan. Mulai dari bantuan dana, logistik, transportasi hingga menjadi relawan di tempat-tempat bencana.

Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat untuk tanggap bencana sungguh luar biasa. Membuat upaya penanganan bencana pun tampak tidak menemui kendala yang berarti. Sikap kooperatif masyarakat, sigapnya tim relawan, pemerintah, tim SAR serta instansi lainnya semakin memudahkan evakuasi. Tak ayal, korban jiwa yang berjatuhan pun dapat ditekan seminimal mungkin, kendati korban jiwa masih terus berjatuhan hingga saat ini. Kepedulian yang besar inilah sebagai bentuk jati bangsa di dalam ke-Bhinekaannya.

Budaya gotong royong yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa kini semakin tampak. Bencana telah membuat Indonesia kian bersatu padu dalam merah putih. Sikap kepedulian yang luar biasa sungguh tampak dalam setiap bencana terjadi. Hal ini pula yang dirasakan penulis di Yogyakarta, gempa vulkanik dari Gunung Merapi memperlihatkan kepedulian dan kecintaan yang besar kepada sesama. Sifat bencana yang “maraton”, semakin mestimulus masyarakat untuk bersatu padu. Berbagai lapisan masyarakat berbondong-bondong untuk terlibat dalam penanggulangan bencana. Dari pemuda, pedagang, pengusaha, pemda, hingga pengamen pun ikut memberikan sumbangsihnya bagi korban.

Sungguh pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gotong royong kini tidak hanya berada dalam tataran konsep saja, melainkan sudah memasuki tataran teknis. Budaya bangsa yang dahulu sempat diragukan keberadaannya, kini muncul dalam bentuk kepedulian yang tidak pernah terbayangkan. Sikap sigap dan tanggap darurat ditunjukkan tanpa pandang bulu, berbagai upaya pun dilakukan. Koordinasi efektif dan efisien terjalin dengan baik, meski tidak pernah direncanakan. Semua bergerak atas nama kemanusiaan dan hati nurani.

Meski bencana tidak pernah diharapkan kedatangannya, banyak pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa ini. Kesempatan besar untuk berbagi kasih dan kepedulian kepada sesama sebagai ajang untuk menunjukkan jadi diri bangsa. Hal serupa pun dilakukan oleh pemuda Indonesia, di mana mahasiswa ikut terlibat dalam kemelut bencana yang entah kapan berakhirnya. Tenaga relawan pun disiapkan dalam beberapa jam kerja, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Sifat letusan merapi yang “marathon” memang bukan merupakan bencana yang biasa terjadi. Untuk itu, dibutuhkan strategi khusus dalam penanganannya.

Balutan kasih dan kepedulian besar merupakan hikmah di tengah berbagai bencana yang terjadi. Keterlibatan luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat sungguh menunjukkan baluran satu tubuh dalam NKRI. Dukungan pun mengalir dengan berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan masing-masing individu. Semoga hikmah ini terus terjaga dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat selanjutnya. Sekaligus menjadi indentitas bangsa yang satu padu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada (UGM)

Disfungsi Konsep dan Realisasi

2010-11-02T12:04:00.002+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Tuesday, 02 November 2010

BANJIR yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan terjadi disfungsi konsep dan realisasi dalam pembangunan ekonomi. Mengejar pertumbuhan dan keuntungan yang besar tanpa memperhitungkan kondisi lingkungan, itu merupakan kekeliruan yang besar.

Pasalnya,kondisi tersebut hanya akan dirasakan dalam jangka pendek, tetapi sangat merugikan pada jangka panjang. Miskinnya konsep dan realisasi menjadi penyebab pembangunan ekonomi dilakukan seakan tanpa perencanaan. Padahal pembangunan ekonomi seharusnya dilakukan dengan memperhitungkan unsur yang berkesinambungan. Tak ayal kota besar seperti Jakarta,Bandung,dan Semarang merupakan kota besar langganan banjir.Kondisi terparah terjadi di Jakarta.

Banjir yang terjadi dalam beberapa hari ini saja semakin membuat semrawut wajah Ibu Kota.Kemacetan kian menggila, padahal kota ini merupakan pusat dari perekonomian Indonesia.Alhasil, banyak warga Jakarta yang mengeluh kepada pemerintah daerah. Sejak awal pembentukannya Jakarta memang merupakan wilayah yang rawan dengan genangan air.Kondisi geografisnya yang relatif sama atau lebih rendah dari air laut menyebabkan kota ini menjadi langganan banjir.

Tak ayal tercatat dua banjir besar yang menyelimuti Jakarta sejak 2002–2007.Pertama, pada 1 Februari 2002 sungai Ciliwung meluap dan menggenangi wilayah Jakarta. Hampir seluruh wilayah Jakarta lumpuh akibat genangan air. Kedua, di tahun 2007, banjir yang menggenangi Jakarta kian meluas, tercatat hampir 70% wilayah Jakarta tergenang. Kerugian materiil pun tidak bisa dihindarkan,mencapai 8,8 triliun rupiah. Catatan kelam Jakarta terhadap banjir seakan hanya angin lalu saja bagi pemprov.

Bahkan,hal yang sangat memilukan dan bikin miris adalah pernyataan Gubernur DKI Jakarta bahwa banjir yang terjadi murni disebabkan curah hujan.Padahal, jika diperhatikan perencanaan, kota yang buruk dan disfungsinya implementasi konsep menjadi penyebab utamanya. Lihat saja, wilayah-wilayah resapan di Jakarta terus tergerus oleh pembangunan pusat perbelanjaan, perumahan, dan gedung perkantoran. Selain itu, minimnya pembenahan dan perbaikan drainase seakan tidak pernah diperhatikan.

Hal inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab utama banjir di Jakarta.Disfungsi konsep dan realisasi dari pemda yang sebenarnya harus dipertanggungjawabkan.Tidaklah bijak bila menyalahkan curah hujan, sebab apakah mungkin manusia mengatur tingkat curah hujan? Bukankah seharusnya pembangunan ekonomilah yang harus menyesuaikan kondisi alam yang ada? Perlu adanya pembenahan konsep pembangunan Jakarta dan keseriusan pemprov,sebab jika terlambat,akan semakin sulit banjir diatasi.

Bukan tidak mungkin pula, ancaman Ibu Kota akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan bisa menjadi mimpi buruk. Untuk itu,tugas besar Pemprov Jakarta dan kota besar lainnya adalah mengatur kembali konsep pembangunan ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan sekitar. Dengan begitu, keuntungan tidak hanya diperoleh dalam jangka pendek saja,melainkan kelestarian untuk jangka panjang.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, UGM Yogyakarta

Perlu Kutub Pertumbuhan Baru

2010-09-28T07:53:00.002+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Senin, 27 September 2010

RENDAHNYA perhatian pemerintah dalam menciptakan kutub pertumbuhan baru menyebabkan sentralisasi perekonomian di segelintir kota besar di Indonesia.Bisa dibayangkan,hampir 80% peredaran uang terjadi di Jakarta.

Hal ini menandakan bahwa Jakarta yang juga ibu kota negara menjadi indikator yang paling berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Namun,akankah situasi tersebut menjadi pertanda baik bagi perkembangan kota besar dan dapat memberikan kenyamanan bagi para penghuninya? Mengacu pada Hukum Gossen I yang berbunyi: “Setiap individu apabila memenuhi kebutuhan secara terus-menerus,maka tingkat kepuasannya mulamula meningkat.Namun bila sampai pada titik tertentu,tingkat kepuasan akan semakin turun.”Hal itu pulalah analogi yang dapat menggambarkan kota-kota besar yang menjadi kutub pertumbuhan.

Dengan semakin padatnya penduduk, kemacetan yang semakin parah, dan semakin merajalelanya berbagai masalah sosial, maka kepuasan akan hidup dan menetap di kota akan menurun. Berbagai gejala sosial mewarnai kehidupan di kota besar seperti kemacetan,permukiman kumuh,tuna wisma,kejahatan,dan kemiskinan seakan menjadi bagian yang tak terpisahkan.Keadaan tersebut jelas tidak menjadikan kota besar sebagai tempat tinggal yang nyaman.Lalu, solusi apa yang perlu dilakukan untuk meredam permasalahan sosial di kota besar? Untuk itu,dibutuhkan kota pertumbuhan baru yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, dapat meredam urbanisasi yang cenderung mengacu ke Ibu Kota.

Jika dibangun,kutub pertumbuhan baru ini dapat meredam berbagai dampak permasalahan sosial di atas. Apabila pemerintah membangun kota-kota baru sebagai pusat pertumbuhan baru,manfaatnya akan sangat terasa.Pertama,akan terjadinya pemerataan pembangunan dan perekonomian karena konsentrasi perekonomian dapat disebar secara merata.Kendati sekarang merupakan era otonomi daerah,sentralisasi pembangunan masih tampak. Kedua,menciptakan kenyamanan dan efisiensi bagi perkembangan serta kemajuan bangsa.Kutub pertumbuhan baru mampu menciptakan kenyamanan tersebut karena masyarakat akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan segala aktivitasnya.

Ketiga, kutub pertumbuhan mampu mengurangi beban sosial dari kota-kota besar seperti Jakarta. Dengan adanya kutub pertumbuhan baru, akan terbentuk magnet baru yang membuat konsentrasi di kota besar terbagi.Kota pertumbuhan baru itu dapat menjadi andalan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Liberalisasi yang Kebablasan

2010-09-22T02:19:00.002+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Monday, 20 Sept 2010

BEBAS dan kebebasan, itulah kata yang dapat terucap semenjak reformasi digulirkan dua belas tahun silam. Ketidaksiapan menerima kebebasan seakan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia.

Berbagai masalah sosial muncul, bahkan dengan motif yang sangat bervariasi.Hal inilah yang tertuang dalam perjalanan panjang pemudik yang hendak menuju kampung halaman. Memang tidak bisa dimungkiri bahwa tradisi mudik ketika lebaran (Idul Fitri) telah membudaya bagi bangsa ini. Ribuan hingga jutaan jiwa pulang dari kota rantauan menuju kampung halaman tercinta.

Kendati tradisi pulang kampung telah berjalan bertahun-tahun, permasalahan moda transportasi umum yang memadai belum terealiasasi.Gejala sosial ini kian tidak tertangani seiring reformasi terus bergulir. Dahulu untuk memiliki kendaraan pribadi seperti sepeda motor masih dinilai sebagai barang mewah,sekarang kendaraan jenis ini kian menjamur.Sistem pembelian dengan kredit,dan tidak adanya kuota produksi sepeda motor,menyebabkan kendaraan jenis ini kian menjamur di negeri ini.

Alhasil, dominasi sepeda motor di kota-kota besar seperti Jakarta, dan Bandung kian terasa.Keadaan inilah buah dari liberalisasi yang dinilai kebablasan,sejak reformasi bergulir. Situasi inipun tertuang dalam tradisi tahunan, yaitu mudik menyambut perayaan Idul Fitri.Dimana pemudik lebih banyak memiliki pulang ke kampung halamannya menggunakan sepeda motor. Dan, alasan murah, efisien,dan menyenangkan terucap dari setiap pemudik tersebut.

Alhasil, berdasarkan data yang diterbitkan Posko Harian Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu 2010 Kemhub menyebutkan selama sembilan hari mulai dari H-7 sampai hari kedua Lebaran kemarin, jumlah sepeda motor yang melintasi enam pos perhitungan sebanyak 660.957 sepeda motor.Angka ini secara rata-rata meningkat 5,8% dibanding tahun lalu.

Sedangkan,data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan bahwa pada lebaran 2009 setidaknya ada 800 korban jiwa akibat lakalantas (kecelakaan lalu lintas),dari 4.500 kasus kecelakaan. Kondisi ini akan terus terjadi setiap tahunnya, apabila tidak adanya intervensi dari pemerintah.Terutama upaya pemerintah untuk meredam dan membatasi penjualan sepeda motor yang kian meningkat setiap tahunnya.

Selain itu,kemudahan untuk memiliki sepeda motor ditengarai menjadi penyebab menjamurnya sepeda motor di negeri ini. Untuk meredam fenomena tersebut, intervensi pemerintah dalam mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan sepeda motor sangat dibutuhkan. Pasalnya, jika hal ini tidak dilakukan maka dimasa mendatang akan semakin banyak pemudik yang mudik dengan sepeda motor.

Disamping itu, pemerintah harus terus berupaya mengembangkan pelayanan transportasi umum, dan infrastruktur yang memadai dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Dengan terobosan ini diharapkan pemudik dengan sepeda motor dapat ditekan intensitasnya.Semoga ke depannya situasi demikian dapat diredam,dan moda transportasi umum kian menjadi pilihan bagi pemudik yang ingin pulang menuju kampung halaman.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM

Perkuat Fundamental Ekonomi Bangsa

2010-09-14T00:12:00.002+07:00

http://kampus.okezone.com/read/2010/09/08/367/371149/perkuat-fundamental-ekonomi-bangsa
Rabu, 8 September 2010 - 14:15 wib

KEKOMPETITIFAN perekonomian sebuah bangsa merupakan sebuah bentuk kekuatan dan kemampuan dalam menciptakan kemandirian di segala bidang.

Kemampuan seperti ini idealnya sulit dipenuhi. Namun hal itu menjadi relatif apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Maka, dalam menciptakan sebuah kekompetitifan sebuah bangsa sangat dianjurkan juga melihat perekonomian di negara tetangga dan beberapa negara di dunia. Hal itu sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan perekonomian dapat dicapai. Di tengah globalisasi yang kian luas, menjadi tuntutan bagi setiap bangsa untuk meningkatkan daya jual, melalui efisiensi dan efektivitas produksi. Hal itulah yang menjadi dasar sebuah bangsa untuk mendukung kekompetitifan perekonomiannya.

Indonesia sudah berada dalam jalur yang tepat, kendati mesti terus dikembangkan dan ditingkatkan produktivitas perekonomiannya. Tidak dapat dipungkiri krisis global 2008 mampu meningkatkan pamor perekonomian Indonesia. Dukungan sektor fiskal dan moneter dalam meredam gelombang krisis sangat baik, meski pertumbuhan ekonomi sempat merosot. Guna mendukung sebuah kekokohan perekonomian, kebijakan yang efektif dan efisien memang sangat dibutuhkan. Pasalnya, kesalahan dalam mendorong dan mengambil sebuah kebijakan dapat berakibat fatal.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam memperkokoh fundamental ekonomi. Pertama, penguatan sektor mikro, meliputi proses produksi hingga distribusi. Sektor mikro merupakan sektor terkecil dalam sebuah perekonomian. Walau begitu, sektor ini memiliki peranan sangat besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi. Sektor ini menyangkut seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau dalam bentuk sebuah grup. Salah satu yang sangat menonjol dalam kondisi mikro di Indonesia ialah keberadaan UMKM di Indonesia.

Dalam krisis global yang lalu, UMKM menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dari hantaman badai. Pasalnya, minimnya integrasi dan ketergantungan dengan dunia internasional cukup rendah, kendati masih tetap ada. Hal ini pulalah yang perlu dipertahankan dan dikembangkan ke depannya, selain masalah efisiensi dan efektivitas produksi tetap harus dikembangkan. Kedua, penguatan kondisi makroekonomi meliputi kestabilan nilai tukar, inflasi, harga saham, neraca pembayaran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Komponen-komponen ini merupakan hal yang sangat penting dalam menilai indikator makro sebuah bangsa.

Kesehatan perekonomian sebuah bangsa memang masih dilihat secara parsial oleh pasar. Namun, keberadaan komponen tersebut sangat penting dalam menunjang peningkatan kinerja sebuah bangsa. Maka, bukan perkara yang mudah dalam menjaga kestabilan dan peningkatan perekonomian secara makro. Selain membutuhkan kepercayaan pasar, tapi diperlukan integritas dari badan kebijakan fiskal dan moneter. Hal ketiga yang juga cukup penting ialah sektor kelembagaan terkait perizinan usaha, investasi dan iklim usaha yang mendukung.

Kelembagaan menjadi faktor penting dalam mendukung kekompetitifan perekonomian sebuah bangsa. Di mana dukungan terhadap perizinan usaha dan birokrasinya menjadi pertimbangan penting bagi dunia usaha. Untuk itu, keberadaan kelembagaan yang cepat, tepat, dan kooperatif menjadi sebuah syarat mutlak dalam mendukung keberlangsungan kekompetitifan perekonomian sebuah bangsa. Apabila Indonesia dapat melaksanakan ketiga hal tersebut dengan baik, bukan tidak mungkin perekonomian bangsa ini dapat melaju dengan cepat.

Masalahnya, hal-hal tersebut sulit direalisasikan karena membutuhkan waktu dan keseriusan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Meski demikian, bukan hal mustahil untuk direalisasikan bagi Indonesia di masa mendatang.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gajah Mada Yogyakarta(//rhs)

Kenaikan TDL dan Inflasi yang Lebih Besar

2010-07-27T17:29:00.001+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Senin, 26 Juli 2010

KEPUTUSAN pemerintah melalui PT PLN dengan menaikkan tarif dasar listrik berpotensi meningkatkan inflasi yang lebih tinggi.

Sejak awal bulan Juli PT PLN memutuskan untuk meningkatkan tarif dasar listrik kepada seluruh pelanggannya. Hal itu dilakukan mengingat gap yang begitu besar antara biaya produksi listrik dengan harga jualnya. Dengan kondisi tersebut, PLN berpotensi merugi lebih besar. Maka, kebijakan dirut PT PLN untuk meningkatkan tarif dasar listrik dinilai sebagai solusi yang tepat. Kendati ada wacana alternatif, dengan membebaskan tarif listrik bagi masyarakat miskin dan meningkatkan tarif listrik pada harga keekonomian bagi masyarakat lainnya. Dampak dari kenaikan TDL yang dilakukan sejak awal bulan ini memang mengundang inflasi yang lebih besar.

Kendati BI menyatakan bahwa kenaikan tarif dasar listrik untuk industri sebesar 18%, dipastikan akan menaikkan inflasi antara 0,2–0,3% pada Juli 2010.Namun, perhitungan BI tersebut belum memperhitungkan faktor lainnya yang dapat menyumbang kenaikaninflasi.Perlu diingat,awal tahun ajaran baru, kenaikan harga bahan pokok,dan kenaikan komoditas lainnya semakin mendongkrak inflasi.

Meski BI yakin bahwa kenaikan TDL pada bulan Juli 2010, tidak akan melampaui 6% inflasi year on year.Gejolak yang terjadi pada bulan ini perlu diwaspadai dapat mengancam kestabilan perekonomian Indonesia. Pasalnya,kenaikan TDL memicu multiplier effect pada peningkatan inflasi nasional.

Dengan dasar dan penjelasan tersebut, tidak berlebihan apabila kenaikan TDL yang dilakukan pada bulan Juli dirasa dapat meningkatkan inflasi lebih besar.Pasalnya,di waktu yang sama terjadi pula peningkatan harga-harga barang lainnya yang juga menyumbang peningkatan inflasi.

Mengacu pada penjelasan tersebut pula,dapat dikatakan bahwa keputusan meningkatkan TDL dapat dirasa kurang tepat.Kendati dikatakan sebagai keputusan terbaik pada tahun ini, mengingat pada bulan-bulan selanjutnya momen Idul Fitri akan menyumbang inflasi tahunan yang cukup besar.Apalagi jika dilakukan pada akhir tahun ini, di mana masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggelontorkan uang ke pasar.

Artinya, sumbangan inflasi akan lebih besar dan dapat melampaui target inflasi tahunan 6%. Untuk itu, kebijakan menaikkan TDL pada tahun ini di bulan Juli memang dikatakan sebagai keputusan yang tepat dan terbaik di tahun 2010.Namun,akan lebih baik jika peningkatan TDL dilakukan pada 2011 karena kondisi perekonomian di tahun tersebut relatif lebih baik.Potensi inflasi yang besar memang mengancam kestabilan perekonomian bangsa.

Akan lebih baik jika pemerintah bersama BUMN dapat terintegrasi mengingat monopoli yang diberikan dapat mengundang ketidakstabilan perekonomian Indonesia, khususnya gejolak inflasi. (*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
UGM, Yogyakarta

Koperasi dan UKM Jadi Pilar Utama Perekonomian

2010-07-14T15:16:00.003+07:00

Harian Seputar Indonesia
Tuesday, 13 July 2010

BERBAGAI permasalahan terkait koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia telah melumpuhkan peranannya sebagai pilar ekonomi.

Mulai dari keterbatasan dana, sistem perizinan yang sulit, dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas masih mendominasi dan mengerdilkan fungsi keduanya. Padahal, apabila menjadi prioritas dalam perekonomian, koperasi dan UKM akan mampu menekan pengangguran dan kemiskinan. Data dari BPS 2008 menyebutkan bahwa koperasi dan UMKM merupakan populasi pelaku usaha yang sangat besar,mencapai 51,2 juta (99,98%) dari jumlah unit usaha,(49,8 juta) yang tersebar di seluruh wilayah di semua sektor usaha.Mampu menciptakan kesempatan kerja,mencapai 91,8 juta orang (97,33%) dari total kesempatan kerja.

Dengan kontribusi dalam PDB nasional,mencapai Rp2.121,3 triliun (53,6%) dari total PDB. Sedangkan kontribusi ekspor mencapai Rp142,8 triliun (20%) dari total ekspor nonmigas dan investasi fisik koperasi dan UKM mencapai Rp462,01 triliun (46,9%). Dengan peranan yang begitu besar, keberadaan koperasi dan UKM menjadi bagian penting dalam memperkokoh fundamental ekonomi. Keberadaan industri usaha yang padat tenaga kerja ini tidak akan mudah terpengaruh oleh gejolak ekonomi global. Hal itu tampak dari minimnya gejolak akibat krisis global yang melanda pada 2009. Dengan minimnya integrasi dan ketergantungan dalam global market, koperasi dan UKM mampu meredam fluktuasi yang terjadi.

Hal ini berarti menjelaskan bahwa koperasi dan UKM terbukti kokoh menjaga fundamental ekonomi bangsa. Untuk itu, langkah khusus guna menstimulus koperasi dan UKM diperlukan agar peranannya semakin dirasakan sebagai pilar perekonomian bangsa. Beberapa hal yang dapat menjadi solusi untuk memperkokoh keberadaan koperasi dan UKM. Pertama, membentuk suatu skema pendanaan bagi koperasi dan UKM sesuai kebutuhan (skema penjaminan kredit dan modal ventura).Hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan koperasi dan UKM terkait pendanaan dan pembiayaan.Yang diharapkan mampu meningkatkan kompetisi bagi koperasi dan UKM dalam dunia usaha.

Kedua, membentuk klaster-klaster untuk mendorong produksi dan kinerja usaha menjadi lebih efisien dan berdaya saing tinggi.Keberadaan klaster diharapkan mampu menciptakan integrasi usaha yang berkesinambungan sehingga akhirnya memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan penguatan fundamental ekonomi bangsa. Ketiga, melaksanakan pengembangan kemitraan dan jejaring usaha serta menciptakan semangat dan mentalitas kewirausahaan.Poin ini merupakan roh dari sebuah entitas bisnis,bagi koperasi dan UKM.Jika keberadaan ini tidak diperhatikan,tidak akan mampu menstimulus penyerapan tenaga kerja.

Untuk itu, semangat semacam ini perlu ditanamkan bagi dunia usaha terutama bagi pengembangan dan penguatan ekonomi bangsa. Dengan tiga masukan tersebut, peranan koperasi dan UKM dalam mendorong, dan mengembangkan perekonomian bangsa besar. Hal itu akan semakin menyatakan bahwa keberadaan entitas bisnis dalam koperasi dan UKM nyata dan terasa manfaatnya bagi masyarakat. Untuk itu, dukungan bagi kedua entitas bisnis harus terus diberikan secara berkesinambungan.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM Yogyakarta

Pemimpin Muda dan Masa Depan Bangsa

2010-05-28T21:41:00.001+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Jumat, 28 Mei 2010

PERGERAKAN sebuah bangsa tidak pernah terlepas dari upaya dan kerja keras dari kaum mudanya.Segala kreativitas, inovasi, idealisme, dan integritasnya kian kental dalam jiwa-jiwa muda.

Sedikit menilik sejarah Indonesia, peran kaum muda kian terasa dalam membawa bangsa ini keluar dari kenistaan para penjajah. Pada 1908,muncul Kebangkitan Nasional,lalu Sumpah Pemuda (1928), Kemerdekaan Republik Indonesia (1945).Kemudian pergerakan pemuda pascakemerdekaan, Peristiwa Malari (1974), dan gerakan Reformasi (1998) yang merupakan sejumlah deretan noktah sejarah pemuda yang menjadi bagian peradaban Indonesia.

Hingga saat ini, peran dari kaum muda sangat dibutuhkan meskipun dengan cara-cara dan permasalahan yang berbeda. Pengaruh kaum muda memang membawa angin segar bagi peradaban dan kemajuan bangsa ini. Di bawah kepemimpinan jiwa-jiwa muda, Indonesia mulai menemukan jati dirinya dengan mampu terbebas dari penjajah masa itu. Namun, pergerakan pascakemerdekaan terus mendidik Indonesia untuk terus dewasa melalui upaya-upaya yang dilakukan kaum muda.

Dengan semangat yang begitu besar sudah selayaknya bangsa yang besar mampu menghargai dan membangun integritasnya dengan melibatkan kaum muda dalam pembangunan nasional. Beranjak dari kontribusi kaum muda dalam membangun bangsa, ada hal penting yang perlu diperhatikan bahwa kepemimpinan kaum muda yang spektakuler tidak semata-mata timbul dari dirinya.

Namun,dibutuhkan perhatian, kesigapan, dorongan, dan budaya yang mendukung kepemimpinan kaum muda.Peran dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah sangat menentukan kualitas kaum muda serta akan menentukan kemajuan bangsa di masa mendatang. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas kaum muda.Pertama,jenjang pendidikan yang ditempuh menentukan pola berpikir dari pemuda tersebut.

Berdasarkan pengalaman sejarah,pergerakan nasional yang diawali dengan Kebangkitan Nasional (1908) dimulai dari pemuda terpelajar.Boedi Oetomo menjadi saksi atas pergerakan kaum muda Indonesia yang merupakan awal dari kebangkitan bangsa. Kedua, perilaku sosial yang dimiliki oleh kaum muda seperti sikap idealis,nasionalis, ideologis,dan demokratis.Sikap semacam ini akan memengaruhi pergerakan kaum muda dalam membangun bangsa.

Layaknya yang terjadi dalam gerakan Reformasi (1998), pergerakan kaum muda, khususnya mahasiswa, melakukan upaya menggulingkan pemerintahan yang otoriter. Pada masa itu,mahasiswa menuntut adanya reformasi dalam pemerintahan.Pergerakan yang dilakukan mahasiswa ketika itu dilatarbelakangi sikap demokratis.Kekuasaan negara harus ditentukan oleh rakyat,bukan penguasa dalam pemerintahan. Kepemimpinan kaum muda harus mulai dikembangkan melalui prosesproses penempaan diri dengan dukungan berbagai pihak.

Yang mana akan memberikan sumbangsih kaum muda untuk terus berkarya dalam membangun bangsa.Gelora akan kepemimpinan kaum muda memang akan menemui babak baru dalam sejarah Indonesia.Pendidikan dan perilaku sosial akan memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan arah pergerakan bangsa.Maka,kualifikasi atas kedua hal tersebut perlu diperhatikan untuk menciptakan pemuda bangsa yang berkualitas.

Melalui kedua unsur itu pula diharapkan muncul generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing dalam memajukan bangsa dengan mampu menjawab berbagai tantangan global yang akhir-akhir ini semakin dirasakan oleh bangsa ini. Menciptakan fondasi yang kuat bagi generasi muda berarti menciptakan Indonesia yang jaya di masa mendatang.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan

Bisnis, UGM Yogyakarta

Entrepreneur Muda Membutuhkan Stimulus

2010-05-17T22:38:00.000+07:00

Dimuat Seputar Indonesia

Senin,17 Mei 2010

KELAHIRAN entrepreneurmuda di Indonesia, akan membawa angin segar bagi kemajuan perekonomian domestik.Namun, hingga saat ini hanya terdapat sekitar 400 ribu pengusaha di Indonesia atau 0,18% dari jumlah penduduk.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Indonesia hanya sebagai marketbagi pengusaha asing, tetapi miskin akan kreativitas dan minimnya pengusaha. Menurut,Ir Ciputra Indonesia memerlukan sedikitnya 4 juta entrepreneuruntuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.Hal ini sejalan dengan penciptaan lapangan kerja baru yang akan meningkatkan produktivitas dan outputdari masyarakat Indonesia. Bila kita mengaca pada negara maju, dominasi entrepreneur sangat terasa. Situasi demikian, mendorong penyerapan tenaga kerja diberbagai sektor. Di Amerika saja tercatat terdapat 37 juta masyarakat yang menjadi entrepreneur.

Sedangkan, Singapura memiliki entrepreneursebesar 7,2%dari total jumlah penduduknya.Kemajuan yang dicapai kedua negara tersebut tidak terlepas dari peran entrepreneurdalam menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru. Mengingat pentingnya entrepreneur, Indonesia harus mulai menciptakan jiwa-jiwa tersebut bagi generasi muda.Dengan memberikan stimulus bagi generasi muda agar mereka tertarik terjun ke dalam dunia entrepreneurship. Artinya, potensi yang dimilikinya akan tereksploitasi secara mendalam, melalui peningkatan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Sokongan generasi muda dalam mendorong perekonomian akan kian nyata, apabila mereka menjadi entrepreneur.

Melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas dalam berproduksi. Potensi yang besar tersebut perlu mendapat dukungan, terutama dari pemerintah. Beberapa dukungan atau stimulus untuk mendorong entrepreneurmuda di Indonesia. Pertama, perlu diberikan kemudahan dalam berusaha,terutama dalam perizinan bagi pengusaha pemula.Permasalahan yang sering dirasakan seorang entrepreneurpemula saat memulai usahanya ialah sulitnya memeroleh perizinan. Kedua, perlu ada suntikan dana dari lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan usaha entrepreneurmuda.Dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah mendorong lembaga keuangan bank untuk menyalurkan dananya bagi entrepreneurmuda dan UMKM.

Namun, upaya tersebut belum maksimum karena dukungan dana yang diberikan belum mampu menjangkau entrepreneurmuda dalam mengembangkan usahanya. Hal itu tampak dari minimnya sosialisasi dan biaya bunga yang dirasa masih cukup tinggi. Ketiga, perlu adanya pemberantasan pungutan liar yang membebani para pengusaha, terutama bagi pengusaha pemula. Salah satu rendahnya daya saing produk Indonesia, disebabkan banyaknya pungutan liar.Kondisi ini mendorong biaya produksi untuk tiap produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal.Di tengah era globalisasi seharusnya praktik semacam ini harus dihilangkan,karena dapat menurunkan daya saing sebuah produk.

Dengan ketiga stimulus yang diberikan diharapkan jiwa entrepreneur muda dapat terus berkembang di tengah minimnya pengusaha muda di Indonesia.Namun,stimulus yang diberikan harus didukung oleh keinginan, semangat, dan percaya diri dalam berusaha. Melalui dukungan yang kuat, baik dari dalam maupun dari luar dirinya,diharapkan entrepreneurmuda di Indonesia dapat meningkat pesat dalam beberapa tahun mendatang.(*)

Felix Wisnu Handoyo Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM

PLTN Solusi Mengatasi Kelangkaan Listrik

2010-04-14T20:23:00.002+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Rabu, 14 April 2010

PEMBANGKIT listrik tenaga nuklir (PLTN) memang masih sangat asing di telinga masyarakat Indonesia. Kendati penelitian dan pengembangan PLTN di Indonesia telah dilakukan sejak 1972, dengan dibentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN) oleh Badan Tenaga Atom Nasional dan Departemen PUTL (Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik).Walau studi kelayakan pembangunannya terus dilakukan,hingga saat ini belum ada satu pun PLTN di Indonesia.

Kondisi berbeda terjadi di beberapa negara di dunia. Hingga saat ini berdasarkan statistik PLN 2002 terdapat 439 PLTN yang beroperasi dengan kapasitas total mencapai 360.064 GWe.Jumlah PLTN di dunia diperkirakan terus bertambah mengingat kebutuhan akan energi listrik dunia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selain itu,energi nuklir juga merupakan sumber energi yang potensial,berteknologi tinggi, ekonomis, berwawasan lingkungan,dan merupakan sumber energi alternatif yang layak dipertimbangkan untuk jangka panjang. Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia seakan menjadi sebuah kebutuhan.

Berdasarkan studi yang dilakukan Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren) ketika itu memperkirakan bahwa kebutuhan energi di Indonesia meningkat 3,4% per tahun dan mencapai jumlah sekitar 8146 petajoules (PJ) pada 2025. Artinya, pembangunanPLTNdiakan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.

Namun, pembangunan sebuah PLTN memerlukan kesiapan dari tenaga ahli dan profesional. Reaksi fisi yang dilakukan menggunakan uranium dan plutonium sangat reaktif,sangat berbahaya apabila mengalami kebocoran sedikit.Radiasi yang ditimbulkan dapat mengubah sifat gen pada makhluk hidup,baik berupa kecacatan maupun hal lainnya.

Maka,persiapan matang dari tenaga ahli dan profesional sangat diperlukan. Meskipun kebocoran uranium dan plutonium dalam PLTN sangat berbahaya dan dapat terjadi sewaktu-waktu.Namun, penanganan yang baik dalam mengoperasikan PLTN dapat meminimalisasi bahaya radiasi. Hal itu telah dibuktikan oleh beberapa negara di dunia yang hingga saat ini mengandalkan nuklir sebagai pembangkit listrik dan energi alternatif.

Pembangunan PLTN di negeri ini seakan menjadi jalan keluar bagi kelangkaan listrik yang kerap terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Selain itu, energi nuklir juga dipercaya sebagai energi yang ramah lingkungan. Energi ini tidak menghasilkan gas rumah kaca dan tidak mencemari udara,yang saat ini menyebabkan pemanasan global.Energi nuklir dapat dijadikan energi alternatif guna menekan pencemaran udara tanpa mengorbankan produktivitas masyarakat.

Kesuksesan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional tidak terlepas dari upaya membangun PLTN.Kesuksesan itu dapat tercapai bila ada dukungan dari masyarakat dalam merealisasikan pembangunan PLTN di Indonesia. Dengan membangun PLTN,Perusahaan Listrik Negara mampu menutup defisit kebutuhan energi sehingga kelangkaan listrik dapat diatasi.Untuk itu,realisasi pembangunan PLTN di Indonesia sangat penting dan harus segera diwujudkan.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
UGM Yogyakarta

Menciptakan Pembangunan yang Ramah Lingkungan

2010-03-23T23:23:00.003+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Senin, 22 Maret 2010

PADA dasarnya pembangunan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Namun, dalam praktiknya pembangunan yang dikembangkan saat ini tidak memberikan kesejahteraan sepenuhnya. Hal itu terlihat dari rusaknya ekosistem dan bencana yang sering terjadi di negeri ini. Kondisi ini terjadi karena pembangunan di Indonesia tidak dilandasi pada keberpihakan kepada alam,sehingga alam hanya dijadikan objek eksploitasi saja. Rusaknya alam seiring dikatakan sebagai bentuk “trade off”antara pembangunan dan keberlangsungan ekosistem. Hal ini memicu suatu keserakahan manusia dalam mengeksplorasi alam tanpa memperhitungkan dampaknya. Sikap semacam ini bisa dikatakan sebagai bentuk “sekularitas”.

Sekularitas sendiri diartikan sebagai bentuk upaya pendewasaan manusia untuk menjadi autonom dan tidak bergantung pada kekuatan di luar dirinya. Berlandaskan pada gagasan tersebut, menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan akan menjadi solusi untuk menjalin kembali hubungan yang mesra antara manusia dan alam. Namun, muncul pertanyaan, bagaimana cara mewujudkannya? Pertama,manusia harus menyadari bahwa kehidupannya sangat bergantung pada alam.Artinya, kelestarian alam ikut menentukan keberlangsungan hidup manusia sehingga pembangunan dan alam bukan sebagai trade off, melainkan dua hal yang saling melengkapi.

Kedua, perlu disadari maju dan berkembangnya teknologi menyumbang kerusakan alam yang cukup besar.Sejak masuknya mesin di Indonesia, serangan atas polusi dan pencemaran kian terasa.Diperparah dengan limbah industri besar di Indonesia yang semakin mencemari lingkungan. Maka,perlu ada kompensasi atas berbagai pencemaran dilakukan,seperti CSR,IPAL,dan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Ketiga,perlu ada perencanaan,pelaksanaan dan pengontrolan dari pemerintah pada setiap pembangunan yang dilakukan.

Dalam hal ini pemerintah melalui dinas tata kota dan perencanaan pembangunan,harus mampu menciptakan keselarasannya dengan alam.Di mana pengutamaan atas hal demikian harus terus dijaga, jangan sampai tergiur dengan kesenangan sesaat dengan mengorbankan alam. Pada dasarnya utilitas yang tertinggi dari sebuah pembangunan ialah keberlangsungan dan keselarasannya dengan alam. Artinya, kedua hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup manusia, kendati biaya atas upaya tersebut tidaklah murah.

Namun demikian, dalam jangka panjang pembangunan yang ramah lingkungan akan memiliki total utilitas yang lebih besar daripada mengorbankan alam demi kepentingan jangka pendek.Hal itu telah dibuktikan dengan munculnya berbagai gejolak alam di berbagai negara di dunia,termasuk Indonesia. (*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM Yogyakarta

Meragukan Efektivitas Integrasi

2010-03-21T09:58:00.004+07:00

Dimuat Harian Suara Merdeka
Sabtu, 20 Maret 2010

MUNCULNYA wacana integrasi atau penggabungan UN-SNMPTN seakan menciptakan angin segar bagi pengembangan kualitas pendidikan di negeri ini. Namun, wacana integrasi itu diragukan efektivitasnya dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Hal itu didasari masih banyaknya kecurangan dari penyelenggaraan dua ujian tersebut. Selain itu, substansi dasar keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

Jika kita berkaca pada pendidikan di negara maju, memang integrasi UN-SNMPTN telah dilakukan. Namun, negara maju seperti Prancis telah memiliki sistem pendidikan yang baik.

Artinya, telah ada kesetaraan antara UN dengan SNMPTN di sana. Kualitas ujian nasional memang telah memenuhi standar, sehingga tidak heran diikutsertakan sebagai seleksi masuk perguruan tinggi.

Hal yang berbeda terjadi di Indonesia, sistem dan kurikulum yang karut marut dirasa belum mampu disandingkan sebagai seleksi masuk perguruan tinggi. Bahkan, protes untuk meniadakan ujian nasional terus berlangsung di berbagai wilayah.

Sebelum wacana tersebut diberlakukan sebaiknya pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan, perlu membenahi sistem dan kurikulum pendidikan nasional terlebih dahulu. Sebab, dengan sistem dan kurikulum yang sekarang belum mampu bersanding atau disetarakan sebagai seleksi masuk perguruan tinggi.

Sering pula dijumpai pendidikan di SMA/SMK sangat berbeda, malah cenderung bertolak belakang, sehingga mahasiswa baru sering mengalami kesulitan mengikuti pola pembelajaran dan kurikulum di perguruan tinggi.

Gebrakan untuk mengintegrasi UN-SNMPTN memang suatu bentuk inovasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Namun, gebrakan tersebut tidak akan efektif jika dilaksanakan dalam waktu dekat.

Perlu ada pembenahan terlebih dahulu sebelum benar-benar menyandingkan keduanya (UN-SNMPTN) sebagai syarat kelulusan dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. (37)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
FEB, UGM

Tidak Tercapainya Idealisme Pendidikan

2010-03-02T10:16:00.001+07:00

Penjiplakan karya ilmiah yang terungkap beberapa waktu lalu mencoreng citra pendidikan di tanah air. Pendidikan yang seharusnya menjadi pembentukan karakter, kualitas, dan pengembangan diri, kini menjadi ajang formalitas demi memeroleh gelar. Akibatnya, esensi pendidikan yang sesungguhnya tidak tercapai, dan hanya melahirkan sarjana-sarjana palsu yang miskin ilmu.

Maraknya aksi penjiplakan karya ilmiah menjadi tamparan keras bagi penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Pasalnya, pendidikan yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam peningkatan kualitas SDA, berubah menjadi wadah kejahatan intelektual. Rendahnya kesadaran moral atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ditengarai menjadi penyebab maraknya kejahatan ini dilakukan. Selain itu, kurangnya pengawasan pemerintah atas kekayaan intelektual mendorong aksi kejahatan intelektual merebak di Indonesia.

Akibat maraknya penjiplakan karya ilmiah, pendidikan di Indonesia seakan kehilangan muka di mata dunia. Sebab pendidikan yang seharusnya memunculkan generasi pembaharu yang inovatif, kreatif, dan berkarakter. Kini hanya tinggal kenangan dan melahirkan penjahat-penjahat intelektual yang professional. Berbagai pemberitaan di media massa yang marak belakangan ini menunjukkan kebobrokan sistem pendidikan di negeri ini. Maka, tak heran apabila esensi pendidikan hilang digantikan gelar sarjana dan popularitas intelektual yang kosong.

Keadaan ini jika dibiarkan begitu saja, akan mencetak kaum intelektualitas yang bergelar tetapi miskin ilmu. Sungguh ironi, kejadian memalukan semacam ini terjadi di negara yang sangat menjunjung Pancasila dan harga diri. Tak hayal citra buruk pun mewarnai penyelenggaraan pendidikan di tanah air yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Pada dasarnya esensi pendidikan bertumpu pada proses pengajaran, penempaan, dan pembinaan yang bersifat berkesinambungan. Artinya, melalui pendidikan diharapkan muncul manusia yang bermartabat, berkarakter, dan berbudaya dengan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual. Melalui pengertian di atas seharusnya aksi penjiplakan karya ilmiah tidak seharusnya terjadi. Pasalnya, pendidikan yang ideal harus menyentuh proses, bukan hanya bertumpu pada hasil demi mencapai gelar yang prestisius.

Kesalahan menciptakan paradigma pendidikan di negeri ini dirasa menjadi motor penggerak aksi kejahatan intelektual marak. Hal ini jelas tidak terlepas dari sistem pendidikan dan kurikulum yang telah disusun oleh departemen pendidikan. Pasalnya, sistem yang ada menuntut pelajar untuk mengutamakan hasil daripada proses pembelajaran itu sendiri. Lihat saja yang terjadi pada ujian nasional, dimana kesuksesan seorang siswa hanya ditentukan dalam waktu beberapa hari saja. Artinya, kegiatan belajar mengajar selama bertahun-tahun sebelumnya tidak diperhitungan. Mengingat hanya hasil ujian nasional saja yang menjadi syarat mutlak kelulusan seorang siswa.

Dengan mekanisme demikian, tidak akan menciptakan insentif bagi pelajar untuk menjunjung tinggi proses. Maka, tak heran jika perilaku pelajar hanya tertuju pada hasil ujian nasional saja. Sayangnya, sistem ini seakan meresap dan mendarah daging sehingga terbawa hingga keperguruan tinggi. Aksi penjiplakan menjadi bukti dari pengutamaan hasil daripada proses pembelajaran. Dimana prosesn pembentukan karakter pelajar yang salah telah dimulai sejak sekolah dasar sehingga sulit dilepaskan. Akhirnya, jalan pintas pun ditempuh ketika peserta didik memasuki perguruan tinggi.

Sistem pendidikan memang menentukan keberhasilan sebuah bangsa dalam mencapai pembangunan ekonominya. Penerapan sistem yang salah hanya akan menciptakan lulusan yang berkualitas semu. Hal itulah yang dirasakan bangsa ini sejak bertahun-tahun. Kini terkuaknya aksi plagiarisme karya ilmiah seakan pemerintah baru terusik membenahi sistem yang telah ada. Sikap semacam ini hanya akan sia-sia jika tidak dilakukan secara berkesinambungan.

Dengan melihat kejadian plagiarisme yang terjadi di berbagai penjuru tanah air, menggambarkan bahwa pembenahan sistem pendidikan harus dilakukan pemerintah secara menyuluruh. Dimana tugas pemerintah ialah mengembalikan esensi dan idealisme pendidikan di negeri ini. Pemusatan pada proses pembelajaran harus ditekankan agar pelajar termotivasi untuk bekerja keras dalam menimba ilmu sehingga aksi plagiarisme dapat dihilangkan dari dunia pendidikan di Indonesia.

Felix Wisnu Handoyo

Mahasiswa Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM

Yogyakarta

Perlu Adanya Pemerataan Akses Pendidikan

2010-02-22T23:10:00.002+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Thursday, 18 February 2010

INDONESIA sebagai negara dengan penduduk mencapai 240 juta jiwa,terus mengupayakan pemerataan akses pendidikan. Kendati cita-cita tersebut telah tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945, diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1).

Hingga saat ini cita-cita tersebut belum mampu diwujudkan Pemerintah Indonesia.Pasalnya, banyak kendala teknis yang sulit diwujudkan hingga saat ini. Kendala atau hambatan tersebut terdiri dari tiga permasalahan pokok. Pertama, keterbatasan tenaga pengajar dalam instansi pendidikan.

Hal itu tampak dari perbandingan jumlah guru dan anak didik yang tidak sepadan.Selain itu,kesejahteraan guru yang minim ikut mendorong enggannya seseorang menjadi tenaga pengajar. Kedua,anggaran pendidikan di Indonesia yang relatif terbilang masih rendah.Kendati sejak beberapa tahun yang lalu anggaran pendidikan telah dinaikkan hingga 20% dari APBN.

Namun demikian,angka tersebut masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia seperti Amerika Serikat,Jerman,Jepang,dan Singapura. Ketiga,rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan.Kelemahan semacam ini sering terjadi di negara berkembang.

Pasalnya,kebutuhan yang menjadi prioritas penduduk di negara berkembang adalah kebutuhan saat ini.Artinya,pendidikan yang sifatnya jangka panjang tidak akan tersentuh mengingat pendapatan per kapita yang terbilang kecil pula. Ketiga permasalahan tersebut harus segera di atasi mengingat persaingan di dunia global semakin ketat.Maka,mau tidak mau pemerataan akses pendidikan perlu dipercepat pelaksanaannya.

Pasalnya, hanya dengan pendidikan keunggulan kompetitif bangsa dapat tercapai.Apalagi perdagangan bebas mulai diberlakukan di wilayah ASEAN dengan China. Untuk bersaing di kancah dunia,pemerintah harus benar-benar memprioritaskan pendidikan. Sebab, hanya pendidikan yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat atas penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Demi mewujudkan cita-cita tersebut ada beberapa langkah yang dapat ditempuh. Pertama, perlu ada upaya kaderisasi guna menciptakan tenaga pengajar yang profesional dan berkualitas. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar. Kedua, pendidikan harus diprioritaskan melalui peningkatan anggaran, guna membangun sarana dan prasarana penunjang.

Selain itu, pemberlakuan sekolah gratis dan program wajib belajar bisa mengupayakan pemerataan akses pendidikan di Tanah Air. Ketiga, perlu ada sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pendidikan. Upaya ini tidak lain untuk mendorong kepedulian masyarakat guna mendukung program-program pendidikan.

Dengan langkah-langkah demikian diharapkan segenap masyarakat Indonesia dapat merasakan nikmatnya pendidikan yang akan tertuang melalui penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan.Dan melalui pendidikanlah investasi sumber daya manusia dapat benar-benar efektif kendati sifatnya jangka panjang.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
UGM, Yogyakarta

Perlu Adanya Pematangan Konsep dan Realisasinya

2010-02-01T00:50:00.001+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Jumat, 29 Januari 2010

Pemerintahan periode 2009-2010 telah memasuki seratus hari pertamanya, yang jatuh pada hari Kamis, 28 Januari 2010. Tidak banyak perubahan dan kemajuan setidaknya itu yang dirasakan masyarakat sejak pemerintahan yang baru terbentuk. Selain itu, belum tuntasnya penyelesaian kasus Century menjadi catatan penting bagi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Padahal masyarakat telah menaruh harapan besar bagi pemerintahan yang baru tersebut.

Kekecewaan mungkin akan mewarnai evaluasi seratus hari pemerintahan, pasalnya belum banyak manfaat yang dirasakan masyarakat. Terlebih penyelesaian skandal Century pun masih berlarut-larut dan kecenderungan menggangu jalannya pemerintahan. Yang perlu disadari saat ini ialah perlu dimatangkan kembali konsep dan realisasi dari program tersebut.

Kendati evaluasi seratus hari pemerintahan akan diwarnai dengan aksi demonstrasi besar-besaran, hal ini harus ditanggapi secara bijak oleh pemerintah. Situasi ini seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintahan yang baru agar lebih bekerja keras dalam menjalankan programnya. Dan pematangan konsep untuk lima tahun mendatang harus menjadi prioritas utama, sebelum beranjak kearah realisasi.

Pada dasarnya seratus hari kerja pemerintahan merupakan waktu bagi presiden dan jajarannya untuk membangun sebuah blue print guna mencapai target yang telah ditetapkan selama periode kekuasaannya. Artinya, seratus hari kerja bukan merupakan ringkasan kerja dari periode pemerintahan selama berkuasa. Melainkan waktu yang diberikan bagi pemerintah untuk menyusun kerangka kerja dalam pencapaian hingga lima tahun mendatang.

Ditengah gejolak politik dalam negeri yang cenderung tidak stabil, evaluasi seratus kinerja pemerintahan perlu dipahami secara mendetail. Pasalnya, informasi yang setengah-setengah hanya akan menimbulkan gejolak dalam perpolitikan Indonesia. Perlu diakui memang Kabinet Indonesia Bersatu II belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Namun, hal ini tidak lantas menjadi alasan bagi masyarakat meluapkan kekecewaan dengan aksi demonstrasi yang berlebihan. Justru masyarakat seharusnya mendukung pemerintahan yang berjalan agar lebih bekerja keras dalam menjalankan amanat dari konstitusi.

Bagi pemerintah evaluasi kinerja seratus hari, merupakan momentum untuk berbenah diri. Dimana pematangan konsep pemerintahan harus menjadi bagian penting. Hal ini menuntut pemerintah untuk bekerja extra keras agar konsep yang dibuat benar-benar realistis dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam membawa Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.

Selain itu, evaluasi ini pun menjadi ajang introspeksi pemerintah dalam menjalankan konsepnya. Dimana keberhasilan dalam realiasasi program menjadi tolok ukurnya. Dalam hal ini pemerintah diminta untuk merealisasikan janji dan tujuan yang akan di capainya. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa evaluasi seratus hari bukan ajang unjuk kekuatan, tetapi waktunya bagi masyarakat dan pemerintah untuk saling mendukung realisasi program demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Kolaborasi antara Regulasi yang Tepat dan Kemampuan Menangkap Peluang Bisnis, Kunci Sukses Industri Seluler

2010-01-27T14:31:00.004+07:00

Perkembangan dunia telekomunikasi yang semakin gencar tidak terlepas dari keberadaan teknologi yang terus berkembang. Alhasil, pengunaan sarana komunikasi pun terus meningkat intesitasnya. Semula kebutuhan komunikasi hanya terkait dengan pesan singkat dan pembicaraan menggunakan telepon, saat ini kebutuhan itu terus berkembang. Hal itu tampak dari penggunaan layanan jasa broadband yang semakin menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia.

Bergesernya pola kehidupan masyarakat dari pertanian, industri hingga ke jasa menandakan bahwa modernisasi semakin lekat. Artinya, kehidupan yang semakin kompleks memaksa masyarakat untuk mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Hal ini menjadi peluang besar bagi operator telekomunikasi, dalam menjawab tantangan dan permintaan yang besar akan kebutuhan komunikasi dan informasi.

Kebutuhan yang besar akan telekomunikasi tampak dari semakin meningkatnya kepemilikan telepon genggam, dan pengguna layanan internet. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi industri telekomunikasi dalam melebarkan sayapnya. Selain itu, jumlah penduduk yang besar semakin menjadikan bisnis telekomunikasi semakin menarik. Kendati harus berebut pasar dengan dengan operator pesaing lainnya.

Sebagai market yang besar bagi industri telekomunikasi, pemerintah harus mampu menjawab tren yang ada. Regulasi yang tepat dan terarah akan semakin memuluskan langkah ekspansi indutri telekomunikasi. Dimana kualitas layanan yang bagus dan harga yang terjangkau menjadi tolok ukur keberhasilan. Artinya, kemampuan menciptakan regulasi yang mampu mendorong persaingan akan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi konsumen dan rakyat Indonesia.

Maka, keberhasilan industri telekomunikasi dan seluler di Indonesia tidak terlepas dari regulasi dan kemampuan operator telekomunikasi dalam menangkap peluang bisnis yang ada. Besarnya potensi yang belum tergali menjadi alasan bagi operator untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain itu, tarif telekomunikasi yang terjangkau akan menstimulus industri seluler berkembang di Indonesia. Dalam hal ini kesinergisan antara regulasi, operator telekomunikasi, dan industri seluler menjadi kombinasi yang menentukan pelayanan dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Hal ini pulalah menjadi peluang bisnis yang bagi sejumlah pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya.

Pemerintah Memegang Peranan Penting

Pemerintah memegang peranan penting dalam menunjang kemajuan dan peningkatan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai regulator arahan yang tepat dalam membuat kebijakan menjadi kunci keberhasilan investasi di Indonesia. Peranan yang penting tersebut merupakan kendali penuh pemerintah dalam menentukan arah investasi. Hal ini pulalah yang ikut menentukan berkembangnya industri seluler di Indonesia. Dimana kemajuan industri telekomunikasi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Perubahan struktur dan pola regulasi juga akan berdampak signifikan permintaan akan jasa layanan telekomunikasi. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah, pasalnya kemajuan operator telekomunikasi juga akan menentukan industri seluler dalam melebarkan sayapnya.

Tantangan berat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tertuang dalam peraturan pemerintah dan undang-undang yang dibuat DPR tentang telekomunikasi. Kedua regulasi tersebut mengatur secara tegas hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan jasa dan tarif telekomunikasi, guna melindungi kepentingan konsumen dan peningkatan kualitas layanan. Disisi lain, kedua regulasi tersebut juga harus mampu memberikan kesempatan bagi penyediaan layanan (operator telekomunikasi) dalam mengembangkan usahanya. Peran ganda inilah yang harus dilakukan pemerintah dalam menciptakan keselarasan diantara operator dan masyarakat sebagai konsumen.

Peningkatan daya saing antar operator dan kualitas pelayanan telekomunikasi menjadi sasaran utama pembentukan regulasi. Hal itu secara jelas tertuang dalam UU NO.36 Tahun 1999 dan PP NO.52/2000 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Alhasil, regulasi tersebut mendorong persaingan antar operator dalam meningkatkan kualitas layanan dengan harga terjangkau.

Peranan besar pemerintah sebagai regulator memang bukan perkara yang mudah. Mengingat ada dua belah pihak yang harus diperjuangkan, yaitu operator telekomunikasi dan konsumen sebagai penikmat jasa tersebut. Artinya, pemerintah harus menjaga keselarasan antara persaingan industri telekomunikasi dengan peningkatan investasi dibidang tersebut.

Selain itu, kemampuan pemerintah dalam menciptakan regulasi yang kondusif ikut menentukan keberhasilan industri telekomunikasi. Persaingan antar operator yang ketat, tarif telekomunikasi yang terjangkau, dan meningkatnya penggunaa jasa telekomunikasi, mendorong berkembangnya industri seluler. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang tepat mampu menciptakan peluang bisnis bagi industri komplemennya.

Dimana peningkatan permintaan dan pengguna jasa telekomunikasi, ikut mendorong kemajuan industri seluler. Hal itu tampak dari berkembangnya tren smart phone yang semakin melekat dihati masyarakat. Selain itu, berbagai inovasi pun dilakukan guna memberikan kepuasan bagi pelanggan dalam menikmati jasa telekomunikasi. Jika dimanfaatkan dengan baik, hal ini merupakan peluang bagi industri seluler sebagai industri komplemen yang diuntungkan, dari peningkatan pelayanan yang diberikan operator telekomunikasi. Dengan semakin, meratanya akses layanan telekomunikasi maka kebutuhan terhadap produk industri seluler akan ikut meningkat pula.

Dengan demikian, peranan sentral dari pemerintah dalam menciptakan sebagai regulator bukan isapan jempol belaka. Pasalnya, keseriusan menciptakan regulasi dalam dunia telekomunikasi akan berbuah manis pula bagi industri lainnya. Hal ini jika dipandang secara ekonomi akan sangat menguntungkan. Dimana investasi akan meningkat dan diikuti peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Menjawab Tantangan Global

Seakan menjadi rantai yang tak pernah putus, tantangan bagi industri seluler pun kian berkembang seiring perkembangan waktu. Tuntutan untuk menciptakan produk murah, berteknologi canggih, dan berkualitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi industri seluler. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk membaca tren yang berkembang. Keadaan yang demikian akan menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi industri seluler, jika mampu mengolahnya.

Kemampuan menjawab tantangan global dalam dunia telekomunikasi pun menjadi bagian yang tidak terelakan. Kebutuhan akan informasi, komunikasi, dan kehidupan yang serba modern, memaksa industri selular untuk terus berinovasi. Selain itu, era kemajuan teknologi pun terus memberikan angin segar dalam menjawab tantangan tersebut. Pasalnya, keinginan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya hanya dengan satu genggaman semakin menarik industri seluler untuk terus berekspansi.

Ditengah isu globalisasi yang semakin marak mendorong persaingan usaha yang semakin ketat. Dimana kemampuan menjawab dan menangkap peluang sekaligus tantangan bisnis menjadi kunci suksesnya industri industri. Selain, efisiensi dan efektivitas dalam produksi, inovasi produk pun menjadi bagian penting bagi kemajuan industri tersebut. Artinya, pergerakan tren yang mengarah kepenyediaan jasa telekomunikasi membutuhkan dukungan perangkat keras (hardware) yang mumpuni. Tantangan inilah yang harus dijawab industri seluler dan memanfaatkannya sebagai peluang bisnis.

Kesigapan industri seluler dalam menangkap tren menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan penjualan produk. Pasalnya, dengan tingkat persaingan yang semakin ketat diantara produsen seluler keunikan dan inovasi sangat dituntut. Hal ini akan menjadi keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh operator lainnya. Keunikan dan inovasi merupakan bagian dalam menjawab tantangan global dalam membaca tren dan peluang pasar.

Maka, kunci sukses sebuah industri seluler tidak terlepas dari peran pemerintah dan kemampuan menjawab tantangan global. Dimana keselarasan antara regulasi, dan operator telekomunikasi menjadi ujung tombak keberhasilan industri seluler. Saat ini, maraknya produk smart phone dengan harga terjangkau merupakan upaya menjawab tantangan global yang semakin kompetitif. Layaknya sebuah bangunan, industri seluler pun hanya dapat hidup bila pilar penopangnya kokoh, yang tampak dalam regulasi dan layanan operator telekomunikasi yang semakin berkualitas dan terjangkau.

Felix Wisnu Handoyo

Mahasiswa Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM

Perlu Kerja Keras dari Pemerintah

2010-01-08T18:45:00.003+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia
Jumat, 8 Januari 2010

PEREKONOMIAN Indonesia tahun 2010 terbilang cukup baik,hal itu memang tidak terlepas dari fundamental ekonomi pada 2009 yang begitu kuat.

Hantaman badai krisis global tidak sampai meluluhlantakkan perekonomian Indonesia kendati pertumbuhan ekonomi terperosok ke angka 4,3%. Sinyal positif inilah yang harus direspons pemerintah untuk mengakselerasi perekonomian Indonesia di tahun 2010. Selain itu, belum pulihnya perekonomian global atau negara-negara besar dari hantaman krisis keuangan menjadi peluang bagi Indonesia melebarkan sayapnya. Pasalnya, investasi besar-besaran akan mudah masuk ke Indonesia. Artinya, perekonomian Indonesia akan terdorong dan pertumbuhan yang diprediksi 5,5% bisa tercapai atau bahkan lebih dari yang diperkirakan.

Apalagi dukungan nilai kurs,inflasi,dan tingkat suku bunga terus menunjukkan pengaruh positif dalam mendorong investasi. Pada 2010 ini juga diperkirakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sedang gencar-gencarnya menerbitkan obligasi untuk menutup utang.Kondisi ini seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Melihat peluang pertumbuhan yang besar,Pemerintah Indonesia harus sigap dan responsif. Maksudnya, pemerintah harus mulai berbenah diri untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Hal itu bisa dimulai dari pembenahan birokrasi, kepastian hukum, kestabilan politik, dan pembangunan infrastruktur.Komponen-komponen tersebut yang perlu diperhatikan mengingat pengangguran di Indonesia terbilang cukup besar, yaitu per Agustus 2009 mencapai 8,96 juta pengangguran terbuka. Pada dasarnya permasalahan investasi di Indonesia merupakan masalah klasik.Keadaan tersebut sudah terjadi sejak lama, tetapi hingga kini belum ada perubahan yang signifikan.Permasalahan terberat dalam berinvestasi di Indonesia ialah perizinan yang sulit,banyaknya pungutan liar,dan infrastruktur yang tidak memadai.

Penanganan yang tepat dalam menciptakan iklim investasi merupakan kunci keberhasilan Indonesia dalam menapaki tahun 2010.Pada tahun ini bisa dikatakan anugerah apabila pemerintah mau bekerja keras dengan melakukan pembenahan dan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara secara optimal.Namun, hal itu bisa menjadi bumerang apabila pemerintah Indonesia gagal memanfaatkan peluang tersebut. Pasalnya, pada 2011 diperkirakan negara-negara besar telah pulih.

Artinya, investasi domestik akan hilang karena investor akan menarik dananya besar-besaran dari Indonesia. Maka, kesigapan pemerintah dalam menangani investasi tahun 2010 amat menentukan karena hal tersebut merupakan kunci kesuksesan perekonomian Indonesia di tahun 2011.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM Yogyakarta

Tarif Telekomunikasi Murah, Kualitas Hidup Masyarakat Meningkat, Benarkah??

2009-12-22T13:22:00.007+07:00

Perkembangan industri telekomunikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berbagai faktor penting mewarnai kejayaan industri telekomunikasi yang terus mengalami pertumbuhan, baik jumlah pelanggan maupun profit perusahaan. Tidak mengherankan apabila perang tarif pun bertaburan, seakan perebutan pelanggan baru tidak pernah ada habisnya. Tren semacam ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya kebutuhan jasa telekomunikasi di Indonesia.

Sebagai negara yang berpenduduk mencapai 250 juta jiwa, Indonesia masih menjadi pasar bagi sejumlah pelaku bisnis. Potensi yang besar inilah merupakan kesempatan bagi operator telekomunikasi untuk melebarkan sayapnya. Di Indonesia sendiri terdapat tiga operator besar yang memiliki pangsa pasar lebih dari lima persen, yaitu Telkomsel, Indosat dan Excelcomindo yang saat ini berganti nama menjadi Xl Axiata. Maka, tidak jarang antar operator telekomunikasi berlomba-lomba membangun tower untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Munculnya pemain baru dalam industri telekomunikasi di Indonesia, seperti 3, Axis, dan Bakrie Telecom, semakin meramaikan peta persaingan. Artinya, konsumen akan diuntungkan dengan adanya penurunan tarif telekomunikasi yang semakin terjangkau oleh masyarakat. Murahnya biaya telekomunikasi menstimulus masyarakat untuk melakukan konsumsi lebih dalam sektor ini. Peningkatan daya saing dalam Industri telekomunikasi merupakan upaya pemerintah sebagai regulator dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Yang telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Kemajuan industri telekomunikasi di Indonesia, memang tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai regulator. Di mana dengan UU No.36 Tahun 1999, mensyaratkan penyelenggaraan pelayanan telekomunikasi harus bersifat kompetisi. Sejak saat itu aroma persaingan antar operator dimulai dari penurunan tarif hingga peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi. Keberhasilan pemerintah sebagai regulator mampu mendorong pemain baru untuk masuk dan bersaing dengan operator lainnya. Akhirnya, peningkatan pelayanan terus terjadi dengan tarif telekomunikasi yang relatif lebih murah.

Perang tarif dalam Industri telekomunikasi seakan menunjukkan persaingan yang ketat dalam mempertahankan pelanggan lama dan untuk menarik pelanggan baru. Tren persaingan tarif telekomunikasi membawa dampak yang cukup signifikan terhadap perilaku konsumen. Dimana setiap konsumen (masyarakat) menggunakan lebih dari satu nomor handphone. Artinya, konsumen pun mulai membaca peta persaingan operator telekomunikasi dengan melakukan diversifikasi penggunaan layanan telekomunikasi. Utilitas maksimum menjadi tujuan konsumen dalam mengubah perilakunya. Disisi lain, maraknya penggunaan nomor handphone merupakan berkat bagi operator telekomunikasi. Pasalnya, dengan pola tersebut maka akan menciptakan multiplier dalam penggunaan layanan telekomunikasi. Maksudnya, jumlah permintaan akan layanan jasa telekomunikasi bisa melebihi jumlah penduduk yang ada saat ini.

Munculnya simbiosis mutualisme antara pelanggan dengan operator terkadang membawa pengaruh yang bagi kondisi sosial. Maraknya penggunaan telepon genggam dalam kehidupan sehari-hari mulai menggeser perilaku utama masyarakat. Dimana kebutuhan komunikasi seakan menjadi kebutuhan yang primer diatas kebutuhan pokok sehari-hari. Dampak tersebut merupakan signal negatif kehidupan sosial, meskipun secara ekonomi sangat menguntungkan. Untuk itu masalah sosial perlu mendapat perhatian khusus, jangan sampai muncul anggapan negatif terhadap kemajuan layanan telekomunikasi di Indonesia.

Kendati membawa pengaruh yang positif, menjamurnya layanan telekomunikasi ikut menyumbang pengaruh negatif. Selain pemaparan di atas, dampak negatif yang bisa muncul ialah secara tidak langsung masyarakat didik untuk berperilaku konsumtif dan memaksa untuk berperilaku boros. Hal itu tampak dari paket layanan murah yang ditawarkan operator melalui pembatasan waktu. Konsep jelas ini mendidik masyarakat berilaku konsumtif dan boros. Pasalnya, kebanyakan dari konsumen hanya berupaya menghabiskan gratisan yang diperoleh dari operator, kendati kebutuhan akan telekomunikasinya telah terpenuhi. Maka, maraknya persaingan dalam industri telekomunkasi tidak lantas berdampak postif tetapi juga mengandung unsur negatif di dalamnya.

Tren Industri Telekomunikasi di Indonesia

Kebutuhan akan telekomunikasi seakan menjadi bagian hidup yang tidak dapat terpisahkan bagi masyarakat Indonesia. Peningkatan permintaan akan telekomunikasi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Hal itu pun tampak dari lama waktu bicara dan penggunaan telepon genggam, yang sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Tren ini terus berkembang pesat di Indonesia. Kondisi itu ditanggapi oleh berbagai operator seluler dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Kemajuan yang diraih industri telekomunikasi di Indonesia ditidak terlepas dari liberalisasi telekomunikasi yang dimulai dari penerbitan Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999. Melalui penerbitan undang-undang tersebut, Indonesia membuka lebar-lebar Industri telekomunikasi sehingga mendorong masuknya operator baru. Akhirnya, menciptakan persaingan tarif telekomunikasi yang semakin murah dan efisien.

Upaya menciptakan kompetisi dalam industri telekomunikasi merupakan salah satu tujuan dari Dirjen Pos dan Telekomunikasi (2007-2013), yaitu menciptakan sustainabilitas akses dan layanan telekomunikasi. Hal itu tampak dari angka perputaran pelanggan telepon seluler di Indonesia diperkirakan mencapai 8,6 persen dalam sebulan. Jika dibandingkan dengan angka perputaran pelanggan di India mencapai 4 persen per bulan, Malaysia 3,7 persen per bulan, Philipina 3,1 persen per bulan, Thailand 2,9 persen per bulan, Cina 2,7 persen per bulan, dan Bangladesh 2,1 persen per bulan (Tempo, 2007). Artinya, kompetisi operator telekomunikasi dalam menerapkan harga semakin memberikan manfaat bagi masyarakat, melalui penyelenggaraan telekomunikasi yang murah.

Seiring dengan kompetisi dalam industri telekomunikasi yang semakin ketat, menciptakan tren pergeseran penggunaan sarana komunikasi. Saat ini, pergeseran pemanfaatan sarana telekomunikasi memasuki babak informasi. Di mana penggunaan sarana telekomunikasi memasuki era cyberspace. Pengunaan layanan telekomunikasi semakin memberikan pengetahuan melalui kemajuan pelayanan broadband, yang semakin marak. Selain itu, dukungan dari kemajuan smart phone semakin memberikan angin segar bagi kemajuan industri telekomunikasi.

Dalam mengembangkan sayapnya operator telekomunikasi kian mampu menangkap peluang usaha yang semakin lebar. Dimulai dari pengembangan kualitas hingga coverage area pelayanan, dengan berbagai strategi bisnis yang diterapkan. Hal itu diperkuat oleh penelitian bank dunia yang dilakukan di 120 negara, menyatakan bahwa ada hubungan kuat antara penggunaan seluler, broadband, dan GDP. Di mana dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa kenaikan 10% dalam broadband akan meningkatkan GDP sebesar 1,38% dalam negara berkembang. Sedangkan, kenaikan 10% penggunaan seluler di negara berkembang ikut menyumbang peningkatan GDP sebesar 0,81%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan penetrasi yang dilakukan operator telekomunikasi, masih memberikan peluang bisnis. Pasalnya, dukungan terhadap kemajuan industri telekomunikasi akan terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya di negara berkembang, seperti Indonesia.

Iklim kompetisi yang semakin ketat antar operator telekomunikasi, mendorong bermunculan strategi baru dalam pemasaran. Di mana tren yang terjadi meliputi tiga faktor, yaitu 1) kualitas layanan, 2) harga yang murah, dan 3) jangkauan yang luas. Ketiga hal ini yang akan terus dilakukan guna menjaring pelanggan baru. Pasalnya, kebutuhan masyarakat akan komunikasi kian meningkat dari hari kehari. Maka, peningkatan atas kualitas layanan, harga murah, dan jangkauan luas, menjadi aspek yang wajib dikembangkan oleh operator telekomunikasi.

Peningkatan kualitas layanan merupakan strategi utama bagi operator telekomunikasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Meningkatnya kebutuhan akan akses internet melalui seluler menuntut peningkatan layanan, seperti 3G atau 3,5G. Selain itu, kebutuhan akan telekomunikasi terus meningkat, sehingga menuntut kualitas jaringan yang baik. Kemampuan menangkap signal positif dari pelanggan akan mendorong operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas layanannya.

Di samping kualitas layanan yang baik, penyelenggaraan telekomunikasi harus didukung dengan harga layanan yang murah dan terjangkau masyarakat. Sebuah tantangan besar bagi operator telekomunikasi dalam menarik pelanggannya. Kompetisi yang ketat memaksa untuk memberikan pelayanan berkualitas dengan harga murah. Hal ini merupakan wajah baru dari tren industri telekomunikasi di Indonesia. Situasi tersebut menciptakan sebuah tren perang tarif antar operator telekomunikasi. Namun, sangat disayangkan ditengah persaingan harga, munculnya syarat dan ketentuan yang berlaku menjadi ganjalan bagi konsumen dalam mengakses layanan telekomunikasi. Pasalnya, layanan telekomunikasi dengan harga murah hanya diberikan pada jam tertentu.

Jangkauan luas merupakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh operator telekomunikasi dalam melebarkan sayapnya. Penambahan luas jaringan menjadi poin penting bagi operator untuk menarik pelanggan baru. Melalui strategi ini perluasan pelanggan tidak hanya terjadi pada mereka yang telah mengenal telekomunikasi, melainkan bisa memikat pelanggan yang baru mengenal telekomunikasi. Strategi perluasan jaringan ke daerah-daerah juga memiliki sumbangsi terhadap pemerataan kesempatan dalam teknologi. Hal ini diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang berada di pedesaan.

Tren muncul dalam industri telekomunikasi membawa angin segar bagi perkembangan akses informasi. Selain, memberikan profit yang besar bagi operator telekomunikasi. Dengan mengenal tren dalam industri telekomunikasi, kita dapat mengetahui seberapa besar peran telekomunikasi dalam kehidupan manusia. Kemudian akankah berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat? Pemaparan selanjutnya akan diberikan dalam pembahasan selanjutnya.

Kualitas Hidup Meningkat?

Dengan munculnya persaingan dalam industri telekomunikasi, maka secara jelas mampu menurunkan tingkat harga komunikasi. Namun, apakah penurunan tarif telekomunikasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Untuk menjelaskan fenomena tersebut, perlu diindentifikasi terlebih dahulu terkait kualitas hidup manusia.

Kualitas hidup manusia seiring perjlanan waktu terus mengalami perkembangan. Sebelum abad ke-18, akses pendidikan menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas hidup. Kemudian, setelah abad ke-18 menunjukkan perkembangan, di mana kualitas hidup manusia juga ditentukan oleh akses telekomunikasi. Hal dipertegas oleh Alvin Toffler yang menjastifikasi abad modern dan pintar adalah abad yang dikuasai oleh telekomunikasi. Di mana penguasaan atas teknologi menjadi indikator utama peningkatan kualitas hidup. Kendati faktor lainnya juga ikut berpengaruh, dengan proporsi tertentu.

Melek informasi di Indonesia masih memprihatinkan, faktor keterbatasan untuk mengakses informasi menjadi salah satu penyebabnya. Pasalnya, kebutuhan untuk mengakses informasi diperlukan teknologi yang menunjang, seperti komputer, jaringan telekomunikasi, dan tarif yang terjangkau. Mahalnya pengadaan teknologi pendukung menjadi alasan pemerataan infomasi melalui telekomunikasi menemui jalan buntu. Akibatnya, jika dilihat laporan Bank Dunia tahun 2007 perbandingan akses dan pemakaian teknelogi telekomunikasi terdapat perbandingan yang sangat mencolok antara Indonesia dan Malaysia. Pemakaian internet, misalnya dari per 1000 orang di Indonesia hanya memakai 72 orang, sedangkan di Malaysia sudah mencapai 434 orang. Begitu pula dengan pemakaian telepon, dari per 1000 orang di Indonesia baru yang memakai telepon hanya 270 orang, sedangkan di Malaysia 943 orang. Sungguh mencengangkan bahwa Indonesia belum mampu memberikan akses informasi kepada masyarakatnya.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa peran telekomunikasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sangat besar. Pasalnya, telekomunikasi mampu memberikan akses informasi dan komunikasi yang luas tanpa mengenal dimensi waktu. Selain itu, berbagai pengetahuan dan informasi dapat diperoleh guna menunjang produkstivitas masyarakat. Dengan demikian, kemampuan akses masyarakat terhadap telekomunikasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses telekomunikasi sangat diperngaruhi oleh tarif telekomunikasi yang diterapkan. Maka, adanya peningkatan kompetisi dalam industri telekomunikasi jelas memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Di mana setiap masyarakat dengan mudah mengakses pelayanan telekomunikasi, baik untuk internet maupun telepon. Selain itu, kompetisi yang ada akan menciptakan peningkatan kualitas, penambahan luas jangkauan, dan tarif telekomunikasi yang murah. Melalui mekanisme ini pemerataan atas penggunaan sarana telekomunikasi dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif telekomunikasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di mana akses informasi dan komunikasi dapat diperoleh dengan mudah dan murah. Namun, yang perlu diperhatikan ialah mekanisme penentuan tarif telekomunikasi yang terapkan operator, kurang mampu mendidik masyarakat secara sosial. Di mana akses pelayanan telekomunikasi yang murah, banyak syarat dan ketentuan yang menyertainya. Melalui program-program pemasaran yang memberikan berbagai pilihan paket yang dapat dipilih sesuai selera pelanggan. Dengan proses ini jelas operator mengajarkan konsumen untuk berlaku boros. Artinya, penggunaan telekomunikasi yang murah dibatasi dengan jam, sehingga dengan atau tanpa keperluannya masyarakat wajib menggunakan sarana tersebut sebelum melewati batas waktu dan ketentuan yang berlaku.

Sungguh ironi memang bahwa akses telekomunikasi di Indonesia, belum mampu mendidik masyarakat secara sosial. Kendati cara ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penguasaan teknologi dan informasi. Perlu disadari penurunan tarif telekomunikasi tidak dapat dikatakan memberikan manfaat bagi masyarakat secara penuh. Pasalnya, ada dampak negative yang ditimbulkannya. Untuk itu, pemanfaatan atas fasilitas telekomunikasi harus disikapi secara bijak, sebab ketidakmampuan dalam mengendalikan penggunaan sarana ini dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Felix Wisnu Handoyo

Mahasiswa Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM

Harus Diusut Tuntas Perkara Bailout Century

2009-12-04T23:00:00.003+07:00

Dimuat Harian Seputar Indonesia

Jumat, 4 Desember 2009

BANK Century yang merupakan bank kecil mendadak terkenal karena skandal yang dibuatnya.Sejak awal merger yang dilakukannya, bank ini sudah banyak melakukan pelanggaran.

Namun,puncaknya ketika Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik pada November 2008. Berbagai spekulasi mencuat ke permukaan,mulai dari isu efek sistemik hingga politik mewarnai penyelamatan Bank Century. Pada dasarnya, kasus Bank Century bermula saat Bank Indonesia menilai bahwa Bank Century merupakan bank gagal berdampak sistemik.Hal itu dilandasi kondisi perekonomian global dan Indonesia yang memburuk akibat hantaman badai krisis. Namun, permasalahan yang harus diselesaikan terkait Bank Century ialah mengenai pengucuran dana segar yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).Pengucuran dana sebesar Rp6,7 triliun yang menuai kontroversi.

Maka, pengusutan atas kasus ini harus mampu memberikan penjelasan kepada publik. KPK sebagai lembaga yang diserahi tanggung jawab harus mampu memenuhi keinginan publik yang haus akan kebenaran dan keadilan. Selain itu, hak angket DPR harus terus bergulir untuk ikut menyelidiki aliran dana bailout Bank Century. Jangan sampai penggelembungan dana bailout yang semula Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun dinikmati oleh pejabat dan pengusaha besar saja.

Dukungan atas pengusutan dana talangan Bank Century terus mengalir dari masyarakat.Pasalnya,dana yang dikeluarkan untuk membantu Bank Century merupakan uang rakyat. Maka, KPK dan DPR harus mampu menjawab tantangan ini. Selain itu, dukungan informasi dari PPATK akan menjadi kunci dan titik terang penyelidikan, yang akan melenggangkan pengusutan kasus bailout Century oleh KPK dan DPR. Harapannya, kasus ini segera tuntas sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dalam pengusutan kasus bailout Bank Century yang harus ditangani ialah masalah pengucuran dana sebesar Rp6,7 triliun.Bukan,masalah terkait kebijakan menyelamatkan bank gagal tersebut.Pasalnya, berdasarkan informasi makro, pasar keuangan, dan pasar modal memang kondisi perekonomian Indonesia ketika itu sedang terguncang. Maka, kebijakan bailout dirasa sebagai kebijakan yang tepat karena mampu meredam kepanikan pelaku ekonomi,terutama bagi nasabah Bank Century. Hal yang perlu diingat bahwa kasus Bank Century bukan terkait pengambilan kebijakan, melainkan masalah yang menyangkut pengucuran dana talangan itu.

Untuk itu, penyelesaian atas kasus ini harus memberikan titik terang terkait pihak yang menerima dana talangan dan penggunaan atas dana tersebut. Dengan cara itu, masalah terkait bailout Bank Century dapat segera diselesaikan sampai tuntas.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM Yogyakarta

Waktunya Untuk Lepas Landas

2009-10-28T14:25:00.005+07:00

Seputar Indonesia
Kamis, 29 Okt 2009

Pada hari Selasa (20/10) lalu, Indonesia resmi memiliki presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2009/2014. Berbagai harapan kian membubung tinggi bagi pemerintahan yang baru. Maka, sudah waktunya kita lepas landas, dengan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlepas dari latar belakang menteri yang dipilih dalam kabinet Indonesia Bersatu II, pemerintahan yang baru seharusnya lebih tangguh dari yang sebelumnya. Mengingat berbagai indikator, baik dalam perekonomian maupun sosial politik menunjukkan gejala yang cukup baik. Jika kita lihat dari ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan IHSG dalam pasar modal terus menunjukkan gairah perekonomian Indonesia. Sedangkan, jika dilihat dari kacamata sosial politik, Indonesia cukup kondusif bagi investor yang ingin menanamkan modalnya. Dalam sepuluh tahun terakhir Indonesia mencatatkan perbaikan sosial politik yang cukup signifikan. Kedua hal ini merupakan modal yang cukup baik bagi pemerintahan yang baru untuk guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan fundamental ekonomi dan sosial politik yang cukup kuat, maka sudah waktunya Indonesia bertumbuh dan berkembang lebih baik. Hal ini menandakan bahwa sudah seharusnya Indonesia lepas landas menuju ranah yang lebih tinggi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran; peningkatan pertumbuhan ekonomi; menciptakan pemerataan; dan perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memadai harus terus dilakukan guna menopang kemajuan yang terjadi.

Kendati didukung dengan fundamental baik, pemerintahan baru memiliki beban berat untuk membawa Indonesia keranah yang lebih tinggi. Pasalnya, untuk meluncurkan perekonomian dibutuhkan infrastruktur yang menunjang. Di mana infrastruktur yang memadai mampu meningkatkan investasi, sehingga perekonomian Indonesia menjadi lebih bergairah.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus menjadi focus utama. Pasalnya, dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai investor akan banyak masuk dalam sektor riil. Artinya, akan ada penyerapan tenaga kerja, yang mendorong penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, masuknya investor dalam sektor riil akan mengurangi hot money yang masuk ke Indonesia. Kondisi ini jelas akan semakin menguatkan pondasi perekonomian Indonesia.

Peningkatan gairah perekonomian Indonesia memang menjadi tugas pemerintahan yang baru. Namun, peningkatan atau kemajuan yang dicapai harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Pasalnya, peningkatan kualitas SDM ikut menentukan keberhasilan dalam mengembangan perekonomian di masa mendatang. Maka, dukungan bagi sektor pendidikan menjadi focus selanjutnya yang tidak bisa ditawar lagi.

Sudah saatnya pemerintah yang baru focus ke dalam sektor riil, melalui pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Pasalnya, kekuatan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan sektor riil akan lebih kuat dan tumbuh lebih cepat. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka jaminan akan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia hanya menunggu waktu saja. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berpengaruh di dunia. Maka, beban berat menanti kabinet Indonesia Bersatu II untuk meluncurkan perekonomian Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan besar berada dalam pundak pemerintahku, maka majulah dan terus maju demi Indonesia tercinta.

Felix Wisnu Handoyo

Mahasiswa FEB UGM, Yogyakarta

Menjaga Kekokohan Pilar dan Moral Bangsa

2009-10-02T09:53:00.002+07:00

Dimuat oleh Seputar Indonesia
Kamis, 1 Oktober 2009

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Dengan tugas yang berat, tidak jarang KPK harus menghadapi berbagai masalah.Keadaan semakin berat setelah Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Tidak lama berselang, beberapa petinggi KPK juga kembali diperiksa oleh polisi. Hingga saat ini dari lima petinggi KPK,hanya dua petinggi saja yang masih menjalankan tugas.Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat KPK merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberangus aksi korupsi di negeri ini.Wajar jika KPK memiliki banyak “musuh”yang akan terus merongrong di tengah semakin memudarnya kejujuran masyarakat Indonesia.

Tugas yang mulia KPK harus terus mendapat dukungan oleh masyarakat Indonesia.Pasalnya,tanpa KPK korupsi jelas akan kembali merajalela. Jika kita ingat, prestasi KPK dalam beberapa tahun belakangan merupakan sebuah kerja keras yang patut mendapat apresiasi.Dengan segala kewenangan dan kemampuan itu KPK berhasil menjaring koruptor yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, KPK berhasil mengembalikan kekayaan negara hingga ratusan miliar rupiah.

Sungguh sebuah prestasi yang luar biasa,mengingat tanggung jawab dan tantangan yang besar selalu menanti mereka. Saat ini KPK sedang dirundung “kesedihan”, hal itu tampak dari berbagai masalah yang melibatkan dan menggoyahkan eksistensi dan konsistensi KPK. Mulai dari keterlibatan pimpinan KPK dalam kasus pembunuhan hingga adanya dugaan aksi suap. Di tengah terpaan badai yang begitu besar,pemerintah bertanggung jawab mengokohkan kembali KPK demi menjaga moral bangsa. Tanpa KPK, korupsi jelas akan kembali menjamur di Indonesia.

Mengembalikan konsistensi dan eksistensi KPK memang bukan pekerjaan mudah.Meski Presiden,melalui perppu,akan menentukan pelaksana tugas pimpinan KPK yang jadi tersangka,masih saja ada masalah yang menghampirinya. Mulai perppu yang tidak jelas hingga ketakutan sementara kalangan bahwa rahasia lembaga negara tersebut tidak terjaga dengan baik bila yang jadi pelaksana tugas pimpinan KPK diambil dari luar KPK. Pemulihan KPK merupakan harga mati bagi pemerintah, mengingat kekokohan KPK dalam menjalankan tugas akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.

Kekokohan bukan berarti kekuasaan tanpa batas, melainkan penegakan kembali nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan KPK dalam mengemban tugas. Dengan proses pemulihan ini diharapkan suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi negara yang bebas dari korupsi. Yang akan mencerminkan moral bangsa sebagai negara yang besar dan kaya. Reinkarnasi KPK untuk menjadi lebih baik merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Pasalnya, dukungan yang besar dari berbagai pihak akan mampu membawa KPK pada puncak prestasi dengan mampu mengungkap kasus korupsi,baik yang melibatkan aparatur negara maupun pejabat tinggi negara.

Untuk itu, bangunlah, dukunglah, dan bantulah KPK agar kembali menjadi kokoh, agar moral bangsa ini tetap terjaga kebersihan dan kesuciannya.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM

Mahasiswa dan Pergerakannya

2009-09-16T06:14:00.001+07:00

Dimuat Seputar Indonesia
Wednesday, 16 September 2009

MAHASISWA merupakan bagian dari perubahan dalam suatu bangsa untuk mencapai citacita bersama. Dalam beberapa generasi terdahulu mahasiswa selalu mengambil bagian dalam pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa, terutama bagi Indonesia.

Ketika zaman penjajahan, mahasiswa merupakan penggerak kebangkitan nasional. Selain itu, pada 1997/1998 mahasiswa menjadi penggerak reformasi yang diawali dengan kejatuhan Orde Baru. Peranannya yang begitu besar memang perlu diperjuangkan terusmenerus. Pasalnya, mahasiswa dianggap sebagai kaum akademis yang belum tercampur berbagai kepentingan politik dan kelompok. Maka,sudah sewajarnya mengambil peran yang lebih penting dalam mengawasi pemerintahan,terutama untuk pemerintahan mendatang.

Dengan tetap memperjuangkan idealisme,sikap kritis,dan kepedulian terhadap kemajuan bangsa ini. Mahasiswa dan pergerakan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah di mana pergerakan merupakan upaya perhatian,pengawasan, dan kepedulian mahasiswa bagi bangsa dan negaranya.Pergerakan juga dapat dikatakan sebagai jiwa mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kendati pergerakan mengalami transformasi dari masa ke masa.

Arah pergerakan semacam ini yang perlu diperjuangkan mahasiswa untuk mengawasi pemerintahan di masa sekarang dengan menjunjung tinggi etika, intelektualitas, dan semangat reformasi tanpa melakukan perbuatan anarki. Pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan mahasiswa dengan mengedepankan solusi atas permasalahan sehingga pergerakan diartikan sebagai sebuah tindakan yang konstruktif. Adapun beberapa pergerakan mahasiswa yang dapat dilakukan dalam rangka mengawasi pemerintah di masa sekarang adalah sebagai berikut.

Pertama, pergerakan ekonomi, merupakan sebuah sikap atas kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Pergerakan ini harus didukung dengan analisis yang mendalam atas dampak dan permasalahan, kemudian memberikan jalan tengah. Kedua,pergerakan politik,merupakan sebuah sikap atas keberadaan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.Apakah sesuai dengan amanah konstitusi,undangundang, dan Pancasila?

Jangan sampai politik yang berkembang dan muncul merupakan politik dagang sapi yang hanya mengumbar atau berbagi kursi tanpa pelaksanaan dan tujuan yang jelas. Ketiga,pergerakan sosial,merupakan sikap kritis yang perlu dibangun mahasiswa dalam menciptakan kepedulian kepada sesama melalui perjuangan atas hak, pendampingan terhadap masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya.

Hal ini bertujuan agar pergerakan dalam pengawasan pemerintah tetap terjadi dengan memperhatikan ketiga aspek di atas. Diharapkan hal itu memunculkan sebuah pergerakan, perubahan,dan pembaharuan yang berkualitas sehingga mampu membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta

Memilih Komposisi yang Tepat dalam Kabinet

2009-09-06T07:58:00.002+07:00

Dimuat Seputar Indonesia
Sabtu, 5 September 2009

PRESIDEN terpilih telah ditetapkan dan mulai menyusun kabinet untuk lima tahun mendatang. Berbagai pertimbangan dilakukan guna memperoleh susunan kabinet terbaik untuk menunjang pemerintahan yang lebih baik.

Hal itulah yang menjadi momok ketika parpol pendukung meminta jatah menteri dalam kabinet. Keadaan dilematis dihadapi SBY sebagai presiden terpilih untuk lima tahun mendatang. Pada dasarnya perolehan suara SBY dalam pilpres lalu memang bukan mutlak dukungan parpol.Pasalnya, dukungan parpol tidak terlalu signifikan memengaruhi SBY dalam menuai suara.

Hal itu terbukti dari pemilihan anggota legislatif yang lalu di mana Demokrat sebagai partai pendukung SBY tetap perkasa dengan suara yang cukup besar. Dalam pilpres pun terbukti bahwa raihan suara dari Demokrat sepenuhnya disebabkan peran SBY,bukan dukungan partai.Meski demikian,tetap ada dilema yang menyelimuti presiden terpilih dalam menyusun kabinetnya.

Kemelut dalam pemilihan kabinet bukan merupakan hal yang aneh. Dengan konsep demokrasi yang ada saat ini, memang hal itu memungkinkan untuk berbagi kursi dalam pemerintahan.Keadaan itu menjadi bahaya apabila pembagian kursi menteri tidak memperhatikan kualitas dan profesionalitas dalam mengemban amanah rakyat.

Hal itulah yang perlu dihindari dan disikapi secara bijak agar tidak mengakibatkan instabilitas politik dalam negeri. Menghindari munculnya utang politik dalam kursi kabinet bukan perkara mudah.Kendati dukungan parpol dalam mendulang suara tidak terlalu signifikan,wakil parpol sangat berpengaruh di DPR (legislatif).

Artinya, parpol bisa menjadi batu sandungan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya apabila tidak ada persetujuan dari wakil rakyat di parlemen (yang dikuasai parpol). Untuk itu, dalam menyusun kabinet mendatang presiden terpilih (SBY) harus mampu memasukkan komposisi yang tepat dalam kabinet agar pemerintahannya kuat secara eksekutif dan legislatif.

Dalam mengatasi kondisi tersebut, menghindari utang politik dalam kursi kabinet bukan merupakan langkah yang bijak.Namun, yang perlu dilakukan dalam penyusunan kabinet mendatang, pertama, presiden terpilih harus mendata calon menteri yang akan masuk dalam kabinetnya. Cara ini digunakan untuk melakukan seleksi tahap awal dengan melihat track record dari calon menteri yang bersangkutan.Kedua, dalam memilih menteri faktor profesionalitas tetap harus dijunjung tinggi.

Hal ini bertujuan menciptakan kabinet terbaik dalam pemerintahan. Proses ini dapat memasukkan wakil parpol dengan tetap mengacu pada kualitas dan profesionalitas. Kendati dari parpol, tetap dimungkinkan ada wakilnya yang benar-benar berkualitas. Ketiga,membuat kontrak politik dengan parpol dan wakilnya dalam pemerintahan.

Tujuannya untuk mengikat parpol dan wakilnya agar tetap mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan kelompoknya. Proses semacam ini bisa menjadi saringan agar pembentukan kabinet di masa mendatang benar-benar memiliki dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa.

Komposisi yang tepat dalam kabinet dapat menunjang pemerintahan yang kuat dan berkualitas. Sebab kekuatan sebuah pemerintahan sangat menentukan keberhasilannya dalam membangun bangsa. Untuk itu, konsep diversifikasi menteri bisa menjadi alternatif di tengah kegalauan terhadap utang politik dalam kursi kabinet.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
UGM Yogyakarta

Sosialisasi Penggunaan Kondom Dalam Industri Seks Komersial

2009-08-27T10:01:00.007+07:00

Hubungan intim yang dilakukan sepasang kekasih dalam memenuhi hasrat biologisnya merupakan hal wajar. Sebagai makhluk individu dan sosial manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan, baik yang sifatnya spiritual hingga biologis. Kebutuhan yang beraneka ragam tersebut menuntut pemenuhan untuk mencapai kepuasan tertentu. Salah satunya ialah kebutuhan biologis sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di mana kebutuhan ini menyangkut hubungan antar sepasang kekasih yang tidak hanya melibatkan hasrat seksual tetapi juga melibatkan seluruh perasaan, dan bentuk cinta terhadap pasangannya.

Bagi sebagian besar orang hubungan intim merupakan tindakan yang sakral, dengan melibatkan campur tangan sang pencipta terutama dalam penciptaan keturunan. Namun, bagi sebagian orang lainnya, hubungan intim merupakan tindakan yang biasa dilakukan antara pria dan wanita dalam upaya melampiskan hasrat seksualnya. Pandangan yang berbeda atas pemaknaan hubungan intim memunculkan pro dan kontra atas hubungan intim.

Pengertian yang berbeda atas hubungan intim memberikan nuansa bagi perkembangan dan pemikiran masyarakat. Yang mana penerapan atas pengertian hubungan intim diserahkan kepada masing-masing individu. Seiring perkembangan zaman yang serba modern dan masuk budaya barat ke Indonesia ikut memberikan sumbangsi atas perkembangan budaya seksual. Yang membawa Indonesia ke arah perubahan struktur sosial yang serba bebas dan terbuka sehingga memiliki kecenderungan memahami hubungan intim sebagai pelampiasan hasrat seksual, terutama bagi kaum muda.

Pergeseran struktur sosial yang serba bebas dan terbuka mengarahkan Indonesia dalam jurang masalah yang cukup luas. Di mana seiring berkembangnya budaya kebebasan mengarahkan masyarakat Indonesia, khususnya remaja kepada hubungan seks bebas. Yang ditunjang dengan peredaran video mesum di masyarakat yang semakin merajalela. Akhirnya, perilaku sosial yang semakin berubah mengarahkan seks bebas pada bisnis penjaja seks yang terkadang melibatkan remaja sebagai pelaku.

Pergeseran nilai budaya membuat tindakan menjajakan seks sebagai suatu bentuk sensasi, mencari kepuasaan hingga yang bermotif ekonomi. Yang artinya akan berkembang pesat seiring pengaruh perubahan struktur sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini pada level yang lebih tinggi akan mengarah pada tindakan prostitusi, yang melibatkan pelanggan, penjual, dan perantara. Di mana pola semacam ini akan membentuk lokalisasi prostitusi, yang tidak hanya sebagai lahan pemuas hasrat seksual juga menjadi lahan bisnis.

Munculnya lokalisasi prostitusi sebagai akibat dari munculnya modernisasi, yang menitikberatkan pada permasalahan sosial lainnya. Dengan mulai bermunculan lokalisasi prostitusi menggambarkan bahwa pemenuhan atas nafsu seksual semakin tinggi. Di mana permintaan akan pelayanan dari penjaja seks terus mengalami peningkatan. Yang didasari atas berbagai kesenangan, gengsi hingga kemewahan ditawarkan dalam bisnis prostitusi.

Keuntungan sesaat seakan menjadi magnet yang kuat sehingga mampu melibatkan banyak orang dalam praktik kegiatan prostitusi. Mulai dari mucikari, penjaja seks, hingga pelanggan yang menikmati layanan seksual. Perkembangan yang pesat dalam dunia prostitusi juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang menjerat penjaja seks. Dengan dibantu oleh mucikari sebagai perantara memudahkan penjaja seks mendapatkan pelanggan. Atas dasar saling menguntungkan satu sama lain menjadi dasar berkembangnya secara pesat dunia prostitusi.

Perkembangan yang pesat pada dunia prostitusi diimbangi pula oleh peningkatan penularan penyakit menular seksual. Dimana pengaruh gonta-ganti pasangan inilah yang menjadi pangkal masalah munculnya penyakit menular seksual. Salah satu penyakit yang mengerikan dan sangat mematikan ialah HIV merupakan virus yang menyebabkan Aids. Dimana Aids sendiri merupakan sindroma menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan HIV, sehingga tubuh tidak dapat memerangi penyakit. Tren itulah yang kini merebak dalam lingkup lokalisasi prostitusi akibat dari gonta-ganti pasangan ketika melakukan hubungan seksual.

Memerangai PMS pada lokasisasi Prostitusi

Penyakit menular seksual yang terjadi dalam lokalisasi prostitusi merupakan dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas seksual yang serba bebas. Ditandai dengan sedikitnya pelaku seks yang penggunaan alat pengaman seksual yang aman (kondom). Minimnya penggunaan kondom dalam industri prostitusi dinilai sebagai penyebab penyebaran penyakit menular seksual secara cepat. Berdasarkan buku yang berjudul “10 Langkah Mengembangkan Kebijakan Publik: Mencegah Penularan HIV/AIDS di Lingkungan Seks Komersial”, menyebutkan bahwa diperkirakan ada 190-270 ribu pekerja seks dengan 7-10 juta lelaki menjadi pelanggannya. Yang mana lebih dari 50% pelanggan lelaki memliki pasangan tetap atau berstatus kawin. Ironinya, penggunaan alat pengaman seksual seperti kondom tidak mencapai 10%. Artinya penyebaran penyakit menular seksual sangat mudah berkembang dan menjangkit setiap pelaku seks komersial.

Kesadaran para pelaku seks komersial yang sangat rendah dalam penggunaan kondom disinyalir menjadi penyebab penularan penyakit seksual merebak dengan cepat. Bisa dibayangkan apabila seorang penjaja seks yang mengidap PMS (Penyakit Menular Seksual) melayani pelanggannya tanpa kondom, maka penularan penyakit akan terjadi. Dalam kondisi yang berbeda penularan penyakit kembali terjadi apabila pelanggan tersebut melakukan hubungan intim dengan istrinya di rumah. Akibatnya, penularan penyakit seksual akan terus meminta korban saat berhubungan seksual atau adanya hubungan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh dengan penderita.

Penyakit menular seksual akan semakin merebak apabila kesadaran dari pelaku seks komersial yang rendah atas penggunaan kondom. Untuk memerangi PMS dalam industri prostitusi penggunaan kondom sebagai alat pengaman seksual menjadi hal yang mutlak. Pasalnya, kondom merupakan alat pengaman seksual yang berbahan lateks tidak berpori dapat mencegah terjadinya pertukaran cairan ketika berhubungan seksual. Selain sebagai alat pengaman, penggunaan kondom juga bisa memberikan kenikmatan lebih saat berhubungan intim, dengan pelicin, serta aroma dan bentuk yang beragam. Untuk itu, sosialisasi dalam penggunaan kondom dalam industri seks komersial harus terus dan gencar dilakukan agar penyebaran PMS yang lebih meluas dapat dicegah.

Sosialisasi Penggunaan Kondom

Pada dasarnya penularan penyakit seksual merupakan sisi negatif dari berkembangnya seks komersial. Hal itu disebabkan oleh minimnya penggunaan kondom saat berhubungan seksual antara penjaja seks dengan pelanggannya. Berdasarkan data yang dihimpun dari komisi penanggulangan AIDS Nasional 2002, mencatat jumlah rawan tertular HIV/AIDS di Indonesia diperkirakan 13-20 Juta orang, dengan 90.000-130.000 orang positif terinfeksi HIV/AIDS. Selain itu, dengan sumber yang sama dari survei perilaku di beberapa kota di Indonesia menunjukkan lebih dari separuh lelaki dengan mobilitas tinggi membeli jasa seks setahun terakhir. Kondisi ini menggambarkan betapa mengerikan penyebaran penyakit menular seksual, terutama HIV/AIDS dalam industri seks komersial.

Untuk mengatasi penyebaran PMS dalam industri seks komersil diperlukan sosialisasi untuk menyadarkan pelaku seks komersil dalam penggunaan kondom saat berhubungan seksual. Hal itu tidaknya bertujuan sebagai pelindung diri, yang juga dapat mengurangi laju penularan penyakit seksual. Dalam melakukan sosialisasi penggunaan kondom pada industri seks komersil diperlukan strategi yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Tabel dibawah ini menggambarkan pola sosialisasi penggunaan kondom dalam seks komersil dengan tujuan akhir penggunaan 100% kondom pada lokalisasi prostitusi / seks komersial.

Target dan Sasaran

Riset dan Pengolahan Data

Penentuan Strategi

Menggali Dukungan

Media Massa

Masyarakat

Pemerintah

Penggunaan Kondom 100% Pada Lokalisasai Prostitusi

Sumber: Penulis

Penentuan strategi dalam sosialisasi penggunaan kondom merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Dimana penentuan strategi terbagi menjadi dua hal, yaitu penentuan target dan sasaran, dan melakukan riset dan pengolahan data. Keduanya menjadi dasar dari pengembangan sosialisasi pengunaan kondom pada lokalisasi prostitusi. Selanjutnya, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan target maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti media, pemerintah, dan masyarakat. Peran media dalam upaya sosialisasi ini ialah memberitakan hal-hal yang terkait dengan manfaat dan kelebihan menggunakan kondom saat berhubungan intim.

Sedangkan, pemerintah dan masyarakat ikut berperan dalam menyadarkan pelaku seks komersial akan pentingnya penggunaan kondom saat berhubungan intim dengan pelanggannya. Peran pemerintah lainnya yang dirasa perlu, yaitu menyediakan kondom gratis, pemeriksaan kesehatan rutin kepada penjaja seks, dan melakukan pemetaan atas perkembangan industri seks komersial agar penyebaran PMS dapat dikontrol. Melalui program ini diharapkan penggunaan 100% kondom dalam industri seks komersial dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

Upaya pencegahan atas penyebaran PMS dalam seks komersial melalui sosialisasi penggunaan kondom dirasa sebagai tindakan yang tepat. Pasalnya, perkembangan industri seks komersil telah mampu memberikan penghidupan bagi mereka yang terjun di dalamnya. Sangat tidak bijak apabila penanganan atas masalah tersebut dilakukan dengan memberantas peredaran industri seks komersial. Untuk itu, penggiatan atas sosialisasi penggunaan kondom dalam seks komersil harus terus dilakukan guna mencegah laju penyebaran penyakit seksual.

Felix Wisnu Handoyo

Mahasiswa Ilmu Ekonomi

FEB, UGM

Indonesia Belum Merdeka Sepenuhnya

2009-08-26T14:26:00.001+07:00

Pada tanggal 17 Agutus 2009 lalu, Indonesia telah menikmati kemerdekaan selama 64 tahun. Ketika itu, Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan republik Indonesia dari tangan penjajah. Yang sekaligus mengahantarkan Indonesia masuk dalam gerbang perubahan besar pasca proklamasi. Hal itulah yang tergambar 64 tahun yang lalu.

Namun, saat ini ditengah gejolak ekonomi, sosial, dan politik; Apakah Indonesia telah merdeka seutuhnya? Memang secara De Jure Indonesia telah di akui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Keadaan itu berbeda jika di pandang secara De Facto, Indonesia tidak sepenuhnya merdeka. Pasalnya, belenggu kemiskinan, pengangguran, terorisme, dan kesenjangan sosial masih melekat dalam masyarakat Indonesia. Kondisi ini secara jelas mengungkapkan bahwa secara kenyataan Indonesia masih jauh dari kata merdeka.

Data dari BPS menyebutkan bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia per Januari 2009 sebesar 9,4 juta jiwa. Dengan tingkat kemiskinan per maret 2009 sebesar 34,98 juta jiwa. Hal itu menggambarkan bahwa kondisi rakyat Indonesia masih memprihatinkan dan jauh dari sejahtera. Selain itu, aksi terorisme kian mengancam Indonesia mengingat pada bulan Juli lalu, terjadi bom bunuh diri di dua hotel yang berbeda. Keadaan ini diperparah dengan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin melebar, dimana perbedaan antara yang kaya dan miskin semakin meluas.

Dengan mencermati realita yang terjadi di negeri ini, maka secara jelas bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat masih jauh dari merdeka sepenuhnya. Kendati bangsa ini masih jauh dari kata merdeka yang sesungguhnya, tapi upaya menciptakan cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD’45 alinea keempat harus tetap di wujudkan, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk ini, amanah ini menjadi tanggung jawab pemeritahan yang berkuasa saat ini.

Perjuangan dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia harus sebanding dengan perjuangan para pahlawan ketika merebut kekuasaan dari tangan penjajah. Namun, yang membedakan ialah cara perjuangan yang dilakukan. Pada zaman dahulu perjuangan dilakukan dengan pertumpahan darah, tetapi perjuangan saat ini harus lebih mengedepankan intelektualitas, integritas, dan moral sebagai bangsa yang berdaulat. Semuanya itu merupakan wujud menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Untuk menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya, banyak hal yang perlu dilakukan oleh penguasa (pemerintah). Pertama, menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan berusaha, sekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Kedua, perlu adanya revitalisasi pemerintahan agar tercipta pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien dengan mengedepankan keadilan sosial. Hal ini mengandung arti bahwa pelayanan kepada masyarakat harus adil tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan lainnya.

Ketiga, perlu adanya pemberdayaan dan pengembangan unit kegiatan yang mampu melibatkan seluruh rakyat Indonesia dengan mengedepankan kekayaan intelektualitas. Cara ini dapat memberikan kesempatan kerja yang besar bagi rakyat Indonesia. Selain itu, pengembangan ini sifatnya terbarukan karena mengandalkan kekayaan sumber daya insani. Untuk itu, upaya menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya nampaknya akan semakin mendekati realitas apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Upaya menciptakan kemerdekaan yang seutuhnya memang harus diupayakan dengan mengedepankan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu, guna menciptakan kemerdekaan yang sesungguhnya peran serta seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan. Kita ingat bahwa para pahlawan bersatu untuk mengusir penjajah, maka kita pun harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan Nasional

2009-08-22T08:24:00.001+07:00

Seputar Indonesia
Saturday, 22 August 2009

PEMUDA merupakan tulang punggung kemajuan suatu bangsa. Pemudalah yang akan menentukan maju atau tidaknya sebuah bangsa dalam merintis perekonomian dan pembangunan.

Pemuda biasanya diidentikkan dengan perubahan,pembaharuan,dan pergerakan. Pada masa penjajahan hingga proklamasi kemerdekaan,peran pemuda sangat luar biasa. Maka, tidak berlebihan apabila pemudalah jiwa dan raga suatu bangsa dalam meniti kejayaan di masa kini dan mendatang. Kini Indonesia telah merdeka, peran pemuda tidak lagi sebagai pahlawan perang melawan penjajah.

Melainkan membuat perubahan, pembaruan, dan pergerakan yang mendukung kemajuan perekonomian dan pembangunan nasional.Hal ini menunjukkan perjuangan kaum muda saat ini tidak lagi mengandalkan kekuatan otot, tetapi menjunjung kekayaan intelektualitas dan integritas sebuah bangsa.

Melalui keterlibatannya dalam pembangunan nasional dengan mengandalkan keahliannya masing-masing. Menciptakan pembangunan dan perekonomian yang berkelanjutan memang memerlukan peran pemuda.Pasalnya, kekayaan yang dimiliki sumber daya insani (pemuda) bersifat terbarukan dan akan terus mengalami regenerasi.

Memahami betapa besarnya peran pemuda sudah selayaknya pengembangan dan pemberdayaan kaum muda harus terus dilakukan. Melalui program-program yang tepat dan terarah, sehingga menghasilkan bibit yang unggul, guna kemajuan bangsa di masa mendatang. Peran pemuda yang dirasa penting perlu mendapat apresiasi lebih dari pemerintah.

Di masa peringatan HUT Ke-64 RI ini, sudah waktunya pemerintah mulai memberikan perhatian khusus bagi tulang punggung bangsa di masa mendatang dengan memberikan beasiswa, pelatihan, penghargaan, dan hal lain yang mampu memotivasi perkembangan pemuda Indonesia. Itu semua akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa.

Kontribusi anak muda dalam pembangunan nasional memang tidak harus tampak dari segi fisik,tetapi bisa dari segala hal.Mulai dari prestasi akademik hingga yang bersifat olahraga. Pemuda harus memberikan usaha terbaiknya sebagai bentuk bakti pada bangsa. Selain itu,pemuda harus mampu menciptakan pengaruh yang besar dalam pembaharuan dan kemajuan ekonomi.

Selanjutnya, mengarahkan pengertian bahwa kontribusi pemuda dalam pembangunan nasional merupakan sebagai sebuah sumbangsih kaum muda dengan melibatkan keahlian dan bakatnya di bidang masingmasing demi kemajuan bangsa.

Maka, pada ulang tahun yang ke-64 ini perhatian bangsa terhadap pemuda harus terus ditingkatkan, yang kemudian menuntut kaum muda untuk lebih berusaha demi kemajuan bangsanya. Hidup kaum muda Indonesia! Berjuanglah demi tumpah darahmu.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
UGM Yogyakarta

Implementasi Program Kesejahteraan

2009-08-08T07:12:00.001+07:00

Dimuat Seputar Indonesia
Sabtu, 8 Agustus 2009

PADA beberapa waktu lalu, presiden telah menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR terkait RAPBN 2010. Dalam pidato, yang diwarnai tepuk tangan tersebut presiden menyampaikan lima prioritas pembangunan dan anggaran.

Di mana salah satu yang menjadi prioritasnya ialah pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial sebesar Rp36,1 triliun. Peningkatan kesejahteraan rakyat memang merupakan tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD’45,yakni meningkatkan kesejahteraan umum.

Maka, upaya peningkatan kesejahteraan memang seharusnya menjadi prioritas. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS menyebutkan angka kemiskinan per maret 2009 mencapai 34,98 juta jiwa. Hal itu menandakan masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam keadaan jauh dari sejahtera.

Selain itu, BPS juga menyebutkan, per Januari 2009 terdapat pengangguran terbuka sebesar 9.427.590 jiwa. Dengan tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi berarti tantangan pemerintah akan semakin berat.Maka, dibutuhkan program peningkatan kesejahteraan yang efektif sehingga dapat sesuai dan cita-cita bangsa dalam menyejahterakan rakyatnya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada beberapa program yang dapat direalisasikan. Pertama,program pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif. Kendati tahun ini ditetapkan sebagai tahun industri kreatif,pembinaan terhadap industri tersebut masih belum menunjukkan per-tumbuhan yang signifikan. Padahal Industri kreatif sendiri mampu menyerap rata-rata 5,4 juta pekerja pada periode 2002- 2006,dengan sumbangsih terhadap PDB mencapai Rp104,6 triliun.

Dengan angka sebesar itu berarti industri kreatif memiliki potensi untuk menekan pengangguran, angka kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, program pemerataan kesempatan berusaha bagi setiap warga negara.Kemiskinan yang terjadi di Indonesia sering disebabkan oleh keterbatasan akses penunjang.

Program ini dapat direalisasikan dengan meningkatkan pembangunan sarana publik di setiap daerah di Indonesia.Yang memudahkan setiap warga negara untuk mengaksesnya. Ketiga, program pemberdayaan dan pengembangan UKM, yang hingga saat ini nasibnya tak menentu.

Padahal UKM merupakan entitas bisnis yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.Yang memungkinkan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pada dasarnya,ketiga program di atas hanya segelintir program yang seharusnya menjadi senjata utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, yang dibutuhkan saat ini ialah implementasi program yang efektif dan efisien, bukan penggelembungan terhadap anggaran kesejahteraan.(*)

Kriteria Pemilihan Menteri dalam Kabinet

2009-08-06T07:27:00.003+07:00

Dimuat Seputar Indonesia
Sabtu, 1 Agustus 2009

Tantangan besar akan menghadang perjalanan pemerintahan baru. Pasalnya, banyak permasalahan yang harus diatasi dan ditangani. Mulai dari masalah ekonomi, politik hingga persoalan mengenai pertahanan dan keamanan. Maka, pembentukan kabinet yang professional dan ramping wajib dilakukan guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kebiasaan membagi-bagi kursi kabinet kepada patai politik pendukung nampaknya harus segera dihilangkan. Pasalnya, dengan zaman yang semakin kompetitif diperlukan pemerintahan yang tangguh. Dimana pemerintahan yang tangguh membutuhkan orang-orang prefesional bukan mereka yang bekerja atas kepentingan kelompok. Maka, presiden terpilih harus benar-benar cermat dalam memilih menteri yang akan mengisi jabatan dalam pemerintahannya.

Hal itu dipertegas dengan pendapat sejumlah ekonom yang mengatakan bahwa tantangan perekonomian lima tahun mendatang akan semakin berat. Maka, dibutuhkan orang-orang professional untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan mendatang.

Menurut Kritiadi dari Centre for Strategic and Internasional Studies bahwa setidaknya akan ada tiga permasalahan yang akan dihadapi pemerintah ke depan. Pertama, dibidang ekonomi yang masih menyangkut masalah krisis global. Kedua, membangun pemerintahan yang lebih bersih. Ketiga, mengenai pertahanan dan keamanan, yang menyangkut alutsista (alat utama sistem persenjataan).

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi pemerintah ke depan, maka pembentukan kabinet yang professional wajib menjadi fokus pemerintahan mendatang. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini, bagaimana menilai dan membangun kabinet yang professional? Untuk menjawab hal tersebut ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Pertama, presiden harus mampu mengetahui track record menteri yang akan mengisi jabatan di kabinetnya. Langkah semacam ini bisa dikatakan hal yang lumrah dilakukan oleh presiden dalam membentuk kabinet. Namun, yang perlu diperhatikan lebih dalam ialah mengenai pengalaman, prestasi dan sejumlah hal lainnya yang dibutuhkan presiden sesuai kualifikasi yang diinginkannya.

Kedua, presiden perlu membagi porsi yang tepat yang mengisi jabatan dalam kabinetnya. Porsi yang dimaksud ialah komposisi antara penjatahan dari partai politik pendukung dengan mereka yang benar-benar berasal dari kaum professional, seperti akademisi. Hal itu dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dalam cabinet sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Ketiga, presiden perlu mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh menteri yang dipilihnya. Langkah ini dimaksudkan agar pemilihan menteri yang mengisi kursi dalam kabinet benar-benar sesuai dengan kapasitas dan kompentensi yang dimiliki. Pemilihan menteri sesuai kapasitanya akan menentukan kefektivitasan kabinet dan kebijakan yang dikeluarkannya.

Dengan adanya proses demikian, diharapkan komposisi kabinet yang dipilih dapat membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang mampu membawa Indonesia keranah yang lebih tinggi sehingga mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Indonesia Kembali Terguncang

2009-07-29T08:12:00.003+07:00

Wajah Indonesia harus kembali tercoreng, setelah dua bom meledak di dua hotel yang berbeda di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Menjelang kunjungan MU ke Jakarta, dua bom bunuh diri meluluhlantahkan dua hotel, J.W Marriott dan Ritz Carlton. Sedikitnya 9 orang tewas dalam tragedi berdarah tersebut. Menyusul kejadian itupun pihak MU membatalkan kunjungannya ke Jakarta dan sedikitnya panitia penyelenggara merugi hingga 30 milliar rupiah.

Selain itu, kekecewaan mendalam pun dirasakan oleh pecinta MU di tanah air. Pasalnya, banyak dari mereka telah menantikan kedatangan tim kesayangannya ke Jakarta. Dengan segala pernak-pernik dan perlengkapan yang telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Meskipun demikian, para penggemar setan merah pun menyadari bahwa kegagalan MU ke Jakarta bukan karena ke kesalahan panitia, tetapi merupakan sebuah faktor kecelakaan yang dapat dimaklumi.
Terorisme masih menjadi ancaman serius bagi bangsa ini, kendati dalam beberapa tahun terakhir kejadian peledakan tidak terjadi. Pemerintah harus terus bekerja keras dalam memberantas pergerakan teroris di tanah air. Pasalnya, hal ini tidak hanya menyangkut nama baik bangsa, tetapi juga mempengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Gangguan keamanan yang terjadi memang sangat sensitive dengan laju perekonomian suatu bangsa. Bisa kita bayangkan kerugian financial yang harus ditanggung panitia penyelenggara akibat terjadi pembatalan MU ke Jakarta. Dalam konteks yang lebih luas gangguan keamanan bisa membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Jelas hal ini akan membuat perekonomian Indonesia terganggu akibat investasi yang tersendat.

Adanya korelasi yang erat antara keamanan dan perekonomian mengharuskan pemerintah melakukan tindakan yang lebih represif dalam mengatasi masalah keamanan ditanah air, termasuk terorisme. Pasalnya, jika terlambat akan berdampak sistemik yang tidak hanya akan mempengaruhi perekonomian melainkan sektor-sektor lainnya. Yang memungkinkan Indonesia terpuruk lebih dalam.

Sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, Indonesia seharusnya tidak kompromi dengan aksi-aksi yang memecah persatuan bangsa, termasuk aksi teorisme. Dengan kembali terjadinya aksi bom bunuh diri seharusnya bisa menjadi pelajaran pemerintah Indonesia dalam memerangi para teroris. Bahwa peningkatan standar keamanan harus terus dilakukan dan penyelidikan mengenai pergerakan teroris harus terus dipantau dan diberantas.

Bom bunuh diri yang terjadi pada Jumat (17/7) akan menjadi catatan kelam yang tidak akan terhapuskan dalam sejarah ibukota. Yang akan terus terkenang terutama bagi mereka yang menjadi korban. Trauma kian membayangi wajah korban yang selamat dalam aksi yang mengerikan tersebut. Untuk itu, dukungan dari segenap pihak dalam memberantas para teroris harus terus dilakukan.

Memberantas teroris ditanah air memang bukan pekerjaan yang ringan. Pasalnya, dengan wilayah yang begitu luas Indonesia belum mampu memantau setiap gerak-gerik warganya yang mencurigakan. Selain itu, masih banyak area kosong di tanah air yang memungkinkan dijadikan tempat bersembunyi para teroris. Dengan keterbatasan yang ada maka dukungan dari segenap masyarakat Indonesia sangat diperlukan dalam mengungkap aksi terror yang selama ini menghantui negeri ini.

Virus H1N1 Kian Merebak dan Mengancam

2009-07-29T08:05:00.002+07:00

Pada beberapa minggu belakangan ini, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus A-H1N1. Dimana berbagai sumber menyatakan bahwa virus jenis ini merupakan jenis baru yang lebih mengerikan, jika dibandingkan virus H5N1 (virus flu burung). Di Indonesia saja kasus positif flu A-H1N1 terus terjadi lonjakan dengan di temukan 60 kasus baru dalam kurun waktu tiga hari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari depkes telah tercatat sebanyak 112 pasien suspect virus A-H1N1. Di Thailand, virus ini telah menjangkit sebanyak 4057 jiwa, dengan korban jiwa mencapai 24 orang. Sedangkan, badan kesehatan dunia (WHO) Senin (13/7) mencatat sebanyak 94.512 kasus positif flu A-H1N1. Merebaknya kasus influenza yang disebabkan virus A-H1N1 seakan menjadi cobaan bagi dunia di tengah krisis global yang belum sirna dari ingatan kita.

Di tengah merebaknya kasus influenza A-H1N1, berbagai negara di dunia telah mempersiapkan diri untuk mengatasinya. Di mana Thailand telah mempersiapkan dana tambahan untuk kesehatan sebesar 25 juta dollar AS. Hal serupa juga dilakukan negeri Paman Sam guna mencegah meluasnya penyebaran virus tersebut. Sedangkan, untuk vaksin WHO melalui Direktur penelitian vaksin Marie-Paul Kieny menegaskan akan tersedia pada bulan September mendatang.

Mencuatnya penyebaran virus A-H1N1 yang begitu cepat telah membuat dunia gempar termasuk Indonesia. Dengan iklim tropis, seharusnya virus ini tidak dapat masuk ke Indonesia. Namun, pada kenyataannya sejumlah orang telah terjangkit dan beberapa diantaranya dinyatakan positif terinfeksi virus A-H1N1. Untuk itu, langkah preventif harus segera dilakukan depkes dan segenap masyarakat agar penyebaran virus ini tidak meluas di tanah air.

Langkah pencegahan penularan virus ini memang tidak bisa dilakukan secara penuh. Pasalnya, belum ditemukan vaksinnya hingga saat ini. Meski demikian, upaya preventif harus terus dilakukan oleh segenap masyarakat dan departemen kesehatan. Berbagai upaya sosialisasi pencegahan memang telah dilakukan tetapi langkah itu saja belum cukup. Pasalnya, cara ini masih bersifat ajuran dan kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan masih rendah.

Dalam tataran yang lebih luas, seharusnya pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang lebih radikal terkait pencegahan meluasnya virus A-H1N1. Pasalnya, jika terlambat akan banyak lagi kasus swine influenza di Nusantara. Mencegah penyebaran virus ini memang bukan perkara mudah. Beberapa langkah sporadis yang bisa dilakukan guna mencegah penularan virus ini. Pertama, meningkatkan anggaran kesehatan secara signifikan. Cara ini sudah dilakukan oleh beberapa negara di dunia guna pencegahan dan penanganan yang lebih baik bagi mereka yang positif terjangkit A-H1N1.

Kedua, memperketat bagi siapapun yang akan masuk Indonesia, baik melalui bandara maupun pelabuhan. Upaya semacam ini dilakukan agar mereka yang suspect A-H1N1 bisa langsung mendapat penanganan. Ketiga, meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan dalam penanganan penyebaran swine influenza. Pada dasarnya penularan virus ini sudah dari manusia ke manusia, yang artinya penanganan harus dilakukan secara maksimal. Dengan mengedepankan pelayanan yang terbaik bagi pasien agar dapat kembali sembuh.

Keempat, meningkatkan jumlah ruang isolasi bagi mereka yang suspect A-H1N1. Di Indonesia hanya beberapa rumah sakit saja yang memiliki ruang isolasi, itupun jumlah masih sangat terbatas. Untuk menghadapi pandemi swine influenza ruang isolasi diwajibkan agar tidak terjadi penularan dan pasien mendapat perawatan intensif.

Penanganan yang serius memang perlu dilakukan pemerintah Indonesia. Pasalnya, penyebaran virus yang begitu cepat menandakan Indonesia belum siap menghadapi pandemi swine influenza. Kendati kasus yang merebak belum terlalu besar sikap preventif yang radikal tetap perlu dilakukan. Untuk itu, perhatian dari segenap pihak terutama pemerintah harus lebih intens agar penyebaran swine influenza tekan semaksimal mungkin.

Membangun Sikap Kritis Pascapemungutan Suara

2009-07-15T08:54:00.001+07:00

Dimuat Seputar Indonesia

Tuesday, 14 July 2009

PENYELENGGARAAN pemilihan presiden yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu terbilang sukses kendati masih diwarnai berbagai masalah,baik mengenai daftar pemilih tetap (DPT) maupun pembakaran kantor KPU di Papua.

Kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi keabsahan hasil pemungutan suara yang telah berlangsung. Pada 8 Juli 2009 lalu, hampir serentak di seluruh penjuru negeri, warga Indonesia melakukan pencontrengan. Hanya di beberapa daerah saja yang telat melakukan pencontrengan akibat terkendala distribusi logistik.

Namun,secara keseluruhan iklim demokrasi berhasil diciptakan dengan terciptanya situasi yang kondusif.Terlepas dari perdebatan mengenai rasionalitas masyarakat, pilpres telah terbukti berjalan dengan lancar tanpa pertumpahan darah. Saat-saat pasca pemungutan suara memang merupakan situasi yang rentan akan terjadinya bentrokan, baik antarkader maupun antarsimpatisan dari pasangan capres dan cawapres.

Maka, dibutuhkan sikap bijak dari segenap komponen masyarakat agar tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,yaitu dengan ikut menjaga dan mengawasi perhitungan suara manual yang dilakukan KPU kendati berbagai lembaga survei telah mengumumkan hasil perhitungan cepatnya yang menghantarkan pasangan SBY-Boediono menjadi pemenang dalam pilpres kali ini.

Kemenangan yang diperoleh pasangan SBY-Boediono masih bersifat sementara. Pasalnya,KPU sebagai penyelenggara resmi pemilu belum mengumumkan hasil pemungutan suara yang dilakukan beberapa waktu lalu. Masih membutuhkan perhatian dari segenap pihak agar penghitungan manual yang dilakukan KPU berjalan dengan lancar.

Harapannya agar tidak terjadi kecurangan, terutama dalam penggelembungan suara bagi pasangan capres dan cawapres tertentu. Pengawasan itu hanya dapat dicapai dengan membangun sikap kritis dalam menjaga keabsahan hasil pemungutan suara yang telah berlangsung.

Membangun sikap kritis pascapemungutan suara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, ikut terlibat dalam pengawasan penghitungan suara di wilayah tempat tinggal pemilih.Pasalnya,kecurangan sering terjadi saat pemungutan suara dan penghitungan di TPS. Untuk yang satu ini tampaknya masyarakat sudah cukup memiliki kesadaran yang dapat kita lihat pada hari pencontrengan kemarin.

Kedua, adanya sikap sportif dari kader dan simpatisan dalam menanggapi hasil pilpres. Maksudnya, agar tidak terjadi kericuhan saat dan pascapenghitungan suara. Ketiga, perlu adanya sikap kebersamaan dari kader dan simpatisan masing-masing dalam mengawal penghitungan suara hingga ke pusat tabulasi suara.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dari penghitungan suara yang telah dilakukan di tiap tingkat di daerah. Sikap kritis dalam menjaga hasil pilpres perlu dilakukan agar penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan pasangan capres dan cawapres dalam menuai suara dapat diminimalkan.

Selain itu, sikap semacam ini juga ikut memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dalam menciptakan demokrasi yang jujur,bersih,damai,dan adil. Hal itu akan membawa Indonesia selangkah lebih maju dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang dicita-citakan.(*)

Harus Realistis, Menyentuh Permasalahan

2009-07-03T09:00:00.002+07:00

Diterbitkan Seputar Indonesia
Kamis, 03 Juli 2009

HANYA beberapa hari lagi Indonesia akan memilih pemimpin baru untuk masa bakti 2009–2014.Artinya, nasib bangsa ini akan ditentukan dengan munculnya sosok pemimpin baru yang menang dalam pemilu 8 Juli mendatang.

Untuk itu,masyarakat dituntut untuk menjadi pemilih yang bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Masa depan bangsa akan bertumpu pada para pemilih,yakni segenap rakyat Indonesia.Pemilih yang bijak dan bertanggung jawab merupakan pemilih yang mengetahui visi misi,tujuan,program kerja,dan cita-cita yang diperjuangkan calon presiden untuk Indonesia di masa baktinya.

Pemilih harus mengetahui secara detail mengenai pasangan calon yang ada, yang menuntut kepedulian pemilih dalam memperhatikan setiap kampanye dan debat yang melibatkan ketiga pasangan capres-cawapres. Kepedulian pemilih dalam memperhatikan program kerja caprescawapres akan menjadi pertimbangan yang cukup berat.

Pasalnya, para pemilih harus mampu menilai setiap program yang ditawarkan ketiga pasangan tersebut.Ada beberapa hal yang bisa menjadi masukan dalam menilai program kerja. Pertama, program kerja yang ditawarkan harus realistis. Maksudnya, janji-janji yang dipaparkan capres-cawapres harus yang dapat direalisasi.

Berdasarkan pengalaman yang lalu, janji politik hanya pemanis saat kampanye sehingga janji tinggal janji tanpa adanya manfaat bagi rakyat Indonesia. Kedua, harus mampu menyentuh permasalahan fundamental bangsa dengan memberikan solusi yang jitu. Solusi dapat diberikan apabila capres-cawapres mengerti betul terhadap masalah yang dihadapi.

Hal ini penting karena akan menentukan keefektifan kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya. Ketiga, harus mampu memberikan perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.Perubahan yang perlu diusung bangsa ini setidaknya untuk lima tahun mendatang.Pasalnya,kondisi perekonomian,kesejahteraan, kemiskinan,dan pembangunan Indonesia saat ini belum mampu menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Indonesia masih mencari bentuk baru dalam masa transisi saat ini.Maka,untuk lima tahun mendatang pemimpin yang baru harus mampu membawa perubahan bagi kemajuan bangsa. Membedah program kerja pasangan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan cara yang ampuh dalam menentukan pilihan.

Melalui proses ini diharapkan pemilih dapat benar-benar memilih pemimpin yang tepat, setidaknya untuk lima tahun mendatang. Sebab membangun Indonesia yang maju dan berjaya memang tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang saja. Namun, dibutuhkan dukungan dari segenap komponen bangsa,mulai dari menjadi pemilih yang bijak dan bertanggung jawab. Maka, sudah waktunya Indonesia bangkit untuk menatap masa depan yang lebih cerah.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, UGM, Yogyakarta

Pemimpin Realistis dan Berdedikasi

2009-06-30T21:43:00.003+07:00

Dimuat Harian Jogja

Selasa, 30 Juni

Kurang dari sebulan lagi Indonesia akan memilih pemimpin baru untuk masa bakti 2009-2014. Artinya, nasib bangsa ini akan ditentukan dengan munculnya sosok pemimpin baru yang menang dalam pemilu 8 juli mendatang. Untuk itu, masyarakat dituntut untuk menjadi pemilih yang bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilih yang bijak dan bertanggung jawab merupakan pemilih yang mengetahui visi misi, tujuan, program kerja, dan cita-cita yang diperjuangkan calon presiden untuk Indonesia di masa baktinya. Menjadi pemilih yang bijak dan bertanggung jawab memang bukan perkara yang mudah. Pasalnya, pemilih harus mengetahui secara detail mengenai pasangan calon yang ada. Yang menuntut kepedulian pemilih dalam memerhatikan setiap kampanye dan debat yang melibatkan ketiga pasangan capres, dan cawapres.

Dalam pemilihan presiden mendatang ada beberapa masukan yang bisa dipersiapkan pemilih sebelum melakukan pencontrengan. Pertama, pemilih harus mampu menilai pasangan capres dan cawapres yang realistis. Maksudnya, janji-janji yang dipaparkan capres dan cawapres harus yang dapat direalisasikan. Berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu, janji-janji pasangan capres dan cawapres hanya tinggal janji tanpa ada realisasi nyata dalam peningkatan perekonomian dan kesejateraan masyarakat.

Dalam menilai janji itu realistis atau tidak masyarakat dapat melihat dengan beberapa indikator, misalnya, angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur, tingkat pengangguran, kestabilan harga, dan kemudahan mendapatkan akses pelayanan publik. Dimana beberapa indikator di atas memiliki sigerni yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka, janji yang realistis harus mencakup keseluruhan tanpa mengorbankan hal lainnya.

Kedua, pemilih harus memilih pemimpin yang memiliki dedikasi. Dimana pemimpin yang berdedikasi jika diartikan secara umum, yaitu pemimpin yang tegas, berwibawa, tanggap, dan berpengetahuan luas mengenai permasalahan yang menimpa negeri ini. Dengan memiliki dedikasi diharapkan pemimpin yang terpiliha nanti dapat menjalankan tugasnya seusai dengan janji-janjinya ketika kampanye. Dedikasi seorang pemimpin mutlak harus di miliki karena akan menentukan keefektivitasan kebijakan yang dikeluarkan.

Dalam memilih pemimpin berdedikasi masyarakat dapat menilai dengan indikator, seperti cara menjawab, cara menyampaikan gagasan, cara berinteraksi dengan masyarakat, serta sikap dari pasangan capres, dan cawapres selama masa kampanye. Dengan memilih pemimpin yang berdedikasi masyarakat Indonesia sudah tidak perlu khawatir dengan kemajuan bangsa. Pasalnya, mereka yang berdedikasi akan berjuang dengan segala upaya untuk membangun negeri ini menjadi lebik baik di masa kepemimpinannya.

Mempersiapkan diri dalam pemilihan presiden mendatang memang sangat dibutuhkan oleh para pemilik hak pilih. Pasalnya, keputusan dalam memilih salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan memberikan dampak yang luas bagi Indonesia setidaknya untuk lima tahun mendatang. Memang bukan perkara mudah menjadi seorang pemilih yang bijak dan bertanggung jawab. Namun, hal itu bukan mustahil dilakukan jika sikap kepedulian dan nasionalisme tertanam dalam masyarakat Indonesia.

Membangun Indonesia yang maju dan berjaya memang tidak bisa dilakukan oleh segelintir orang saja. Namun, dibutuhkan dukungan dari segenap komponen bangsa, mulai dari menjadi pemilih yang bijak, dan bertanggung jawab hingga memberikan sumbangsi melalui keahlian yang dimiliki masing-masing komponen bangsa. Maka, sudah waktunya Indonesia bangkit untuk menatap masa depan yang lebih cerah.

Dualisme Mahasiswa

2009-06-22T11:29:00.002+07:00

Suara Merdeka
Sabtu, 20 Juni 2009

PEMBERLAKUAN Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) sejak awal tahun ini akan terasa dampaknya di tahun ajaran 2009/2010 dan sesudahnya. Dalam hal ini, dualisme mahasiswa tidak terelakkan lagi. Sebab, dengan sistem pendidikan yang diciptakan saat ini, memungkinkan mahasiswa menjadi terkotak-kotak.

Ada yang kaya dan kurang mampu, pintar dan kurang pintar, hingga yang borjuis dan proletar. Bisa dibayangkan apabila pada tahun ajaran mendatang hal itu benar-benar terjadi.

Dualisme mahasiswa pada dasarnya tidak bisa dihilangkan dari realita kehidupan perguruan tinggi (PT). Namun, dengan sistem pendidikan yang baik, kondisi demikian bisa disamarkan sehingga tak menyebabkan mahasiswa terkotak-kotak. Di mana persamaan perlakuan dan fasilitas dijunjung tinggi, tanpa membedakan status mahasiswa yang bersangkutan

Untuk mereduksi dampak negatif dari pemberlakuan UU BHP, ada beberapa hal yang harus dilakukan pihak kampus. Pertama, harus menjunjung tinggi persamaan di antara mahasiswa, tanpa membedakan status. Melalui cara ini, dualisme yang ada setidaknya dapat disamarkan atau dihilangkan.

Kedua, PT harus melakukan diversifikasi penerimaan dengan persentase yang sama, seperti jalur prestasi, jalur tidak mampu, hingga jalur bagi mahasiswa yang terbilang mampu. Cara ini bisa dikatakan sebagai subsidi silang, dengan tujuan memberi kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Ketiga, mengembangkan budaya profesionalitas dalam kegiatan belajar-mengajar. Tujuannya agar setiap mahasiswa memeroleh perlakuan sama dalam bidang pendidikan. Pasalnya, profesionalitas menuntut segenap civitas akademika menaati segala peraturan kampus.

Keempat, mengembangkan idealisme kolektif dalam lingkup civitas akademika. Maksudnya, setiap civitas wajib memperjuangkan cita-cita bersama dengan menjunjung tinggi kompetisi yang sehat. Pola ini dapat memberikan situasi pembelajaran yang kondusif, tanpa risau akan menjamurnya dualisme mahasiswa.

Belajar Berdemokrasi dari Amerika

2009-06-15T20:39:00.006+07:00

Diterbitkan Harian Jogja
Selasa, 9 Juni 2009

Pesta demokrasi semakin dekat, dimana pada 8 Juli nanti akan diselenggarakan pemilu untuk menentukan presiden dan wakil presiden periode 2009-2014. Dimana dengan ditentukannya masa kampanye oleh KPU berarti genderang persaingan telah ditabuhkan. Sejak saat itu, ketiga pasangan capres dan cawapres kian sibuk dengan strategi dan persiapan kampanye guna menarik dukungan rakyat.

Perebutan RI-1 yang kian memanas membuat saling sikut antar pasangan capres dan cawapres tidak terelakan lagi. Dimana masing-masing pasangan akan mempromosikan programnya dan mengkritik program pesaingnya. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan gesekan antar pasangan capres dan cawapres. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Indonesia harus belajar dari penyelenggaraan pesta demokrasi di Amerika.

Beberapa bulan lalu, Amerika Serikat telah menyelenggara gelaran pesta demokrasi yang menobatkan Barrack Obama sebagai presiden. Dalam persaingan perebutan kursi keprsidenan Barrack Obama dan Mc. Cainn saling serang satu sama lain. Hal itu tampak dalam dialog terbuka yang melibatkan keduanya dan seorang moderator. Dimana Obama dengan dukungan partai demokrat berusaha meningkatkan peran pemerintahan, dengan memotong pajak bagi masyarakat kecil. Sedangkan, lawan politiknya mengemukakan pendapat yang berbeda, Mc Cainn berjuang agar pajak korporasi di turunkan agar produksi meningkat.

Dengan berbagai janji yang dilontarkan keduanya saling menjatuhkan lawan politiknya. Hal yang berkesan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Amerika Serikat, yaitu ketika waktu pemungutan suara. Ketika mengetahui presiden yang terpilih Barrack Obama, Mc Cainn mengucapkan pertama kali selama kepada Obama. Dalam pidato pertamanya setelah pemilu diselenggarakan keduanya saling memuji satu sama lain. Sungguh pelajaran yang perlu dipetik Indonesia, dimana profesionalitasan sangat dijunjung tinggi. Dimana persaingan hanya terjadi ketika kampanye dan setelah kampanye semua kembali baik-baik saja.

Dalam membangun suatu demokrasi yang bersih, dan sehat sikap professional memang harus dijunjung tinggi. Dimana persaingan hanya terjadi dalam politik atau saat kampanye saja bukan mengarah kehal yang lain. Dengan cara ini demokrasi di Indonesia dapat menuju keranah yang lebih tinggi. Selain itu, kampanye yang santun dan mencerdaskan harus dijunjung tinggi. Melalui cara-cara kampanye yang anggun dan berdaya saing.

Menilik kembali Amerika Serikat, dalam penyelenggaraan kampanye Obama dan Mc Cainn melakukan dialog bersama. Di dalam sebuah ruangan masing-masing memaparkan program yang ditawarkan, dan dialog dengan peserta kampanye. Dengan pola semacam ini kultur intelektual terbangun dengan penyajian yang memesona setiap mata yang memandang.

Indonesia harus kembali belajar dari Amerika, dimana pengerahan masa bukan merupakan kampanye yang santun dan mencerdaskan. Pasalnya, akan banyak kerugian yang ditimbulkan, mulai dari kemacetan, polusi udara, kebisingan, hingga pertikaian antar masa pendukung. Maka, sudah saatnya elit politik Indonesia sadar bahwa kampanye harus dilakukan dengan santun dan menjunjung tinggi intelektualitas.

Dengan kampanye yang santun dan menjunjung tinggi inteletualitas diharapkan penyelenggaraan Pilpres yang bersih dan jurdil masih bisa tercapai. Dengan ikut melaksanakan peranannya masing-masing dengan baik, serta ikut menjaga situasi politik yang kondusif. Akhirnya, bisa memberikan kepuasan tertinggi atas pemilihan presiden yang akan diselenggarakan beberapa waktu lagi

Selain itu, dengan menjunjung sikap professionalitas dalam kampanye, penyelenggaraan pilpres kali akan benar-benat manjadi awal kebangkitan Indonesia menuju demokrasi yang bersih dan berdaya saing.

Mencipta Pemimpin Muda Berkualitas Bagi Masa Depan Bangsa

2009-06-03T22:10:00.004+07:00

Pergerakan sebuah bangsa tidak pernah terlepas dari upaya dan kerja keras dari kaum mudanya. Dimana segala kreativitas, inovasi, idealisme, dan integritas kian kental dalam jiwa-jiwa muda. Sedikit menilik sejarah Indonesia, peran kaum muda kian terasa dalam membawa bangsa ini keluar dari kenistaan para penjajah. Pada tahun 1908, muncul Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda (1928), Kemerdekaan Republik Indonesia (1945). Kemudian pergerakan pemuda pasca kemerdekaan, Peristiwa Malawi (1974), dan gerakan reformasi (1998), yang merupakan sejumlah deretan noktah sejarah pemuda yang menjadi bagian peradaban Indonesia. Hingga saat ini, peran dari kaum muda sangat dibutuhkan meskipun dengan cara-cara dan permasalahan yang berbeda.

Pengaruh kaum muda memang membawa angin segar bagi peradaban dan kemajuan bangsa ini. Dimana di bawah kepemimpinan jiwa-jiwa muda, Indonesia mulai menemukan jati dirinya dengan mampu terbebas dari penjajah masa itu. Namun, pergerakan pasca kemerdekaan terus mendidik Indonesia untuk terus dewasa melalui upaya-upaya yang dilakukan kaum muda. Dengan semangat yang begitu besar sudah selayaknya bangsa yang besar harus mampu menghargai dan membangun integritasnya dengan melibatkan kaum muda dalam pembangunan nasional.

Beranjak dari kontribusi kaum muda dalam membangun bangsa, ada hal penting yang perlu diperhatikan bahwa kepemimpinan kaum muda yang spektakuler tidak semata-mata timbul dari dirinya. Namun, dibutuhkan perhatian, kesigapan, dorongan, dan budaya yang mendukung kepemimpinan kaum muda. Dimana peran dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah sangat menentukan kualitas kaum muda, serta akan menentukan kemajuan bangsa di masa mendatang.

Kualifikasi Kaum Muda

Kualitas kaum muda memang sangat menentukan masa depan bangsa. Pasalnya, merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas kaum muda. Pertama, jenjang pendidikan yang ditempuh menentukan pola berfikir dari pemuda tersebut. Berdasarkan pengalaman sejarah pergerakan nasional yang diawali dengan Kebangkitan Nasional (1908), dimulai dari pemuda terpelajar. Dimana, Boedi Oetomo menjadi saksi atas pergerakan kaum muda Indonesia, yang merupakan awal dari kebangkitan bangsa.

Kedua, perilaku sosial yang miliki oleh kaum muda, seperti sikap idealis, nasionalis, ideologis, dan demokratis. Sikap semacam ini akan mempengaruhi pergerakan kaum muda dalam membangun bangsa. Layaknya yang terjadi dalam gerakan reformasi (1998), dimana pergerakan kaum muda, khususnya mahasiswa melakukan upaya menggulingkan pemerintahan yang otoriter. Pada masa itu, mahasiswa menuntut adanya reformasi dalam pemerintahan. Pergerakan yang dilakukan mahasiswa ketika itu dilatarbelakangi sikap demokratis. Dimana kekuasaan negara harus ditentukan oleh rakyat bukan penguasa dalam pemerintahan.

Kepemimpinan kaum muda harus mulai dikembangkan melalui proses-proses penempaan diri dengan dukungan berbagai pihak. Yang mana, akan memberikan sumbangsi bagi kaum muda untuk terus berkarya dalam membangun bangsa. Gelora akan kemimpinan kaum muda memang akan menemui babak baru dalam sejarah Indonesia. Dimana pendidikan dan perilaku sosial akan memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan arah pergerakan bangsa. Untuk itu, kualifikasi atas kedua hal tersebut perlu diperhatikan untuk menciptakan pemuda bangsa yang berkualitas.

Tantangan Kaum Muda

Kualifikasi merupakan salah satu bentuk menciptakan pemuda yang tangguh, berwibawa, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Namun, hal itu belum cukup membentuk pribadi yang kokoh bagi kaum muda, yang kecenderungan memiliki emosional yang masih labil. Untuk membentuk pribadi yang kokoh bagi kaum muda diperlukan system atau cara mendidik melalui pengalaman langsung di lapangan. Dimana tantangan merupakan langkah selanjutnya untuk menguji kemampuan kaum muda dalam mengatasinya.

Bagi sebagian orang tantangan dianggap sebagai masalah yang harus di hindari. Namun, bagi sebagian besar kaum muda tantangan merupakan uji kemampuan diri sebagai upaya mengaktualisasikan diri. Sayangnya, tidak semua pemuda mampu mengatasi tantangan dalam hidupnya. Akibatnya, hanya sebagian orang saja yang mampu mencapai keberhasilan ketika masa mudanya sehingga dapat berkontribusi bagi bangsa.

Tantangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, yang mana menuntut penyelesaian yang berbeda-beda. Pertama, globalisasi pengetahuan, informasi, transportasi, bisnis, dan hiburan. Hal semacam ini yang membutuhkan inovasi dan kreativitas kaum muda dalam menanggapi serta mengatasi permasalahan yang ada. Dimana gairah dan semangat yang meledak-ledak dari pemuda terkadang membuat mereka tidak mampu mengatasi tantangan ini. Dampaknya sebagian besar dari mereka terseret dalam jurang permasalahan yang sangat dalam.

Kedua, oligarki kekuasaan dalam pemerintahan yang masih dikendalikan oleh tokoh lama (kaum tua). Kecenderungan tokoh lama (tua) berkuasa masih menjadi momok yang menakutkan bagi perkembangan generasi muda. Dimana dominasi kaum tua masih erat dan mengakar dalam pemerintahan. Sebuah tantangan besar bagi kaum muda untuk menggeser kaum tua dari kewenangannya memimpin bangsa ini. Tantangan kedua ini memang terbilang sulit dihadapi. Pasalnya, budaya, kebiasaan, dan karakter dari masyarakat yang mendahulukan kaum tua membuat kaum muda menjadi segan. Akibatnya, peran anak muda dalam membuat perubahan dan pergerakan serta inovasi baru selalu mengalami gangguan.

Ketiga, kaum kapitalis kian merajalela di dunia ini, tidak terkecuali di Indonesia. Banyaknya kaum kapitalis yang berjaya menambah deretan panjang kesengsaraan bagi sebagian besar masyarakat. Dimana kepemilikan modal hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Artinya bentuk pemerataan pendapatan dan keadilan sosial belum tampak. Kondisi menjadi bagian yang harus diperjuangkan kaum muda agar pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Dibutuhkan pergerakan yang bersifat konstruktif dalam menanggapi permasalahan tersebut.

Keempat, munculnya budaya saling sikut satu dengan yang lainnya. Persaingan yang semakin ketat membuat semua lapisan masyarakat tidak terkecuali elit politik saling sikut satu sama lain. Upaya tersebut dilakukan agar dapat menang dalam kompetisi, baik yang sifatnya nasional maupun global. Kesalahan paradigma akan artinya persaingan membuat orang melakukan apa saja agar dapat menang. Namun, kondisi ini merupakan tantangan bagi kaum muda untuk membangun paradigma baru dalam dunia persaingan. Dimana seharusnya persaingan membuat seseorang lebih kompetitif, bukan malah menciptakan budaya negative.
Keempat hal di atas merupakan langkah awal dalam menguji kaum muda setelah kualifikasi yang telah ditetap sebelumnya. Dimana tantangan merupakan tahapan selanjutnya bagi kaum muda untuk membentuk pribadi yang utuh. Harapannya, agar mampu menjadi generasi penerus yang berdaya saing, bertanggung jawab, inovatif, tenang, dan bijaksana dalam menentukan penyelesaian atas masalah yang ada.

Mencetak pribadi yang kokoh memang tidak bisa dilakukan secara instan. Pasalnya membutuhkan langkah-langkah yang harus dijalani dan dilewati. Sebab proses penempaan akan memberikan pengalaman, dan pelajaran bagi pemuda sehingga mampu mengatasi permasalahan bangsa di masa mendatang. Gairah kaum muda yang terbilang meledak-ledak akan menjadi boomerang bagi dirinya jika tidak mampu mengendalikannya. Untuk itu, tantangan kaum muda yang diklasifikasikan di atas sebagai bentuk pembelajaran sebelum menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang.

Berani Memanfaatkan Peluang

Perjalanan panjang masih harus dilewati agar mampu menjadi generasi penerus yang tangguh. Setelah kualifikasi dan tantangan, selanjutnya yang harus diperhatikan ialah kecekatan dari pemuda untuk berani melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Jiwa muda yang terbilang masih labil bisa menjadi kekuatan besar untuk berani menentukan langkah, dengan memanfaatkan setiap peluang.

Peluang secara umum dapat diartikan sebagai sikap dari seseorang yang mampu memanfaatkan kelebihannya secara maksimal demi tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut sosok pemudalah yang biasa menjadi aktor utama. Dimana dengan segala keahliannya, dan talenta yang dimiliki semakin menambah gairah untuk dikembangkan. Keunggulan yang dimiliki kaum muda bisa menjadi ujung tombak untuk menumbuhkan pemimpin muda yang berkualitas dalam membangun bangsa.

Berani memanfaatkan peluang berarti berani membuka diri untuk berusaha menggali potensi, kemampuan, dan talenta yang dimiliki untuk mengoptimalkannya, demi mencapai tujuan tertentu. Dimana pengembangan atas hal ini merupakan suatu bentuk membangun sisi positif dari kaum muda. Kelebihan yang milikinya ialah produktivitas dan usia harapan hidup yang terbilang cukup tinggi. Maksudnya, kaum muda memiliki keunggulan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan kaum tua. Sedangkan, kecenderungan harapan hidup sangat tinggi, dimana pada usia yang masih belia sangat di mungkinkan untuk hidup lebih lama dibandingkan kaum tua.

Selain itu, pemanfaatan peluang dapat dilihat dari sisi modernisasi sistem pengetahuan, dan informasi publik. Pola ini membutuhkan kecepatan dan kecakapan dari kaum muda dalam menerima sebuah berubah, dan perkembangan dunia yang selalu dinamis. Kemudahan dalam menerima hal yang baru menjadi keuntungan bagi kaum muda untuk mengembangkan kemampuan demi meraih tujuannya. Dimana kecepatan dan kecakapan menjadi kunci utama yang membuat kaum muda lebih unggul dari kaum tua.

Perkembangan modernisasi sistem pengetahuan dan informasi publik menjadi kompetensi dari kaum muda untuk pengembangan diri. Pasalnya, setiap perubahan akan memberikan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muda untuk dikembangkan. Yang pada akhirnya akan membawa dirinya menjadi pribadi yang kokoh dalam perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini.

Kemampuan kaum muda dalam memanfaatkan segala kemampuannya akan menciptakan peluang bagi keterlibatannya yang lebih besar, guna menggeser jabatan publik yang cenderung dikuasai kaum tua. Pola ini bisa menjadi senjata ampuh bagi kaum muda dalam meningkatkan kontribusinya bagi negara. Meski begitu, diperlukan kerja keras dan kemauan lebih dari generasi muda agar mampu menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas di masa mendatang.

Gelora yang diciptakan kaum muda bisa menjadikan persaingan kian ketat dalam upaya menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Yang akan membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan yang panjang. Dengan mampu memanfaatkan peluang yang ada melalui pengembangan bakat, kemampuan, dan talenta yang dimilikinya. Demi terciptanya kepemimpinan muda yang akan membawa Indonesia kembali pada masa kejayaannya.

Membutuhkan Dukungan Berbagai Pihak

Keberhasilan dalam menciptakan kemimpinan muda yang diidam-idamkan,memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak. Dimana peranserta keluarga, masyarakat, dan pemerintah ikut menentukan pembentukan sosok pemuda yang kokoh. Untuk itu, pembangunan infrastruktur bagi kaum muda menjadi hal penting bagi perkembangan kepribadiannya.

Pembangunan infrastruktus bagi kaum muda diperuntukan sebagai sarana pengembangan bakat dan talenta yang dimilikinya. Pembangunan infrastruktur ini meliputi, ruang publik bagi kaum muda, ruang dialog, sarana olahraga, dan wadah organisasi kepemudaan. Dalam hal ini peran pemerintah dimungkinkan memiliki andil yang cukup besar. Pasalnya, pembangunan infrastruktur ini memakan biaya yang cukup besar. Sedangkan, peran keluarga, dan masyarakat lebih kearah pembentukan karakter dengan menciptakan budaya, dan situasi yang kondusif bagi kemajuan jiwa muda.

Pengembangan kaum muda melalui pembangunan infrstruktur dimaksudkan sebagai sarana aktualisasi diri. Dimana, ruang publik digunakan sebagai sarana menjalin hubungan relasi dan sosial dengan sesamanya. Ruang dialog bertujuan menumbuhkan budaya diskusi bagi kaum muda, terutama dalam penyelesaian masalah bangsa. Sarana olahraga diharapkan menciptakan pemuda yang tidak hanya pintar saja, tetapi juga sehat secara jasmani dan rohani. Sedangkan, pembentukan organisasi kepemudaan diharapkan sebagai sarana pembentukan bakat-bakat kaum muda guna mempersiapkan dirinya sebagai generasi dan pemimpin bangsa dimasa mendatang.

Dalam menciptakan pemimpin muda yang berkualitas dan menjadi idaman, memang bukan perkara yang mudah. Dukungan dari berbagai pihak ikut memberikan sumbangsi yang besar bagi terwujudnya pemimpin muda yang diidamkan. Berdasarkan penelusuran yang telah dipaparkan diatas, membentuk pribadi muda yang berkualitas diperlukan proses dan tahapan yang sistematis. Dimana mampu membentuk pola yang bisa mendukung perkembangan kepribadian kaum muda.

Dengan berbagai tantangan yang ada, sistem yang diberlakukan diharapkan bisa menjadi kunci suksesnya membangun pribadi yang kokoh. Melalui pola dan budaya yang selaras akan membentuk karakter pemuda yang berkualitas.

Pemimpin bangsa merupakan pemimpin atas seluruh rakyat dalam negeri tersebut. Yang artinya akan membawahi jutaan hingga ratusan juta manusia. Untuk itu, kesiapan seorang pemimpin merupakan kunci sukses bagi kesejahteraan rakyatnya. Artinya kesiapan pemimpin muda harus dimatangkan agar mampu membawa kemajuan bangsanya di masa mendatang. Penempaan dan proses yang panjang dalam pembentukan kepribadian yang akan ikut menentukan keberhasilan pemimpin muda dalam membangun bangsanya. Perjuangan kaum muda masih panjang teruslah berjuang demi negeri tercinta, demi masa depan yang cerah.

Sarana Komunikasi, Aktualisasi, dan Informasi

2009-05-13T21:08:00.003+07:00

Kemajuan yang kian pesat teknologi membawa angin perubahan bagi gaya hidup masyarakat, terutama kaum muda. Kaum muda yang diwakili mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang terus mengikuti perkembangan dan kemajuan tekonologi. Mulai dari browsing internet, chatting, facebook, hingga penggunaan blog di dunia maya.

Semuanya itu menyajikan informasi, komunikasi, dan komunitas dalam dunia maya, yang mampu menyihir penggunanya hingga kecanduan. Sarana semacam ini bisa memberikan pengaruh yang bermacam-macam bagi penggunanya, dari yang positif hingga yang negative. Namun, jika berbicara mengenai blog yang merupakan salah satu sarana komunikasi, aktulisasi diri, dan publikasi akankah memberi manfaat lebih besar bagi penggunanya?

Blog merupakan salah satu sarana di dunia maya yang paling digemari oleh mahasiswa. Pasalnya, blog mampu memberikan sajian menarik bagi mahasiswa untuk berakrualisasi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi dari sesama blogger. Fungsi yang sangat besar membuat sarana ini digandrungi oleh kaum muda, khususnya mahasiswa. Selain itu, blog terkadang dijadikan sebagai pengghasilan tambahan bagi mahasiswa melalui penayangan iklan dan hal lainnya.

Mengingat manfaatnya begitu besar, perlu adanya hubungan atau jejaring antar blogger, yang mana dapat bertukar informasi, berkomunikasi, dan untuk mendapatkan banyak rekanan. Jaringan semacam ini harus terus dibangun, mulai dari sifatnya local hingga nasional. Pasalnya, semakin banyak anggota semakin besar manfaat yang didapat. Namun, perlu diperhatikan manfaat yang besar akan sirna jika pengguna tidak mampu membatasi diri. Akhirnya dunia maya mampu menyetir kehidupan riil pengguna. Untuk itu, batasilah diri anda.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Pendidikan Tetap Harus Menjadi Perhatian

2009-05-13T21:05:00.003+07:00

Pergolakan politik menjelang pemilu akan menemui babak baru seiring semakin dekatnya pemilihan presiden. Dimana parpol mulai menentukan capres dan cawapres yang diusungnya. Dengan berbagai kriteria dan mekanisme yang ditentukan oleh parpol dalam menjalankan koalisinya. Tak heran, jika permasalahan bangsa menjadi terbengkelai ditengah pergulatan politik yang semakin memanas.

Salah satu masalah yang kurang mendapat perhatian dari para politisi ialah masalah terkait dengan pendidikan. Saking sibuknya dengan koalisi membuat politisi yang ikut dalam pencapresan melupakan tugasnya dalam tertuang dalam UUD’45. Dimana negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sayangnya, hal itu luput dari para politisi yang lebih mengutamakan isu-isu popular yang bisa mengangkat popularitasnya.

Luputnya perhatian dari kaum politisi dalam pilpres dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terlihat visi misi politisi yang tidak memperjuangkan pendidikan. Hal itu menunjukkan bahwa politisi saat ini masih cenderung mengejar popularitas guna memenangi pemilu, bukan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Padahal pendidikan seharus menjadi modal bagi sebuah bangsa untuk berkembang. Apa jadinya jika capres dan cawapres terpilih tidak memperjuangkan pendidikan? Akankah Indonesia akan menjadi bangsa besar yang berdaya saing? Sungguh sangat memilukan jika perjuangan akan martabat rakyat melalui pendidikan tidak menjadi bagian dari program capres dan cawapres terpilih nanti.

Wajar saja jika pelajar-pelajar berprestasi, dalam kejuaraan nasional dan internasional melarikan diri dari negeri ini. Sudah berapa banyak bibit unggul negeri ini yang harus pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya lantaran perhatian pemerintah yang minim. Akibatnya, Indonesia akan mengalami kekosongan akan bibit unggul yang berkualitas dalam membangun bangsa.

Perpolitikan Indonesia yang belum dewasa disebut-sebut menjadi akar permasalahan atas kondisi pendidikan saat ini. Dimana para politisi masih berjuang untuk kepentingan kelompok dan dirinya, bukan demi kepentingan masyarakat. Maka, perlu disadari bahwa kemajuan bangsa tidak terlepas dari perpolitikan yang sehat dan dewasa.

Membangun negeri yang kuat memang harus dimulai dari pengembangan pendidikan nasional. Dimana peran pendidikan sangat penting dalam menciptakan kecerdasan bangsa. Maka, sudah bukan saatnya politisi negeri ini egois, jika menginginkan Indonesia menjadi negara yang maju.

Ingat perjuangan pahlawan bangsa dalam memerdekakan bangsa ini, tidak terlepas dari upaya meningkatkan martabat masyarakat Indonesia. Yang kemudian harus diperjuangkan melalui penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, majukan Indonesia dengan pendidikan yang berkualitas.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Perpaduan Politik dan Ekonomi Dalam Membangun Bangsa

2009-05-13T21:02:00.002+07:00

Sentimen positif dari pelaku pasar yang kembali menanamkam investasinya di Indonesia tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu yang aman dan terkendali. Dimana investor menilai bahwa kondisi politik Indonesia masih kondusif dengan diimbangi pertumbuhan ekonomi yang positif.

Situasi politik dan ekonomi yang kondusif masih menjadi tolok ukur bagi invetaor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Pasalnya, kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Dimana iklim politik yang kondusif akan ikut mendorong perekonomian kearah yang lebih baik, dan sebaliknya kondisi ekonomi yang baik akan memberikan dampak positif bagi perpolitikan bangsa.

Dalam membangun perekonomian bangsa pasca pemilu, kedua komponen di atas harus terus mendapat perhatian yang serius. Pasalnya, kemajuan dan perkembangan bangsa dapat dicapai jika kedua komponen tersebut saling mendukung satu sama lain. Yang bisa membawa prospek masa depan bangsa yang cerah di masa mendatang.

Menciptakan iklim yang kondusif, baik dari segi ekonomi maupun politik merupakan upaya membangun bangsa yang kuat. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dalam menciptakan iklim yang kondusif. Pertama, dengan ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, dan adil. Dimana keikutsertaan masyarakat dalam pemilu ikut menentukan arah kebijakan bangsa di masa mendatang.

Kedua, ikut menjaga situasi yang kondusif pasca pemilu, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sikap semacam ini perlu dimiliki oleh parpol, pemerintah, dan masyarakat agar tidak memicu terjadinya konflik horizontal. Pasalnya, kondisi pasca pemilu sangat rawan dengan gesekan-gesekan yang bisa berujung pada konflik.

Hal yang ketiga akan lebih kearah ekonomi, yaitu dengan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap positif. Penyelenggaraan pemilu sedikt banyak memang telah meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal itu tampak dari banyaknya order dari pengusaha pernak-pernik parpol selama pemilu. Yang berdampak pada pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi masih cukup terjag dengan baik.

Keempat, menjaga kesehatan perbankan Indonesia dengan meningkatkan pengawasan pada lembaga keuangan. Pasalnya, perbankan merupakan salah satu penggerak utama dalam transaksi ekonomi. Di negara yang semakin maju transaksi sudah tidak dilakukan secara tunai melainkan melalui bank. Yang artinya kesehatan perbankan, khususnya bank harus dijaga dengan baik.

Kelima, mengembangkan pola perekonomian yang memberdayakan masyarakat. Di tengah krisis global yang menlanda, pemberdayaan ekonomi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat harus ditingkatkan. Pasalnya, kondisi perekonomian yang ditopang oleh rakyat cederung tahan terhadap badai krisis global. Selain itu, pola semacam ini dapat menjaga daya beli serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Kelima hal di atas merupakan pola pengembangan perekonomian yang melibatkan perpaduan yang sinergis antara politik dan ekonomi. Yang artinya semua elemen masyarakat dilibatkan, baik parpol, ekonom, pemerintah, dan pelaku pasar dalam membangun perekonomian bangsa. Untuk itu, kesesuaian diantara keduanya akan perlu dijaga karena menentukan kemajuan bangsa di masa mendatang.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Jangan Biarkan Pejuang Bangsa Bergerak Sendirian

2009-05-13T20:52:00.004+07:00

Dimuat Harian Jogja
Selasa, 12 Mei 2009

Adanya unsur keterlibatan ketua KPK dalam kasus pembunuhan penuh dengan muatan politik. Pasalnya, belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian mengenai dugaan keterlibatan Antasari Azhar dalam penetapannya sebagai tersangka. Selain itu, masih banyaknya rumor yang beredar dimasyarakat semakin menambah muatan politis dibalik penangkapannya.
Adanya unsur politis yang menyelimuti penetapan ketua KPK sebagai tersangka memang tidak terlepas dari prestasi yang ditorehkan oleh Antasari Azhar semasa kepemimpinannya. Dimana sejumlah kasus korupsi telah dibongkar dengan lugas dan tegas, baik yang melibatkan pejabat daerah maupun pejabat tinggi. Maka tidak heran jika banyak para koruptor yang bersorak gembira saat mendengar ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka.
Yang menjadi pertanyaan saat ini apakah pemilihan pejabat, khususnya Antasari Azhar sebagai tindakan yang keliru? Dikatakan keliru dalam pemilihan pejabat apabila yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Sedangkan, ketua KPK Antasari Azhar telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi. Namun, yang menjadi masalah saat ini ialah banyaknya konspirasi politik yang terjadi di negeri ini.
Dimana para koruptor yang kasusnya belum terungkap berusaha menjatuhkan ketua KPK, melalui skenario yang terbilang sangat rapi. Jelas tujuannya agar KPK tidak lagi beroperasi, yang pada akhirnya akan menghambat pengungkapan kasus korupsi lainnya. Jika dianalogikan bahwa seorang pahlawan akan menghadapi banyak musuh, layaknya ketua KPK hanya satu tetapi harus menghadapi banyak penjahat korupsi. Kondisi ini memang bukan hal yang menguntungkan bagi siapapun yang menjabat sebagai ketua KPK.
Kasus pembunuhan yang menyeret Antasari Azhar merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggungnya sebagai ketua KPK. Menjabat sebagai pahlawan bangsa memang bukan perkara yang mudah. Pasalnya, pasti akan banyak rintangan dan tantangan yang bisa kapan saja mengarahkan dirinya dalam masalah yang sulit hingga konsekuensi kematian.
Dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Antasari Azhar sebagai tersangka, ada beberapa hal yang bisa ditarik sebagai pelajaran. Pertama, menjadi seorang pahlawan bukan perkara yang mudah. Dimana pasti ada pihak yang tidak suka dan berusaha menjatuhkannya. Untuk itu, butuh kepasrahan dan ketegaran hati jika ingin menjadi seorang pahlawan bangsa.
Kedua, kasus ini menggambarkan bahwa Indonesia jauh dari negara yang bersih dan kedewasaan politiknya masih dipertanyakan. Pasalnya, masih banyak konspirasi antar politisi, pengusaha, dan mereka berkepentingan untuk berusaha menjatuhkan institusi yang bertindak sebagai poros tengah.
Ketiga, belum ada dukungan bagi instansi yang bergerak sebagai poros tengah. Dukungan yang minim membuat KPK seolah berjalan sendirian dalam menghadapi setiap permasalahannya. Hal itu jika dibiarkan bisa membuat instansi apapun dinegeri ini yang bergerak sebagai poros tengah akan mudah goyah. Pasalnya, yang dihadapinya bukan perkara yang kecil tetapi telah merambah pada perkara yang besar.
Perjalanan panjang dan berliku masih harus dijalani oleh para pejabat negara yang bertindak sebagai poros tengah. Dimana gangguan atas keselamatan dirinya dan keluarga menjadi konsekuensi yang harus diterimanya. Menanggapi hal itu seharusnya pemerintah dan masyarakat memberikan dukungan berupa moril dan materil bagi instansi poros tengah. Jangan sampai bangsa ini dikatakan sebagai negeri yang tidak pernah mengenal balas budi atas kerja keras para pejuang kebenaran.
Ungkapan dukungan moril dan materil bukan berarti harus memihak poros tengah, tetapi ikut membantu mengungkap kebenaran atas kasus yang menimpanya. Jangan sampai mereka yang menjadi poros tengah harus tenggelam karena skenario yang menjebak mereka dalam kondisi sulit. Dan para pejuang kebenaran harus mati karena jebakan yang menimpa dirinya. Yang akhirnya, kebenaran tidak akan pernah terungkap.
Untuk menjadi bangsa yang besar harus mampu menghargai perjuangan para pejuang kebenaran, dengan tetap memberikan dukungan baik moril maupun materil. Dengan demikian, pejuang poros tengah tidak akan berjuang sendirian dan kebenaran akan terungkap.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Pencederaan Kepercayaan Mewarnai Pemilu

2009-05-04T20:46:00.001+07:00

Hajatan masyarakat Indonesia lima tahunan ini tidak disambut antusias warga. Banyak warga yang lebih memilih diam di rumaha ketimbang mengikuti orasi terbuka parpol. Mereka sudah bosan dengan janji-jani parpol yang tidak akan pernah berbuah manis bagi kesejahteraan bersama. Dan itulah yang memarnai pemilu kali ini yang diawali dengan pemilihan caleg dan dilanjutkan pemilihan presiden.

Semarak pesta demokrasi lima tahunan sudah seharusnya menjadi ajang bagi perubahan bangsa untuk lebih baik lagi. Dimana suara rakyatlah yang menentukan pemimpin bangsa setidaknya untuk lima tahun mendatang. Namun, pesta demokrasi ini tidak mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat. Terbukti dari sedikitnya simpatisan yang hadir dalam kampanye terbuka dan ingar- bingar pemilu yang semakin dekat hingga saat ini belum terasa.

Indikasi negatif dari kepedulian masyarakat dalam menentukan pemimpin bangsa mulai tampak Pilkada di sejumlah daerah. Dimana berdasarkan hasil perhitungan rata-rata angka golput (golongan putih) dalam setiap Pilkada mencapai 30%. Padahal kondisi di masing-masing daerah akan mencerminkan Pemilu mendatang. Kondisi ini memang sangat mengkhawatirkan bagi kemajuan bangsa di masa mendatang.

Jika dilihat dari fenomena yang ada unsur apatisme kian membayangi masyarakat dalam pemilu mendatang. Suatu bentuk apatisme bisa muncul disebabkan oleh beberapa faktor pendungkungnya. Pertama, ketidakseriusan dari pihak penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya. Hingga saat ini jumlah pemilih tetap masih simpang siur, belum ada data yang pasti dari KPU. Masih ditemukan indikasi kecurangan atas penggelembungan daftar pemilih tetap. Padahal jumlah pemilih sangat mempengaruhi pencetakan surat suara, dimana berdasarkan Pasal 145 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, jumlah surat suara cadangan tidak boleh lebih dari 2% dari jumlah pemilih tetap di daerah pemilihan tersebut.

Kedua, kurangnya sosialisasi dari KPU dalam tata cara pemilihan. Sejumlah daerah di Indonesia masih belum terjamah KPU sehingga masih bingung mengenai cara pemilihan. Kondisi ini bisa mengurangi keikutsertaan masyarakat daerah dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Ketiga, faktor yang ditentukan kesengajaan pemilih untuk tidak berkiprah dalam pemilu mendatang. Pola semacam ini menggambarkan bahwa rakyat sudah enggan dengan janji parpol yang tidak pernah bisa direalisasikan. Selain itu, sikap untuk melakukan golput dengan tidak ikut serta dalam pemilihan merupakan suatu bentuk hukuman bagi elite politik yang lama mengabaikan suara dan kepercayaan rakyat.

Menurunnya gairah masyarakat dalam mengikuti kampanye memang pertanda bahwa ancaman demokrasi di negeri ini kian mencekam. Apalagi berdasarkan tren dari tahun ketahun ancaman golput kian meningkat, pada tahun 1999 saja tercatat golput sekitar 10,21%. Pada 2004meningkat dua kali lipat lebih mencapai 23,34%, sedangkan pada pemilihan presiden putaran kedua mencapai angka 23,32%.

Perlunya mengembalikan kepercayaan masyarakat merupakan suatu tantangan yang besar bagi sejumlah elite politik. Saat ini rakyat memang sudah terlanjur tidak percaya, tetapi upaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat perlu dilakukan. Sebab dalam system demokrasi rakyat memegang kekuasaan tertinggi untuk mengangkat dan menurunkan wakilnya, baik diparlemen maupun di pemerintahan.

Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kampanye harus dijadikan pelajaran bagi para elite politik untuk benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat. Sebab rakyat sudah tidak memerlukan janji, melainkan tindakan nyata dalam membangun bangsa di masa mendatang. Jangan sampai terulang kembali pencederaan kepercayaan masyarakat di masa mendatang. Sebab rakyat sudah lelah dengan kehidupan politik yang penuh kebohongan dan tipu daya.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Pergerakan Kurs Masih Labil

2009-05-04T20:42:00.003+07:00

Pergerakan rupiah terus mengalami penguatan hingga mencapai level di bawah 11.500 per dolar Amerika. Yang artinya IHSG juga terus mengalami peningkatan, hal ini memang tidak terlepas dari peningkatan penanaman modal asing di Indonesia. Dimana investor asing masih menilai Indonesia sebagai tempat yang cukup aman dengan rate of return yang cukup tinggi.

Mulai banyaknya pemodal asing yang kembali menanamkan modalnya di Indonesia membawa angin segar bagi perekonomian. Sentimen positif dari pelaku pasar ikut memberikan sumbangsinya bagi pergerakan kurs dan penguatan nilai rupiah. Tak hayal banyak pemodal domestik pun ikut kembali menanamkan modalnya, yang tampak dari nilai transaksi yang terus mengalami peningkatan.

Membaiknya pergerakan bursa saham dan nilai tukar rupiah disinyalir lebih didominasi oleh pengaruh pihak asing. Yang artinya pergerakan pihak asing masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, masih ada faktor dalam negeri yang ikut memberikan sumbangsi bagi pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah.

Penggerak Nilai Tukar

Kepercayaan pemodal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, adanya pertemuan G20 yang berhasil membawa angin segar bagi perekonomian dunia. Dimana dalam pertemuan ini telah disepakati ketentuan untuk mengatasi krisis global secara bersama-sama. Ketentuan tersebut mengatur negara-negara G20 untuk melakukan kebijakan bersama. Yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbahan ekonomi global di masa mendatang.

Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai masih cukup tinggi oleh investor asing. Masuk modal asing yang cukup besar dalam beberapa hari terakhir tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif. Kondisi ini masih dinilai menguntungkan karena di beberapa negara di dunia memiliki pertumbuhan ekonomi negatif.

Ketiga, imbal hasil atau rate of return yang masih terbilang cukup tinggi di Indonesia ikut memberikan dampak positif bagi pergerakan kurs. Hal itu tampak dari tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang masih berada di angka 7,5%. kondisi tersebut mendorong investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memang masih menguntungkan dalam penanaman modal. Pasalnya, di beberapa negara seperti, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia memiliki suku bunga acuan yang mendekati nol. Yang artinya jika menanamkan modal dalam bentuk obligasi hanya mendapatkan rate of return yang sangat rendah.

Faktor pendorong keempat, yaitu neraca perdagangan Indonesia yang masih dalam kondisi positif. Meskipun laporan yang dikemukakan oleh BPS menggambarkan penurunan ekspor yang sangat tajam. Namun, neraca perdagangan masih dalam kondisi positif artinya pembiayaan impor masih berada di bawah ekspor Indonesia. Kondisi juga berkorelasi terhadap pergerakan kurs, dimana neraca perdagangan yang positif ikut menambah devisa negara. Yang akhirnya ikut mendukung pergerakan nilai tukar rupiah kearah yang positif.

Pergerakan rupiah yang saat ini terus menguat memang diikuti dengan pergerakan positf di lantai bursa. Gambaran semacam ini memberikan informasi bahwa factor modal asing masih menentukan keduanya. Hanya faktor ekspor impor saja yang lebih digerakan oleh sector dalam negeri. Sedangkan, ketiga poin lainnya merupakan factor asing berupa modal yang masuk ke Indonesia.

Indonesia harus hati-hati

Pergerakan rupiah yang terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat memang harus disambut baik. Namun, pemerintah Indonesia khususnya Bank Indonesia harus berhati-hati dengan kondisi semacam ini. Pergerakan positif yang terjadi memang baik tapi tampak kropos. Pasalnya, modal yang ditanamkan investor asing masih sebagian besar berbentuk hot money. Maksudnya, modal yang masuk bisa keluar kapan saja tanpa adanya intervensi dari pemerintah atau Bank Indonesia.

Hot money memang masih menjadi masalah bagi Indonesia. Pasalnya, tidak adanya payung hukum, membuat investor dapat keluar masuk bursa dengan mudah. Hal inilah yang membuat Indonesia mengalami krisis tahun 1998. Dimana investor lari dengan menukarkan rupiah ke dolar dan mengalihkan kepermilikannya ke negara lain. Akibatnya rupiah tertekan hingga mencapai 16000 rupiah per dolar Amerika Serikat.

Kondisi saat ini sepertinya hampir sama dengan krisis tahun 1998 lalu. Dimana kepemilikan modal asing masih belum ada ketentuan yang pasti. Untuk itu, pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus berhati-hati dalam menjaga kepercayaan investor asing. Agar kepemilikan modal mereka bisa bertahan lama di Indonesia.

Beberapa yang bisa dilakukan pemerintah dan BI dalam menjaga modal asing agar tetap di Indonesia. Pertama, dengan menjaga kepercayaan investor asing terhadap kondisi Indonesia. Dengan menjaga keamanan, dan kestabilan sosisl poiltiknya. Kedua, membuat peraturan mengenai penanaman modal asing. Dimana investor yang menanamkan modalnya harus bertahan di Indonesia minimal beberapa tahun sehingga tidak terjadi capital outflow secara besar-besaran. Seperti, yang diberlakukan Malaysia yang menerapkan peraturan bahwa modal asing asing harus bertahan minimal satu tahun.

Kehati-hatian memang harus mulai diterapkan Indonesia agar capital outflow secara besar-besaran tidak terjadi lagi. Pasalnya, kondisi saat ini masih rentan dengan aksi ambil untung dari investor. Untuk itu, Indonesia sebaiknya tidak terlena dengan kondisi saat ini, sebab pergerakan kurs masih sangat rawan dengan aksi spekulatif.

Felix Wisnu Handoyo

Mahasiswa Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM

Yogyakarta

Menghindari Pecahnya Gelembung Konflik

2009-04-17T10:26:00.003+07:00

Dimuat Seputar Indonesia
Friday, 17 April 2009

PASCA-Pemilu Legislatif 9 April lalu, banyak tersisa kegalauan.Ketakutan akan adanya konflik horizontal pascapemilu kian bermunculan ke permukaan. Dari protes partai politik hingga diragukannya hasil pemilu legislatif lalu.

Bentuk kekecewaan yang terakumulasi mengakibatkan munculnya gelembung konflik yang bisa pecah kapan saja.Kondisi tersebut jika tidak diatasi bisa mengancam stabilitas politik, sosial hingga perekonomian bangsa. Dibutuhkan langkah-langkah untuk menghindari munculnya gelembung konflik. Pertama,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tegas dalam menindak setiap pelanggaran pemilu.Tindakan tegas diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan antarpartai akan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Selain itu,cara semacam ini juga bisa memberikan efek jera bagi partai beserta kader yang melakukan pelanggaran. Kedua,diperlukan kedewasaan partai dalam menanggapi setiap isu yang berkembang.Keadaan saat ini memang sangat rawan dengan isuisu politik yang sifatnya negatif. Untuk itu dibutuhkan kedewasaan dari partai dalam memilah-milah isu yang berkembang.Jangan sampai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan merusak keutuhan dan stabilitas politik bangsa.

Ketiga,yang juga penting ialah adanya sikap lapang dada dari partai yang kalah dalam pemilu lalu. Sikap semacam ini yang perlu dimiliki setiap partai beserta kadernya dalam menerima kekalahan agar tidak muncul kaum oposisi yang dengki atas keberhasilan lawan politiknya. Sebagai negara yang besar dan penduduknya beraneka ragam budayanya, Indonesia memang berpotensi rawan konflik. Namun, potensi konflik dapat diredam jika seluruh rakyat Indonesia mampu kembali menyatukan tujuan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Ketiga langkah di atas bisa menjadi cara untuk menyatukan tujuan hidup berbangsa sehingga akhirnya konflik pascapemilu bisa diredam dan kemajuan bangsa bisa menjadi titik kemenangan dari penantian sosok pemimpin yang baru.(*)

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Upaya Mencegah Janji Palsu

2009-04-08T14:05:00.003+07:00

Gelora jual janji dari parpol mulai semakin terasa sejak beberapa minggu lalu, ketika kampanye terbuka mulai di gelar menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang. Dalam janjinya setiap parpol mengusung beberapa topic masalah yang akan di atasi ketika terpilih nanti. Adanya yang berjanji menggiatkan pemberantasan korupsi, meningkatkan kesejahteraan petani, menurunkan harga sembako, dan penanganan krisis global. Namun, akankah semua janji yang diutarakan parpol akan dilaksanakan ketika terpilih nanti?

Kecenderungan parpol yang menang dalam pemilu untuk ingkar janji memang terbilang sangat tinggi. Hal itu tampak pada beberapa pemilu sebelumnya, dimana presiden terpilih tidak mampu merealisasikan janjinya sewaktu kampanye. Dimana janji semasa kampanye yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Hanya berada pada janji manis saja yang tidak pernah direalisasikan. Hingga saat ini rakyat Indonesia jauh dari sejahtera, kemiskinan relatif tetap, dan angka pengangguran cenderung mengalami peningkatan.

Wajar saja dalam pemilu kali ini sikap apatisme masyarakat menjelang pencontrengan 9 april mendatang sangat besar. Pasalnya, mereka menganggap siapapun presidennya taraf hidupnya tidak pernah berubah atau malah cenderung mengalami penurunan. Kondisi yang sangat ironis keadaan ini terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya. Dimana kemakmuran hanya sebagai senjata para elite politik untuk dapat memperoleh kekuasaan di negeri ini, tanpa adanya keinginan untuk memajukannya.

Melihat kondisi yang sangat menyedihkan ini masyarakat Indonesia tidak boleh diam saja. Dibutuhkan upaya radikal yang bisa memaksa elite politik yang berkuasa untuk merealisasikan janji-janjinya sewaktu kampanye. Beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan hak rakyat.

Pertama, dengan membuat kontrak politik antara presiden terpilih dengan rakyat melalui DPR. Dimana kontrak politik berisi kesanggupan presiden terpilih merealisasikan janji-janji sewaktu kampanye. Selain itu, presiden terpilih harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keutuhan NKRI, dan nilai-nilai luhur yang tertuang dalam UUD’45. Jika tidak mampu merealisasikannya bersedia untuk mengundurkan diri atau diturunkan dari jabatannya.

Kedua, pemerintahan yang berkuasa harus mampu memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Jika diperhatikan hingga saat ini kondisi Indonesia masih dalam keadaan yang stagnan, tidak lebih baik dari pemerintahan yang lalu. Beberapa indikator ekonomi menyatakan hal demikian. Seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan.

Ketiga, perlu adanya target-target pembangunan yang harus dicapai pemerintahan berkuasa semasa jabatannya. Yang akan digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan dalam memajukan bangsa. JIka tidak mampu mencapai target yang dibuatnya semasa kampanye, perlu adanya perjanggung jawaban dari pemerintahan tersebut. Bentuk tanggung jawab dapat berupa ganti rugi sejumlah uang, atau hukuman pidana karena tidak mampu menjalankan amanah dari UUD’45.

Dengan ketiga cara radikal semacam ini diharapkan rakyat tidak lagi ditipu oleh janji-janji elite politik. Selain itu, dengan adanya kontrak politik semacam ini rakyat memiliki bargaining power yang tidak hanya menerima ketika mereka dikorbankan atas kepentingan politik. Dengan pola semacam ini pula diharapkan agar elite politik akan berfikir panjang sebelum mengucao janji sehingga umbar jual beli janji yang marak saat ini tidak terjadi lagi. Yang akhirnya bisa membawa kejayaan bagi masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Mekanisme Perlindungan Pahlawan Devisa

2009-04-08T14:02:00.003+07:00

Harian Jogja

Selasa, 7 April 2009

Banyaknya jumlah penduduk yang mencapai 200 juta jiwa, membuat negeri ini tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang layak. Kondisi itulah yang mendorong masyarakat Indonesia untuk mengais rezeki di luar negeri. Dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup, para TKI rela berpisah dengan sanak saudaranya dalam waktu yang relatif lama.

Hingga saat ini tercatat telah jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 3 juta orang, dengan menyumbang devisa yang jika dirupiahkan mencapai 24 trilliun rupiah. Sayangnya perlindungan bagi pahlawan devisa ini masih sangat rendah, hal itu tampak masih banyaknya pelecehan seksual, penganiayaan, hingga pembunuhan TKI di luar negeri, yang tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Kondisi yang sangat ironi, padahal dalam UUD’45 negara wajib melindungi warga negaranya.

Saat ini masih banyak TKI di luar negeri yang tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Beberapa kasus yang pernah mencuat menggambarkan betapa lemahnya perlidungan pemerintah terhadap warganya yang ada di luar negeri. Padahal adanya TKI di luar negeri tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi ikut mengurangi angka pengangguran di dalam negeri. Melihat kondisi ini maka pemerintah berkewajiban meningkatkan perlindungan bagi warganya yang ada di luar negeri, khususnya TKI.

Perlindungan terhadap warga negara memang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah. Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat sangat perhatian terhadap warganya terutama yang berada di luar negeri sangat besar. Dimana negara wajib menjamin keselamatan, dan perlakuan yang diterima warga negaranya di luar negeri. Maka Indonesia harus mulai belajar bertanggung jawab dengan member perlindungan kepada warganya yang ada di luar negeri.

Mekanisme perlindungan TKI di luar negeri memang sangat memprihatinkan, bahkan banyak dari mereka yang illegal. Artinya tidak tercatat dalam departemen tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk mengatasi hal tersebut beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia. Pertama, meningkatkan kerjasama atau hubungan bilateral dengan sejumlah negera yang menjadi tujuan para TKI. Dimana hubungan kerjasama memuat perjanjian yang dapat melindungi hak TKI di negara yang bersangkutan. Yang artinya pemerintah harus berani memastikan bahwa TKI mendapat perlakuan yang baik di negara tempat mereka bekerja. Dengan memastikan jaminan kesehatan, keselamatan, dan keamanan ketika bekerja.
Kedua, pemerintah harus mempermudah pembuatan paspor bagi pahlawan devisa ini.

Banyaknya TKI yang illegal memang tidak terlepas dari buruknya kinerja pemerintah mekanisme pembuatan paspor. Di mana pembuatan paspor bisa memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Hal itu tampak dari banyaknya calon TKI yang terlantar di penampungan hingga berbulan-bulan lantaran belum mendapatkan paspor. Peningkatan pelayanan paspor mutlak dimiliki oleh pemerintah Indonesia, mengingat jumlah TKI yang sangat besar.

Ketiga, adanya peningkatan pelayanan terhadap remisan (uang kiriman dari TKI kepada keluarganya yang di Indonesia). Hingga saat ini mekanisme pengiriman uang dari TKI ke keluarganya di Indonesia masih belum di kelola dengan baik. Hal itu jelas mempersulit TKI dalam melakukan pengiriman ke dalam negeri. Dimana negara harus menjamin bahwa remisan diterima oleh keluarga TKI yang mengirimkan uangnya. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan yang sifatnya intern (menyangkut dalam negeri).

Mekanisme perlindungan bagi pahlawan devisa mutlak harus dilakukan pemerintah Indonesia. Dimana TKI merupakan asset negara yang tidak hanya menyumbang devisa tetapi ikut mengurangi angka pengangguran. Harapannya melalui perbaikan mekanisme perlindungan TKI dapat ditingkatkan.

Perlakuan TKI di luar negeri menggambarkan harga diri bangsa. Untuk itu, sudah saatnya harga diri bangsa di jaga dengan meningkatkan perlindungan bagi pahlawan bangsa.

Kontribusi Kaum Intelektual

2009-04-05T10:29:00.002+07:00

Genderang politik menuju Pemilu 2009 semakin terdengar seiring semakin dekatnya hari pemilihan yang ditetapkan pada 9 April mendatang. Mulai banyak parpol yang menjual janji-janji untuk mendapatkan simpati rakyat. Menyikapi hal tersebut, masyarakat harus mulai selektif dalam memilih wakilnya di parlemen.

Permasalahan yang timbul dilapangan ialah masih banyaknya masyarakat yang mudah di pengaruhi oleh parpol dengan iming-iming janji dan pemberian berupa materil, baik dalam bentuk uang maupun bahan kebutuhan pokok. Geliat politik yang semakin panas memang membuat parpol melakukan berbagai macam cara demi mendapatnkan suara terbanyak.

Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, kaum intelektual (mahasiswa) harus berkontribusi dalam menyukseskan pemilu mendatang. Jika kontribusi dalam bentuk suara jelas tidak akan berpengaruh signifikan. Pasalnya, diperkirakan jumlah mahasiswa Indonesia saat ini sekitar 3,5 juta orang, hanya 1,6 % dari 210 juta penduduk Indonesia, atau jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih (sekitar 180 juta orang), maka persentasenya hanya 1,9 %. Untuk itu, sebagai kaum intelektual mahasiswa harus melakukan kontribusi lebih untuk pemilu mendatang.

Kontribusi yang bisa dilakukan sebagai kaum intelektual ialah dengan terlibat langsung dalam pengawasan dan penyadaran politik kepada masyarakat. Melalui kedua program tersebut diharapkan pemilu mendatang dapat lebih berkualitas. Selain itu, dicibir karena mahasiswa cuma pintar teori tapi miskin aplikasi dapat dihilangkan. Dengan kembali terlibat sebagai motor perbaikan bangsa melalui berbagai upaya positif dengan berfikir konstruktif dan solutif. Hidup mahasiswa.

Upaya Mencegah Janji Palsu

2009-04-05T10:27:00.002+07:00

Pencederaan Kepercayaan Mewarnai Pemilu

2009-03-31T13:31:00.002+07:00

Hajatan masyarakat Indonesia lima tahunan ini tidak disambut antusias warga. Banyak warga yang lebih memilih diam di rumaha ketimbang mengikuti orasi terbuka parpol. Mereka sudah bosan dengan janji-jani parpol yang tidak akan pernah berbuah manis bagi kesejahteraan bersama. Dan itulah yang memarnai pemilu kali ini yang diawali dengan pemilihan caleg dan dilanjutkan pemilihan presiden.

Semarak pesta demokrasi lima tahunan sudah seharusnya menjadi ajang bagi perubahan bangsa untuk lebih baik lagi. Dimana suara rakyatlah yang menentukan pemimpin bangsa setidaknya untuk lima tahun mendatang. Namun, pesta demokrasi ini tidak mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat. Terbukti dari sedikitnya simpatisan yang hadir dalam kampanye terbuka dan ingar- bingar pemilu yang semakin dekat hingga saat ini belum terasa.

Indikasi negatif dari kepedulian masyarakat dalam menentukan pemimpin bangsa mulai tampak Pilkada di sejumlah daerah. Dimana berdasarkan hasil perhitungan rata-rata angka golput (golongan putih) dalam setiap Pilkada mencapai 30%. Padahal kondisi di masing-masing daerah akan mencerminkan Pemilu mendatang. Kondisi ini memang sangat mengkhawatirkan bagi kemajuan bangsa di masa mendatang.
Jika dilihat dari fenomena yang ada unsur apatisme kian membayangi masyarakat dalam pemilu mendatang. Suatu bentuk apatisme bisa muncul disebabkan oleh beberapa faktor pendungkungnya. Pertama, ketidakseriusan dari pihak penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya. Hingga saat ini jumlah pemilih tetap masih simpang siur, belum ada data yang pasti dari KPU. Masih ditemukan indikasi kecurangan atas penggelembungan daftar pemilih tetap. Padahal jumlah pemilih sangat mempengaruhi pencetakan surat suara, dimana berdasarkan Pasal 145 UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, jumlah surat suara cadangan tidak boleh lebih dari 2% dari jumlah pemilih tetap di daerah pemilihan tersebut.

Kedua, kurangnya sosialisasi dari KPU dalam tata cara pemilihan. Sejumlah daerah di Indonesia masih belum terjamah KPU sehingga masih bingung mengenai cara pemilihan. Kondisi ini bisa mengurangi keikutsertaan masyarakat daerah dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Ketiga, faktor yang ditentukan kesengajaan pemilih untuk tidak berkiprah dalam pemilu mendatang. Pola semacam ini menggambarkan bahwa rakyat sudah enggan dengan janji parpol yang tidak pernah bisa direalisasikan. Selain itu, sikap untuk melakukan golput dengan tidak ikut serta dalam pemilihan merupakan suatu bentuk hukuman bagi elite politik yang lama mengabaikan suara dan kepercayaan rakyat.
Menurunnya gairah masyarakat dalam mengikuti kampanye memang pertanda bahwa ancaman demokrasi di negeri ini kian mencekam. Apalagi berdasarkan tren dari tahun ketahun ancaman golput kian meningkat, pada tahun 1999 saja tercatat golput sekitar 10,21%. Pada 2004
meningkat dua kali lipat lebih mencapai 23,34%, sedangkan pada pemilihan presiden putaran kedua mencapai angka 23,32%.
Perlunya mengembalikan kepercayaan masyarakat merupakan suatu tantangan yang besar bagi sejumlah elite politik. Saat ini rakyat memang sudah terlanjur tidak percaya, tetapi upaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat perlu dilakukan. Sebab dalam system demokrasi rakyat memegang kekuasaan tertinggi untuk mengangkat dan menurunkan wakilnya, baik diparlemen maupun di pemerintahan.

Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kampanye harus dijadikan pelajaran bagi para elite politik untuk benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan rakyat. Sebab rakyat sudah tidak memerlukan janji, melainkan tindakan nyata dalam membangun bangsa di masa mendatang. Jangan sampai terulang kembali pencederaan kepercayaan masyarakat di masa mendatang. Sebab rakyat sudah lelah dengan kehidupan politik yang penuh kebohongan dan tipu daya.

Felix Wisnu Handoyo
Mahasiswa Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM
Yogyakarta

Geliat Pemilu Yang Mencengangkan

2009-03-31T13:27:00.004+07:00

Pemilu untuk pemilihan caleg semakin dekat tetapi masih banyak masalah yang menghampirnya. Salah satu masalah yang mencuat dan sangat meresahkan keabsaan pemilu mendatang ialah adanya DPT ganda. Gemuruhnya daftar pemilih tetap bermasalah menggambarkan betapa memprihatinkan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan pemilu mendatang.

Permasalahan yang timbul karena adanya penggelembungan jumlah DPT, disebabkan masih amburadul-nya data kependudukan di Indonesia. Diperparah dengan kinerja KPU yang tampaknya dinilai kurang professional dalam menyelenggarakan pemilu kali ini. Pada dasarnya pemilu mendatang tidak hanya memiliki masalah dari jumlah DPT, tetapi juga bermasalah dalam distribusi, surat suara yang rusak, dan suara suara yang telah diberi tanda. Kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tahunan memang masih mengundang tanda tanya besar.
Munculnya DPT bermasalah berawal dari penggelembungan jumlah pemilih yang terjadi pada pilkada Jawa Timur. Dimana penggelembungan jumlah pemilih ditemukan pada dua kabutapen yaitu Sampang dan Bangkalan di provinsi tersebut. Dengan modus di antaranya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang sama, mencapai 225.448 suara. Selain itu, modus lainnya memiliki nama dan NIK yang sama jmulahnya mencapai 12.224 pemilih. Modus yang menggunakan nama, NIK, dan tanggal lahir sama mencapai 10.844 pemilih. Sedangkan, modus lainnya dengan memiliki nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan alamat yang sama mencapai 6.918 pemilih. Pemaparan di atas yang sangat mencengangkan merupakan gambaran kebobrokan dari demokrasi di Indonesia.

Jika diperhatikan secara mendalam, munculnya DPT bermasalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya politik yang tidak sehat dari parpol yang menjadi peserta pemilu. Dimana mereka memanfaatkan kebobrokan dari pendataan jumlah penduduk Indonesia. Kejahatan semacam ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah suara parpol tertentu.
Kedua, adanya keterlibatan oknum dalam penggelembungan jumlah pemilih tetap. Jika kita perhatikan secara mendalam bahwa pihak yang bisa melakukan perubahan DPT ialah hanya petugas yang berwenang saja. Maka penggelembungan yang terjadi pada DPT tidak terlepas dari peran oknum pemerintah, untuk memenangkan parpol tertentu.

Ketiga, ketidakseriusan dari KPU dalam menyelenggarakan pemilu mendatang. KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya sudah memperhatikan hal-hal yang terkait di dalamnya. Dimana beberapa waktu lalu KPU sempat mengumumkan DPT sebanyak 171.068.667 orang, masing- masing 169.558.775 pemilih di dalam negeri dan 1.509.892 pemilih di luar negeri. Ketidaksiapan KPU tergambar dari tidak validnya data pemilih tetap mengenai angka-angka tersebut, kendati sudah mengalami dua kali revisi.

Permasalahan yang timbul mengenai DPT merupakan crucial point yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pemilu. Untuk itu penyelesaian mengenai DPT bermasalah harus segera dilakukan. Sebab jika kondisi ini terus berlangsung dan KPU tidak mampu mengusut mengenai penggelembungan jumlah pemilih, bukan tidak mungkin akan menimbulkan kekacauan di masa mendatang. Akibatnya kemajuan bangsa hanya akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin bisa diwujudkan.